Empowerment And Justice Action menggelar pertemuan koordiasi dengan jaringan populasi kunci Surabaya, Rabu, 21 Mei 2019 di Hotel Amaris, Surabaya.

Hadir sebagai peserta diantaranya Yayasan Orbit Foundation, OPSI Jatim, Gaya Nusantara, Perwakos, dan Youth INTI Muda.

Bagus Dwipananda, Koordinator Pelaksana, mengatakan dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 20 perwakilan populasi kunci itu membahas permasalahan HAM, stigma, dan diskrimiasi.

Tiga permasalahan ini yang selalu dialami kaum marginal terutama pada populasi kunci. Misalnya kasus penggrebekan terhadap pekerja seks oleh satpol PP yang seringkali melanggar HAM seperti pelecehan seksual. Kemudian kasus penggrebekan komunitas LSL oleh polisi yang justru banyak melanggar HAM.

"Belum lagi kalau bicara soal stigma dan diskriminasi baik di masyarakat maupun di fasilitas umum, seperti kesehatan, politik, hukum, dan lain-lain. Banyak yang dialami oleh kawan-kawan komunitas," katanya.

Yang paling menarik saat ini adalah terjadi stigma ganda yang ada pada kelompok Gay. Stigma ganda itu adalah gay selain stigma perilaku gender juga sebagai pengguna napza (drugs users).

"Ini yang menjadi alasan ketika terjadi penangkapan oleh polisi. Pasal yang digunakan ada dua, yaitu bisa pornografi maupun UU Narkotika," katanya.

Namun, lanjut Bagus, dalam pertemuan kemarin masih meraba-raba persoalan yang dihadapi.

"Kita petakan dulu masalah-masalah yang muncul di populasi. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu ada yang ditindak lanjuti, ada juga yang sekedar saran-saran, karena pertimbangan stigma dan diskriminasi di lapangan sangat tinggi," katanya.

Read More...




Festival aktivis ganja internasional yang bertajuk Global Marijuana March (GMM) diselenggarakan di Surabaya, Senin, 20 Mei 2019.

Festival tahunan yang diselenggarakan aktivis Lingkar Ganja Nasional (LGN) ini menyerukan penelitian ganja dan penggunaan ganja untuk medis.

Aksi Short March dari Jalan Yos Sudarso menuju Taman Apsari di Jalan Gubernur Suryo diikuti oleh 100 aktivis yang datang dari berbagai kota di Jawa Timur. 

Menurut Koordinator Lapangan dari LGN Surabaya, Ridho Bahaweres aksi ini bertujuan untuk memperingati hari ganja se-dunia.

"Ini peringatan GMM ke delapan di Indonesia dan yang ke-3 di Surabaya. Cuma di tahun ini kita akan melakukan aksi GMM untuk terakhir kalinya. Mulai tahun depan kita akan lakukan dengan cara Indonesia sendiri," katanya.

Dalam aksinya, LGN meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk melegalkan ganja dengan dalih kepentingan medis. LGN juga mendesak Kemenkes untuk segera menggelar riset terhadap tanaman ganja.

Menurut Ridho, acara ini bertema gerakan studi arsip dan riset budaya ganja nusantara. LGN, kata Ridho, melalui YSN (Yayasan Sativa Nusantara) bermaksud menguak sebagian tanda tanya yang selama ini menyelubungi pohon ganja melalui gerakan #gerakanstudiarsip dalam kerangka besar riset Budaya Ganja Nusantara.

"Riset ini bertujuan membangun mainset pola pikir masyarakat yang sebelumnya mengenal ganja dari sosialiasasi BNN merupakan obat berbahaya. Itu salah. Kita beranggapan bahwa ganja banyak manfaatnya untuk industri medis,” katanya.

LGN juga menuntut dalam ranah hukum agar mengeluarkan ganja dari golongan satu narkotika karena dalam undang-undang narkotika yang dibuat oleh BNN merupakan hal yang tidak tepat.

"Tidak valid karena tidak disertai riset terlebih dahulu apakah ganja itu benar-benar membawa dampak buruk. Justru minuman keras yang ada di negara kita malah membuat banyak pelaku kekerasan, kriminal dimana-mana. Tapi kalau orang pakai ganja tidak ada hal seperti itu," kata Ridho.

LGN menilai, bahwa tuntutan mereka sederhana yakni memperbolehkan warga negara memilih pengobatan untuk diri mereka sendiri. Karena obat kimia mempunyai dampak yang buruk dalam tubuh manusia.


"Apakah salah sebagai warga negara kita memilih pengobatan pilihan kita sendiri. Kita sendiri merasa kalau pakai obat dari kimia itu sangat berbahaya dan menimbulkan efek samping baik jangka pendek atau panjang. Tapi dengan ganja tidak mengandung efek sama sekali," kata pria berumur 38 tahun tersebut.

Dalam aksinya, LGN sempat menyindir salah satu media online di Indonesia. LGN merasa pemberitaan tentang ganja itu salah karena selama ini warga Indonesia menganggap ganja didatangkan dari luar negeri pada abad 19. Padahal sebenarnya Indonesia mempunyai aset kapital yang bernama tanaman ganja.

"Ganja tidak hanya di Aceh tapi tersebar di beberapa daerah seperti Sumatera, lalu tanah Ambon karena Indonesia ini sangat kaya. Jadi statement dari salah satu web online itu salah,” ujar Reynal, salah satu aktivis LGN.

Saat ini, menurutnya sudah ada 7-8 negara yang melegalkan ganja, seperti Amerika Serikat, Uruguay, Australia, Belanda. Bahkan negara Malaysia saat ini tengah melakukan riset untuk membuat regulasi tentang ganja.

Reynal menganggap, ada yang aneh dengan pemerintah Indonesia karena pada tahun 2015 LGN mendapat perintah untuk membuat riset terhadap ganja, namun hingga saat ini masih ada beberapa kendala untuk melakukannya.

"Pemerintah Indonesia ini ada apa, padahal tahun 2015 LGN disuruh membuat proposal untuk membuat riset, dan surat itu sudah keluar namun hingga saat ini kita masih terkendala. Pasti ada kepentingan ini," katanya.

Menurutnya, Indonesia merupakan konsumen terbesar dalam bidang farmasi. Dia berharap agar pemerintah segera melegalkan dan mengelola ganja agar tidak terjadi pasar gelap.

"Penyalahgunaan apa yang dilakukan oleh pengguna ganja? Maksud kita kan baik agar ganja dikelola oleh pemerintah supaya tidak ada pasar gelap. Kita juga tidak sependapat anak muda pakai ganja," katanya.

Tambah Reynal, LGN dalam gerakannya ini juga memiliki pengacara agar dalam penyuaraan, tidak ada oknum yang menganggu," katanya.

Sementara pengacara LGN, Rudi Wedhasmara menyatakan hadir di forum ini untuk memastikan bahwa ruang lingkup demo ini terjaga, karena kampanye ganja sangat sensitif bagi pihak-pihak tertentu.

"Jadi buat jaga-jaga agar tidak ada penghadangan atau pembubaran. Kita tahu ganja dilarang tetapi menyuarakan atau demo kan kebebasan berpendapat warga negara. Jadi sah-sah saja acara ini berlangsung,” katanya.

Selain acara Short March, LGN juga menggelar acara baca puisi di depan Taman Apasari, kemudian workshop tentang sablon cukil dan tarian papua. Acara ditutup dengan pembagian takjil ke pengendara motor. (wit)

Read More...



Surabaya, 24 Agustus 2016

Nomor : 28/EJA/SPPub-U/VIII/2016
Perihal : Perlunya Perbaikan Fokus Kebijakan Pengendalian Napza di Indonesia
Lampiran : -

Kepada Yth
Masyarakat RI
Presiden RI
Dewan Perwakilan Rakyat RI
Ditempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan semakin memburuknya dampak kebijakan pengendalian Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) yang telah dan sedang diselenggarakan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan oleh Pemerintah RI, EJA sebagai organisasi korban napza di Nusantara menyatakan beberapa hal sebagai berikut :
  1. Kita berada pada pihak yang sama terhadap isu–yaitu, kita sama – sama ingin mengurangi kasus ‘penyalahgunaan napza’ dengan segala kejahatan dan kesengsaraan yang menyertainya.
  2. Namun kita memiliki ketidaksetujuan tentang bagaimana cara terbaik agar kebijakan hukum pengendalian napza yang diselenggarakan dapat mencapai gol–nya. 
  3. Apapun kebijakan hukum pengendalian napza yang ada, kita sama – sama memahami betapa penting kita dapat mendukung agar setiap individu untuk dapat mengambil tanggung jawab dan menjadi akuntabel dalam bermasyarakat; tidak kurang dari itu. 
  4. Tanpa keraguan, heroin, kokain, methamphetamine dan napza lainnya, dapat berbahaya dan menimbulkan kecanduan; sebagaimana juga alkohol dan tembakau yang berbahaya dan menimbulkan kecanduan. Kita memiliki visi yang sama tentang bagaimana Pemerintah melakukan upaya yang dapat mengurangi pengunaan berbahaya alkohol dan tembakau melalui menjamin sediaan produk legal yang telah dijamin isi dan cara pengunaannya. 
  5. Edukasi diranah kebijakan pengendalian napza adalah sangat penting, dan hal ini jelas memiliki hasil positif, edukasi tersebut harus terus dapat diselenggarakan, terlepas dari apapun model Kebijakan pengendalian napza yang dipilih oleh Pemerintah. 
  6. Hanya karena adanya diskusi terhadap berbagai jenis dan pilihan yang terbuka tentang bagaimana kita seharusnya merespon penyalahgunaan napza, bukan berarti bahwa kita membiarkan penyalahgunaan napza. Kebijakan pengendalian penggunaan napza harus berfokus pada pengendalian pengunaan berbahaya napza bukan pada jumlah kasus kejadian penyalahgunaan atau jumlah penyalahguna karena ini hanya akan merefleksikan seolah terjadi gagal efektifitas kinerja Sistim Peradilan tindak Pidana/Kriminal dalam mengendalikan penyalahgunaan napza di Indonesia. kebutuhan dan pentingnya pelibatan sistim tindak pidana/kriminal akan selalu ada, dan Sistim Kebijakan Hukum kita saat ini cukup efektif dalam mengendalikan penggunaan berbahaya alkohol dan tembakau, oleh karena itu EJA mengajak Pemerintah dan sistim perwakilan rakyat untuk menerapkan prinsip pendekatan yang sama terhadap napza lainnya.
  7. Sistim Peradilan tindak Pidana/Kriminal (POLRI; KEJAKSAAN; KEHAKIMAN; BNN; dll) telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam rangka mendesakkan kebijakan pengendalian napza yang ada saat ini. Masalahnya berpusat pada Kebijakan Hukum Pengendalian napza yang ada; dan bukan pada kinerja POLRI; Pengadilan, dan/atau sistim keadilan tindak pidana/kejahatan. 
  8. Indonesia tidak dan belum pernah menjadi sebuah masyarakat yang bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya, dan kita tidak akan pernah; selama ada kebutuhan medis, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mengidentifikasi fakta ini, dan memahami bahwa napza akan selalu ada, kita harus dapat melakukan pendekatan yang paling efektif untuk mengurangi angka kematian, perkembangan penyakit, tindak pidana/kejahatan dan kesengsaraan yang disebabkan oleh keberadaan napza didalam masyarakat kita. 
  9. Kebijakan pengendalian napza adalah hal yang kompleks dan memiliki pengaruh multi-dimensi terhadap kehidupan. Namun jika bermaksud membangun masyarakat yang cerdas, maka kebijakan pengendalian peredaran napza yang ada harus fokus kepada pengendalian penggunaan berbahaya dan mampu melakukan manajemen suplai dan permintaan yang jelas, serta dapat merespon dampak buruk yang berkembang. 
Besar harapan kami agar masyarakat RI, Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI beserta jajaran lain dalam Pemerintahan RI dapat mempertimbangkan masukan kami terutama untuk Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang maju serta berkeadilan.

Demikianlah surat ini kami buat. Atas perhatian dan partisipasi semua pihak kedepannya. kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Ikke Sartika
Koordinator EJA
Read More...