NASKAH KERJASAMA OPERASIONAL

BADAN PENANGGULANGAN NAPZA dan AIDS PROPINSI JAWA TIMUR
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

TENTANG
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
MELALUI PENGURANGAN DAMPAK BURUK PENGGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF SUNTIK

Nomor : /031/2008 (PEMPROP JATIM)


A. PERMASALAHAN HIV-AIDS PADA KELOMPOK PENGGUNA NAPZA SUNTIK DI JAWA TIMUR
- Adanya kesalahpahaman antara Unit Pelayanan (PTRM) dengan tindakan kepolisian di lapangan yang berupa penangkapan terhadap pengguna/pecandu yang sedang melakukan pengobatan di ruang layanan sehingga menimbulkan dampak ketakutan bagi pecandu yang sedang berobat maupun yang akan berobat.
- Bagi pasien yang ditangkap terpaksa berhenti mendapatkan layanan PTRM.
- Adanya kecurigaan polisi terhadap petugas pengumpul alat jarum suntik bekas pengguna narkoba pada kegiatan layanan Alat Jarum Suntik Steril (LAJSS).

B. Dasar-dasar Peraturan Kerjasama Operasional :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 567/MENKES/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza).
13. Keputusan Bersama Ketua Komisi Penanggulangan AIDS dengan Badan Narkotika Nasional, Nomor: 21 KEP/ MENKO/ KESRA/XII/2003 dan Nomor B/04/XII/2003/BNN;

C. Pelaksanaan Kerjasama Operasional meliputi :
1. Kegiatan-kegiatan dalam hal pengurangan dampak buruk penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik untuk Penanggulangan HIV dan AIDS yang bertujuan mengurangi akibat negatif pada kesehatan karena penggunaan napza dengan cara suntik.
2. Kegiatan-kegiatan upaya pencegahan penyebaran HIV yang dilakukan di kalangan penasun (pengguna narkotika dan zat adiktif dengan cara suntik) dan pasangannya serta masyarakat luas;
3. Memberikan layanan pengurangan dampak buruk penggunaan Napza suntik yang komprehensif dilakukan oleh Unit-unit Pelayanan Kesehatan di Jawa Timur yang telah mendapatkan ijin operasional dari yang berwenang yaitu kegiatan :
a. Layanan Alat Jarum Suntik Steril (LAJSS);
b. Layanan Terapi Rumatan Metadon;
c. Perawatan Pemulihan Kecanduan Napza;
d. Perawatan pengobatan bagi penasun yang HIV.
4. Kepolisian Daerah Jawa Timur dan jajaran dibawahnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan memberikan :
a. Perlindungan dan pengayoman kepada petugas pelaksana layanan kesehatan pengurangan dampak buruk penggunaan Napza suntik yang melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yaitu sesuai dengan KepMenkes RI Nomor 567/MENKES/SK/VIII/2006.
b. Perlindungan dan pengayoman dengan tidak melakukan penangkapan kepada penasun yang sedang mendapatkan layanan pengurangan dampak buruk penggunaan Napza Suntik di Unit-unit Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan ijin operasional dari yang berwenang.
c. Kesempatan bagi penasun yang sedang menjalani terapi rumatan metadon dan dalam masa penahanan di Kepolisian/Kejaksaan/Rutan/Lapas agar tetap dapat diberikan layanan Terapi Rumatan Metadon.
d. Informasi kepada petugas unit layanan untuk pengurangan dampak buruk penggunaan napza suntik, apabila polisi menangkap korban penasun di daerah masing-masing


Demikian naskah kerjasama operasional ini dibuat agar dapat menjadi pedoman teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengurangan dampak buruk penggunaan Napza Suntik sebagai upaya menurunkan penyebaran penyakit HIV-AIDS di Jawa Timur.


Ditetapkan di Surabaya,
Pada tanggal : Agustus 2008


GUBERNUR JAWA TIMUR KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
SELAKU KETUA JAWA TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN NAPZA
DAN AIDS (BPNA) PROPINSI JAWA TIMUR




____________________ ____________________


0 comments :

Posting Komentar