gam 10Pada pertemuan PNHR yang lalu, beberapa rekan jaringan pengguna napza dan metadon dari beberapa wilayah yaitu; Jateng, Sumut, Jatim, Banten dan DKI mempunyai inisiatif untuk bertemu dengan dr Sigit dari Depkes untuk mendapatkan beberapa klarifikasi tentang permasalahan metadon.

Pada pertemuan tersebut, dr Sigit di dampingi oleh mbak Nurjanah dan mas Berton terlihat sangat koperatif dalam menerima rekan-rekan pengguna untuk memberikan klarifikasi seputar permasalahan metadon. Dari pertemuan tersebut, permasalahan yang di sampaikan dari beberapa wilayah terdapat beberapa kesamaan yaitu perluasan wilayah layanan klinik PTRM terkait pengadaan; kualitas metadon kimia farma; kualitas layanan komperenshif pada layanan klinik PTRM yang belum maksimal dan seringnya penangkapan oleh pihak kepolisian, baik di dalam/diluar area klinik PTRM.

Dari diskusi yang dilakukan terdapat kesimpulan bahwa dalam pengadaan metadon terlepas pelatihan tenaga kesehatan, sumber pendanaan operasional serta infastruktur yang sudah di lakukan oleh masing-masing daerah, beban pengadaan tidak hanya bisa dapat dibebankan pada pusat yaitu depkes, namun bisa di bebankan pada daerah. Seperti di ketahui bahwa pengadaan metadon selama ini di dapat dari sumber APBN dan GF, namun tidak menutup kemungkinan sumber pengadaan tersebut bisa di dapat dari APBD dengan pertimbangan ketersedian metadon yang bisa didistribusikan oleh PT kimia farma, akan tetapi mekanisme dan teknis serta pelaporannya tetap melalui depkes.
(red-dari nara sumber lain di luar diskusi; telah di keluarkan SK menkes no 350 tertanggal 10 april 2008 tentang penetapan RS pengampu dan satelit PTRM beserta pedomannya, dari pengalaman daerah yang tidak mendapatkan persoalan perluasan wilayah layanan klinik PTRM di dapat informasi bahwa RS pengampu harus mendapatkan surat rekomendasi dari yanmed terkait sebagai RS pengampu untuk satelitnya, tentunya hal ini di kembalikan kepada RS pengampu dengan sejauh mana kesiapannya, begitu juga halnya pada satelitnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana KPA provinsi menyikapi hal ini, jika terkait pendanaan maka untuk segera mengkoordinasikan pada SKPD area mana untuk pengadaan metadon yang bersumber dari APBD).


Sedangkan pada kualitas metadon kimia farma, perlunya di tekankan disini bahwa sudah menjadi terobosan yang luar biasa bagi negeri ini dalam menyikapi permasalahan napza dengan pabrik farmasinya. Walaupun, hasil keluarannya masih banyak kekurangan dalam mengakomodir kebutuhan kualitas bagi klien klinik metadon, dengan banyaknya keluhan; terasa asam, tidak sebanding dosisnya dengan metadon impor-cepat terasa sakaw dan keluhan sakit perut. Hal ini dimungkinkan di sebabkan pada metode pengolahan/takaran bahan, karena pada dasarnya sumber bahan-bahan dasar metadon masih mengimpor dari luar, tentunya hal ini tetap sama bahan dasarnya dengan metadon yang di gunakan sebelumnya. Sehingga perlunya pihak kimia farma untuk meningkatkan kembali keluarannya. Hal ini, oleh pihak depkes untuk dapat segera menangkap respon dalam menindaklanjuti. Dan yang sangat penting untuk di garis bawahi dalam persoalan ini adalah bagaimana pun kita sebagai warga negara yang baik harus mencintai produk-produk dalam negeri dan tentunnya harga tersebut murah, terjangkau dan berkualitas.

Di sisi layanan klinik PTRM, terdapat pemberi layanan masih sangat terbatas dalam memberikan layanan yang komperenshif terkait programnya, sumber daya dan infrastruktur. Hal ini, ketika berbicara dampak, terbesit pemikiran sampai sejauh mana letak keberhasilan atau dimana titik berhentinya terapi bagi klien. Seringnya timbul pertanyaan dari klien “ sampai kapan saya berhasil untuk berhenti untuk mengikuti terapi”, tentunya hal ini perlunya sebuah refining strategi bagi pemberi layanan untuk menyikapi hal ini dengan mengevaluasi dan memperbaiki ulang layanannya terkait dalam pemberian dosis, tidak meresepkan obat depresan, terdapatnya kelompok dukungan, meningkatnya kapasitas diri tenaga kesehatan, konselor dan terdapatnya ruang-ruang pendukung kegiatan positif. Dan tentunya juga terdapat sinergi antara pemberi layanan AIDS dan TB, terkait dosis dan prespektif kepatuhan minum obat ARV.

Di lain pihak, penangkapan yang sering terjadi di layanan klinik PTRM oleh pihak kepolisian, perlunya mengoptimalkan peran-peran pokja maupun komunitas/masyaraka t sipil yang terdapat di daerah tersebut dalam mereduksi penangkapan. Akan tetapi, peran dari sisi pemberi layanan juga sangat besar, jika layanan yang di berikan tepat sasaran dalam memberikan layanan yang komperensif, semisal; terkait dosis yang tepat, rutinitas konseling lalu terdapat kelompok dukungan, akan di mungkinkan tidak akan menjadikan klien untuk melakukan polydrug dan hal tersebut tidak akan menyebabkan pihak kepolisian untuk datang, karena tentunya pihak kepolisian dengan argumentasinnya seringkali mensinyalir bahwa terdapat peredaran napza gelap di layanan klinik tersebut oleh klien dan pembenaran-pembenar an sepihak dari institusi tersebut selalu menjadi senjata yang sering menekuk lutut para pemberi layanan kesehatan. Sehingga muncul opini dari penerima layanan metadon, "apakah dengan target penangkapan pengguna napza yang tinggi oleh pihak kepolisian, sehingga menyebabkan pihak kepolisian untuk mencari kemudahan mangsanya dengan mendapatkan target pengguna napza di layanan klinik PTRM tersebut". Hal seperti ini harus segera di respon semua pihak untuk mendukung terjadinya Perubahan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang menempatkan pengguna napza sebagai korban, bukan sebagai kriminal yang pada akhirnya pemenuhan hak sebagai warga negara tidak terpenuhi oleh negara, karena sangat jelas sekali pengguna napza membutuhkan perawatan dan pengobatan bukan di tempatkan pada penjara, sedangkan dimanakah letak keadilan supremasi hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini bagi warga negaranya?, "orang berobat kok di tangkapin" . Sehingga hal tersebut, membuat kami para korban napza semakin meyakini untuk meregulasi kebijakan karena pada hakikinya kami adalah korban dari produk kebijakan yang tidak memihak pada para korban napza, namun melainkan memihak segelintir orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari permasalahan napza.
Dari keseluruhan diskusi, dapat di simpulkan bahwasanya sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk melakukan perubahan undang-undang narkotika dan psikotropika yang berpihak pada para korban napza serta layanan klinik PTRM memerlukan dukungan peran dari berbagai pihak dan hal ini sangat di perlukan oleh para pengguna napza suntik dalam pemenuhan hak atas kesehatan, diperuntukan sebagai terapi subtitusi dalam mengatasi ketergantungannya dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pemberi layanan klinik PTRM harus dekat dengan layanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat, dapat dengan mudah di akses, komperensif dan terdapat kenyamanan dalam mengakses. (Rudhy Sinyo - diskusi dalam Pertemuan Nasional Harm Reduction di Makasar)

0 comments :

Posting Komentar