gam 10Jakarta, 27/6/2007 (Kominfo Newsroom) - Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Makmur Sunusi, Ph, D menyebutkan, rehabilitasi dan perlindungan sosial oleh Depsos bagi penyalahguna napza merupakan bentuk perlindungan pada mereka.
Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dalam sambutan tertulis pada seminar nasional rehabilitasi dan perlindungan sosial penyalahgunaan napza di Jakarta, Selasa (27/6) mengatakan, mereka perlu diperlakukan dalam konteks pengembangan investasi sosial.

Pada tataran makro, Mensos menyebutkan, penyalahguna napza merupakan asset pembangunan yang akan membawa kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara.

Namun dia mengakui, rehabilitasi sosial, menurutnya bukanlah persoalan yang mudah, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dengan melibatkan banyak pihak, baik pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi.
Untuk itu, perlu membangun kesungguhan dan kreativitas serta sinerji untuk menyelamatkan anak bangsa dari kehancuran. “Kita masih banyak menghadapi persoalan seperti terbatasnya SDM, jumlah lembaga rehsos, rendahnya kualitas pelayanan, stigma dan peraturan perundang-undangan yang masih menempatkan korban sebagai pelaku tindak pidana”, katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN, Komjen (Pol) Made Mangku Pastika usai seminar mengatakan, banyak para pengguna narkoba saat ini merupakan penyalahguna narkoba yang innocent.

“Para penyalahgunaan narkoba yang tadinya baru coba-coba, pakenyapun juga ringan-ringan tertangkap dan diproses secara hukum, di pengadilan akhirnya dimasukkan ke penjara,” kata Pastika.

Para pengguna narkoba yang tidak salah secara pidana tapi dihukum sehingga terjadi diskriminalisasi terhadap mereka, karena faktanya, pertama, mereka tadinya hanya coba-coba pakai ekstasi atau ganja, setelah keluar penjara malah penggunaannya semakin meningkat.

Kedua, tambahnya, faktanya bahwa penjara di Indonesia, dimana dari 75 persen penghuni penjara, 30 persennya terkait kasus narkoba dan dari 30 persen tersebut, 77 persennya adalah pengguna dan 23 persennya pengedar. “70 persen dari 30 ribu itu kan banyak. Kalau keluar dari penjara, kwalitas penggunaannya semakin meningkat, kan artinya tidak berhasil dong proses kriminalisasinya.”

Para pecandu dan pemakai itu berpotensi menjadi bandar narkoba setelah kembali ke masyarakat. Sebab, di dalam penjara mereka belajar membuat dan mengedarkan narkoba.
Penjara bukan lagi sekadar pusat komando pengendalian narkoba. Bahkan jauh lebih parah, penjara sudah menjadi industri narkoba, dan menjadi pabrik obat-obat terlarang, dimana aparat Kepolisian telah banyak menyita sejumlah alat produksi dan bahan mentah pembuatan narkoba.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), lebih dari 75% peredaran narkoba di Jakarta dan sekitarnya dikendalikan dari tiga LP, yakni LP Cipinang dan Tangerang, serta Rutan Salemba. (Az/id/

1 comments :

Ridho mengatakan...

Loh, kok aneh ya ? Malah dari LP peredaran obat²an terlarang itu, bukannya dijaga sama sipir² ya ?

Posting Komentar