gam 10Pertemuan Workshop Harm Reduction Provinsi Jawa Timur yang di selengarakan oleh Badan Penanggulangan Narkoba dan AIDS Provinsi Jatim dengan dukungan FHI – ASA Program Jatim dengan Tim fasilitator Yayasan Bina Hati Surabaya, Yayasan Sadar Hati Malang, Yayasan Bambu Nusantara dan East Java Action bertempat di Batu – Malang pada tanggal 18-19 September 2008. Kegiatan ini di ikuti peserta dari berbagai elemen stakeholder, di antaranya adalah Dinkes Prov, Kanwil Dep Hukum dan Ham Jatim, Dinkes Kota/Kab, Polresta, UPT – Rutan/Lapas, PKM, Rumah Sakit, BNP – BNK, KPA Kota/Kab dan PTRM.

Pertemuan workshop ini di buka oleh Kabag Kesejahteraan Rakyat Biro Kesra Setdaprop Jatim, Drs Sunaryono Msi. Selanjutnya, beliau menyampaikan sesi awal yang berjudul Respon dan Rencana ke Depan Program Harm Reduction Di Jatim yang di dampingi oleh dr James Sinaya, MPH yang pada saat bersamaan menyampaikan sesi Program Intervensi IDU di Jatim, dengan diteruskan oleh Sie Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Drg Ansarul, Mkes yang membawakan sesi Kebijakan Harm Reduction dalam Penggendalian HIV/AIDS terkait Napza Suntik. Dari keseluruhan workshop, pada akhirnya menghasilkan tiga rekomendasi keluaran, yaitu ;


I. Optimalisasi Kelompok Kerja/Pokja Harm Reduction di KPA Kota/Kab (Menginisiasi jika belum terdapat pokja)

Insisiasi Pokja Harm Reduction

1. Pokja HR perlu dibentuk pada masing2 Kab./Kota di Jawa Timur.
2. Melakukan pertemuan KPAD untuk mengusulkan terbentuknya Pokja HR.
3. Mempersiapkan personil yang akan menempati Pokja HR.
4. Mendorong BPNA/KPA Jatim untuk melakukan koordinasi pada KPAD Kab./Kota untuk membentuk workshop PokJa Harm Reduction sesuai dengan Permenko Kesra No.02/207 dan Kepmenkes 567/2006 dan membahas peta respond prevalensi HIV dikalangan IDUs.
5. Pertemuan bersama sesama anggota Pokja HR se jatim untuk melakukan jejaring dengan lsm peduli napza, dan mantan IDUs.
6. Segera membuka layanan HR di Puskesmas terdekat ataupun program stimulasi HR oleh LSM.
7. Segera bentuk Kelompok Penasun

Optimalisasi Pokja Harm Reduction

1. Melakukan sosialisasi pokja hr pada instansi terkait.
2. Menghimbau pada BPNA untuk melakukan koordinasi pokja hr masing2 kab./kota se-jatim.
3. Mendorong dan memberi bantuan teknis operasional pada pokja hr, dalam bentuk pelatihan2.
4. Melakukan assessment untuk mengimplementasikan layanan hr yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan.


II. Keberlangsungan Sistem Layanan Kesehatan

1. Mencegah terputusnya layanan kesehatan
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan
3. Memberikan pelayanan kesehatan bagi penasun yang menjalani proses hukum

Bagan ;

gam 10



III. Naskah Kerjasama Operasional Gubernur dan Kapolda Jawa Timur

1. Perlindungan untuk pelaksana program
a. Perlu adanya rekomendasi / surat keterangan dari Dinas
kesehatan pada pihak kepolisian. à isi tentang program
dan kegiatan secara detail untuk lembaga pelaksana
b. perlu dikeluarkan kartu indentitas pelaksana program dari
lembaga dan KPAD setempat
2. Perlindungan bagi Penasun yang sedang menjalani perawatan
Perlu ID card atau surat keterangan dari RS, klinik methadon , rehab
3. Mekanisme Perawatan dan pelayanan kesehatan di Tahanan kepolisian
a. polisi akan memberitahu ke keluarga tentang status
tahanan
b. polisi akan mengidentifikasi tersangka apakah sedang
menjalani perawatan HIV dan NAPZA
c. polisi akan memberitahukan kepada keluarga , LSM
untuk pendampingan perawatan
d. Pihak kepolisian akan memberikan surat keterangan
tentang status perawatan tersangka kepada Kejaksaan
dan ketika dipindah ke Rutan / Lapas
4. Peran keluarga dan LSM 
Lapor kepenyidik dengan menunjukan
ID card perawatan
5. Melanjutkan perawatan dan pendampingan.
keluarga ataupun LSM akan melanjutkan pendampingan, bantuan psikis (dukungan/konseling) , pengobatan( POM) untuk kepatuhan
ARV dan Methadon
6. Pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pengayoman bagi penasun untuk tidak melakukan penangkapan kepada penasun dalam perkara pengguna Napza di unit kesehatan.




0 comments :

Posting Komentar