gam 10

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam konstitusi, UU, serta peraturan pelaksanaannya. semuanya mengatur mengenai advokat, syarat-syarat mendapatkan bantuan hukum, serta aturan bagaimana mendapatkannya dan akibatnya apabila tidak dilaksanakan.

DI jamin di dalam UUD 1945 pasal 27() berbunyi: "segala warga negara bersamaan dudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya".


ditambahkan pula jaminannya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yamg sama dihadapan hukum (pasal28D(1) . ini di perinci lagi di dalam pasal 28I(1) UUD 1945 bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusiayang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam UU NO.39/1999 tentang hak asasi manusia di dalam pasal 17,18,19 dan 34. konvenan international tentang hak sipol pada pasal 16 serta pasal 26 menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum. seua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus di hindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asalmuasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau setatus yang lai-lainnya.

setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. baik dalam perkara pidana atau perdata. advokat membantu penyelesaian perkara dengan menjujung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

UU NO.8 1981KUHAP pasal 54 menyatakan guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum.

UU NO.18/2003 tentang advokat dalam pasal 22 mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

kode etik advokat indonesia pasal 7(h), bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu.

dengan ini semua orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, dalam setiap hal yang hubungannya dengan apa saja, tidak ada larangan bagi barang siapa saja meminta bantuan hukum kepada advokat.

(Sumber : panduan bantuan hukum di indonesia edisi 2006)

0 comments :

Posting Komentar