gam 10SURABAYA - Puluhan penyandang cacat (penca) di Surabaya memberikan dukungan kepada pemerintah untuk meratifikasi konvensi hak penyan- dang cacat PBB menjadi undang-un- dang. Pasalnya, konvensi itu telah di- tandatangani oleh 136 negara terma- suk Indonesia pada 2006 lalu. Dukungan ini dilakukan para penca, kemarin, dengan menggelar aksi di de- pan gedung Grahadi yang dilanjutkan ke halaman gedung DPRD Surabaya dan Balai Kota. Para penca ini menya- takan kalau ratifikasi terhadap kon- vensi PBB itu perlu dilakukan peme- rintah RI untuk melindungi hak-hak para penyandang cacat. “Memang tidak ada batasan berapa lama konvensi harus diratifikasi sejak tanggal perjanjian ditandatangani. Karenanya, perlu dukungan semua pihak untuk memastikan proses rati- fikasi itu,” kata Wuri Handayani, koor- dinator aksi.



Selain berorasi, mereka juga memam- pang aneka poster dan spanduk yang diikuti tanda tangan dukungan dari masyarakat. Menurut Wuri, aksi ini juga digelar sekaitan dengan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang ja- tuh tiap 10 Desember. “Melalui hari HAM ini, kami meminta pemerintah mulai memperhatikan nasib para penyandang cacat di Indonesia yang kini dianggap masih ada diskriminasi,” ujarnya.

gam 10Di tempat lain, puluhan orang yang me- ngatasnamakan dirinya Jaringan Korban Napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) Jatim, serta Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) juga berunjuk ra- sa di Departemen Hukum dan HAM (Dep- kum HAM) Kanwil Jatim dalam rangka peringatan hari HAM sedunia. Mereka me- minta keadilan terhadap hak asasi mereka. Koordinator aksi, Rudhy Sinyo menga- takan, selama ini perlakuan aparat pe- negak hukum terhadap pelaku narkoba dan psikotropika yang tertangkap dan masuk tahanan kerap sewenang-we- nang. “Kesewenang-wenangan tersebut biasanya terjadi di tingkat kepolisian dan di rutan maupun LP,” kata Rudhy. Contohnya, kata Rudhy, mereka akan dipukuli jika tidak mau menunjukkan tempat membeli psikotropika dan nar- kotika yang dikonsumsi. Selain itu, kor ban napza tak jarang dijadikan target pe- merasan oleh aparat. Untuk itu, mereka minta Depkum HAM agar melindungi dan menghormati hak asasi para korban napza. “Kanwil harus mengawasi rutan dan LP di Jatim agar tidak memperla- kukan korban narkotika sebagai mata pencarian tambahan,” pintanya. Namun, Humas dan Bagian Pelaporan Kanwil Depkum HAM Jatim, Noor Prapto menyatakan, unjuk rasa ini salah alamat. Mengenai penyiksaan dan hukuman yang dikeluhkan para korban napza, yang berwenang adalah instansi lain. LP dan rutan hanya sebagai titipan saja. “Meskipun salah alamat, namun kakanwil tetap menerima mereka dan mendengar- kan aspirasinya,” tandasnya. (jee/sie)

(Sumber : http://radarsby.com/index3.htm)

0 comments :

Posting Komentar