gam 10Thursday, 11 December 2008
Surabaya - Surya -Demo masih menjadi sarana ampuh untuk menarik perhatian saat peringatan Hari Hak Azasi Manusia (HAM) Sedunia. Dalam sehari, ada tiga demo yang digelar hampir bersamaan, Rabu (10/12). LSM penyandang cacat dCARE, dan Pusat Studi HAM Universitas Surabaya (Ubaya) mengawali demo kemarin pagi di depan Grahadi, Jl Pemuda. Aksi teatrikal digelar untuk menggambarkan kesedihan para penyandang cacat yang hingga saat ini belum mendapatkan kemudahan dalam ruang publik.

Direktur dCARE, Wuri Handayani mengungkapkan, PBB dua tahun lalu telah mengeluarkan konvensi tentang hak penyandang cacat. “Dalam konvensi ini mengatur tentang kesetaraan kesempatan, mulai dari mendapatkan hak pendidikan, kesehatan hingga aksesibilitas lain,” tuturnya di sela-sela aksi teatrikal, Rabu (10/12).


Hingga saat ini ada 136 negara yang menandatangani konvensi, termasuk Indonesia. Sayangnya, meski telah tanda tangan Indonesia belum meratifikasi atau membuat UU. Akibatnya hanya sedikit penyandang cacat yang bisa memperoleh haknya, termasuk pendidikan. “Data secara nasional, dari 2,6 juta penyandang cacat untuk usia 6-15 tahun, hanya 1,83 persen yang sudah mendapat hak pendidikan di SLB,” tandasnya.

Surabaya hanya punya empat sekolah yang mengakomodasi kebutuhan penyandang cacat, yakni SLB di Jl Bendul Merisi dan Jl Klampis Ngasem, serta sekolah inklusi di SMAN 10 dan SMAN 18. Seharusnya, menurut Wuri, sekolah inklusi diadakan di tiap sekolah, mulai SD sampai perguruan tinggi.

Berselang satu jam, demo terkait HAM dilakukan puluhan mahasiswa dari beberapa elemen, termasuk Sentral Gerakan Mahasiswa Surabaya (SGMS) Untag di tempat yang sama.

Kali ini mereka mengusung perlunya pendidikan dan pertanian. Selain isu lama yang menuntut realisasi 20 persen anggaran pendidikan di luar gaji, para mahasiswa menuntut perhatian dalam pertanian. Mereka minta pelanggaran HAM seperti di Alas Tlogo Pasuruan diselesaikan.

gam 10Gelombang demo terakhir pada pukul 13.00 WIB. Sekitar 50 orang dari jaringan korban napza Jatim yang tergabung dalam East Java Action (EJA) menggelar aksi di kantor Depkumham Jl Kayoon Surabaya. Mereka menanyakan aparat yang belum berani mengungkapkan proses pelanggaran HAM secara hukum.

Empat perwakilan mereka ditemui Kakanwil Depkumham, Syamsul Bachri. Humas Depkumham, Noor Prapto mengatakan Depkumham hanya pelaksana teknis dari keputusan hakim. Jadi menurutnya, aksi ini salah alamat. sda/iit

(Sumber : http://www.surya.co.id/web/)

0 comments :

Posting Komentar