gam 10Dalam melakukan rangkaian perubahan kebijakan, baik dengan melakukan metode litigasi dan non litigasi dalam sistem hukum. Sangat di perlukan kerjasama dengan bantuan hukum. Hal ini, di perlukan dalam memperkuat pelaksanaan kerja-kerja advokasi yang akan di lakukan EJA ke depan. Pada saat ini, EJA telah membangun hubungan kerjasama dengan Lembaga bantuan Hukum Surabaya Crisis Center melalui konsultan hukumnya yaitu rekan Agung Nugraha.

Kerjasama bantuan hukum ini, memperlukan persiapan-persiapan dalam menentukan bentuk pelaksanaanya. Dalam bulan desember 2008, EJA melakukan assesment penggalian informasi permasalahan dan kebutuhan yang terjadi pada korban napza di masing-masing kelompok simpul. Kegiatan ini di lakukan di kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jember, Madiun dan Malang. Penjajakan ini di lakukan dengan metode diskusi kelompok. Hasil dari diskusi tersebut di harapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terjadi terkait pada ranah hukum, disamping itu juga untuk mendapatkan masukan dan gambaran yang lebih luas tentang komunitas korban napza setempat.


gam 10Pada permasalahan yang terjadi, hampir rata-rata di beberapa kota di Jawa Timur, para korban napza didapati permasalahan yang bersangkutan kepada aparat penegak hukum. Permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

Tingkat Kepolisian

Penangkapan :

1. Jarum suntik sebagai Barang Bukti
2. Obat daftar G yang didapat dengan menggunakan resep tetap di jadikan sebagai Barang Bukti
3. Terdapat arogansi dari kepolisian ketika penanggkapan dengan kekerasan verbal ; membentak-bentak, intimidasi dan ancaman
4. Tidak terdapatnya surat pengeledahan, kalaupun terdapat surat pengeledahan hanya di tunjukkan sekilas dan terdapat beberapa kasus yang mencermati surat tersebut tidak sesuai dengan nama yang akan di geledah (surat dalam bentuk lusuh)
5. Terdapat kasus pemerasan untuk 86 (damai/kasus selesai di tempat) dengan modus mencek ATM tersangka, meminta mengadaikan barang (Motor, perangkat rumah dan sertifikat berharga)
6. Terdapat kasus kekerasan dalam bentuk; pemukulan dengan tangan kosong, menggunakan helm, menggunakan tongkat/kayu dan tendangan kaki
7. Proses penggrebekan/pengeledahan jika lebih dari 1x maka kedua kalinya selalu tertangkap, meskipun tidak ada barang bukti yang di bawa akan tetapi barang bukti tersebut di ada-adakan oleh polisi.
8. Terdapat penolakan saksi dari pihak kepolisian, baik saksi dari masyarakat di tempat umum maupun saksi RT/RW di tempat tinggal
9. Tersangkan di jadikan latihan tembak dengan modus di lepas di tempat terbuka yang sepi lalu di suruh lari dan di jadikan sasaran tembak
10. Pengeledahan di sertai dengan pelecehan seksual yang di lakukan di depan umum seperti halnya; di telanjangi di jalan, di suruh nungging dan membuka pantat (disekitar kemaluan)

Penyidikan :

gam 101. Tidak ada tawaran dari polisi penyidik untuk mendapatkan bantuan hukum
2. Proses penyidikan BAP tidak ada jam waktu (dini hari pun tetap di lakukan/pihak polisi rata-rata suka menyidik pada malam hari)
3. Terdapat penyiksaan pada saat penyidikan dengan modus tangan di borgol ke kursi lalu di pukul perut dengan menggunakan tangan kosong maupun tongkat polisi/sapu, pemukulan tangan/kaki dengan gagang pistol, menutup kepala dengan tas plastik hitam hingga sulit bernafas dan kepala di tenggelamkan ke bak mandi
4. Terdapat kekerasan verbal dengan intimidasi, membentak-bentak dan di todong muka dengan pistol
5. Pemerasan dengan tawaran merubah pasal, memperkecil barang bukti dan percepatan berkas
6. Penyidikan dengan di dikte polisi penyidik dengan hanya boleh menjawab IYA atau TIDAK

Penahanan :


1. Pembatasan layanan kesehatan
2. Pemukulan dari tahanan lain yang di suruh oleh polisi
3. Nilai tawar polisi jika memberikan layanan terutama layanan kesehatan namun meminta imbalan dengan cara paksa untuk memberikan informasi orang (pengguna/bandar)
4. Polisi yang rata-rata baru lulus pendidikan/polisi penjaga tahanan, mendatangi/berada di sel tahanan dengan melakukan tindakan semena-mena (memukul, meminta di pijat dan memeras minta uang rokok dan makan / meminta upeti rutin dan jika kasus narkoba upetinya lebih mahal di bandingkan kasus lainnya)


Tingkat Kejaksaan :

gam 101. Pemerasan dengan meminta uang pembelaan meringankan kasus hukuman dengan tawaran satu paket (uang suap jaksa, panitera dan hakim)
2. Tim investigasi jaksa ke tersangka untuk melihat kemampuan uang yang di ukur melalui rumah keluarganya / pekerjaan keluarganya

Tingkat Rumah Tahanan / Lembaga Pemasyarakatan :

1. Terdapat harga kamar di Rutan/Lapas dengan di sesuaikan Blok kamar yang di kelola Petugas / Sipir
2. Terdapat upeti setiap kali di kunjungi yang berujung kepada petugas
3. Terdapat upeti harian dan atau mingguan dan atau bulanan yang berujung kepada petugas
4. Pembatasan layanan kesehatan dengan indikator jika sudah terkapar baru di tindak lanjuti
5. Pemberian tindak lanjut layanan kesehatan di luar Rutan/lapas (periksa ke Rumah sakit) dapat di lakukan, namun harus memberikan uang terlebih dahulu kepada petugas lapas dan petugas yang mengantar
6. Keluarga pembesuk sering di mintai uang oleh petugas pintu gerbang, petugas jaga dan petugas besukan
7. Terdapat peredaran narkoba yang di kelola/di bekingi petugas
8. Terdapat penawaran jasa dari petugas untuk membelikan barang apapun di luar Rutan/Lapas. Exp; minta di belikan insulin/jarum suntik, minuman keras, obat-obatan ringan dll dengan harga 2-3X lipat atau lebih.

gam 10Di luar permasalahan – permasalahan yang terjadi di atas, seperti halnya di kota Mojokerto terdapat permasalahan pada aspek kebijakan di tingkat pendidikan yang selama ini terjadi. Hal ini di latar belakangi oleh aturan pendidikan di tingkat universitas/sekolah yang mempunyai aturan yang sangat kaku. Aturan-aturan tersebut tidak berdasar pada prespektif korban kepada mahasiswa/siswanya yang di ketahui mengunakan napza ataupun terlibat pada kasus napza. Sehingga penerapan aturan tersebut mengakibatkan pembatasan hak pendidikan yang mengharuskan keluar dari lingkungan akademisi.

Oleh karena itu, melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi maka di butuhkan penguatan kapasitas kepada para korban napza di masing-masing kelompok simpul untuk dapat memimalisir permasalahan yang terjadi. Adapun perencanaan pelatihan yang akan di lakukan berdasar pada kebutuhan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas Hak EKOSOP dan Hak SIPOL
2. Penguatan proses pendampingan hukum oleh komunitas
3. Pengayaan hukum/kesadaran hukum pada saat proses penangkapan, penyidikan, penahanan dll
4. Mekanisme dan teknis pembelaan dari bantuan hukum EJA maupun membangun jejaring bantuan hukum di kelompok simpul
5. Teknik advokasi litigasi dan non litigasi

Pada perencanaan pelatihan yang akan di lakukan berikutnya, EJA merencanakan pembentukan tim advokasi pararegal-pararegal yang berada di komunitas kelompok simpul. Hal ini, di harapkan pada nantinya kelompok simpul terdapat tim yang dapat membantu para korban napza terkait permasalahan hukum yaitu dengan memposisikan sebagai penjembatan untuk melakukan pertolongan pertama pada awal proses kasus.


(Sumber : Rudhy Sinyo)


2 comments :

Bani Risset mengatakan...

Sori kalo tanyanya disini. Sinyo pengen buku tamu kaya di tempat gw maksudnya ato gimana ya?

EJA Indonesia mengatakan...

di jendela lain bro, diatas - deretannya home, visi misi,... buku tamu kaya posting aja bro.

Posting Komentar