gam 10Kondisi-kondisi yang berkaitan dengan masalah napza di masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara, utamanya ketika dilarang dan dikenakan hukuman pidana bagi siapapun yang menggunakan, memiliki, mengedarkan, dan memproduksi. Jika dibandingkan dengan bentuk pelarangan yang lain, yang hanya dilarang dalam aturan agama dan tidak dikenakan sanksi pidana, misal: makan babi, kebijakan pelarangan napza memiliki dampak yang jauh lebih luas.

Atau jika ingin disejajarkan dengan kebijakan mengenai napza yang memiliki dampak terhadap kesehatan dan ketergantungan yang tak kalah serius, misal rokok dan minuman keras (miras). Pemerintah tentunya memiliki kebijakan untuk napza-napza ini: mengatur siapa yang bisa memproduksinya, menjual, dan menggunakannya – di beberapa tempat bahkan hingga mengatur tempat penggunaannya. Sanksi pidana pastinya ada bagi siapapun yang melanggar peraturan tersebut bukannya dilarang sama sekali. Pada kasus kedua napza ini, seberapa jauh dampak buruk yang ditimbulkan dari kebijakan pengaturannya: Apakah kemudian muncul kejahatan terorganisir dari tingkat lokal hingga internasional untuk mengedarkan miras dan rokok?; Apakah para perokok dan peminum akhirnya melacur, mencuri, atau mengedarkan rokok dan miras untuk mendapatkan kedua napza tersebut?


Kebijakan untuk rokok dan miras yang ada saat ini sebenarnya juga hanya menguntungkan pemilik pabrik, tidak berpihak pada kesehatan masyarakat. Sebagai zat yang memiliki dampak terhadap kesehatan, harga dan ketersediaan rokok dan miras dikendalikan oleh modal (pengeruk laba sebesar-besarnya). Promosi dan distribusi miras dan rokok ada dimana-mana dan tidak ada supervisi kesehatan terhadap penggunaan kedua napza tersebut, termasuk informasi untuk mengurangi dampak buruknya. Bahkan pemerintah tidak menyediakan pusat-pusat perawatan ketergantungan rokok atau miras yang bisa saja didanai dari pendapatan pajak kedua napza tersebut.

Di dunia, terdapat kerangka pemikiran tentang napza bahwa semua negara harus mengikuti konvensi PBB untuk mengkriminalkan sebagian napza. Padahal konvensi yang sama ”membebaskan” penjualan ganja di Belanda tetapi memberi hukuman mati untuk pengedar di Malaysia. Semua negara di dunia mempunyai lembaga legislatif (pembuat kebijakan). Peraturan perundangan tentang napza ditetapkan untuk mengendalikan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diharapkan yang mungkin timbul dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi napza.

Masyarakat di negeri ini, yang selama tiga dekade perang terhadap narkoba terbiasa untuk mengikuti perintah (dari pemerintah) beserta segala ketakutan yang disebarkannya, kehilangan daya kritis dalam mengkaji sebuah permasalahan. Dalam hal ini permasalahan napza di Indonesia dengan stigma yang berhasil dilekatkan oleh pembuat kebijakan selama bertahun-tahun mulai dari papan-papan di setiap sekolah, di jalan, di media elektronik, di gerbang kedatangan bandara sampai ke pelibatan artis muda terkenal, tidak pernah ditantang oleh masyarakat berdasarkan hasil pembelajarannya sendiri. Dalam menyikapi hal ini, masyarakat perlu mengambil inisiatif bersama-sama mengkaji kebijakan yang ada, kondisi yang berkembang, serta mengingatkan negara dan aparatnya pada perannya sebagai yang berkewajiban melindungi hajat hidup orang banyak. Maka dibutuhkanlah pemerintah dan masyarakat yang mendapat informasi dengan lengkap. Informasi tentang napza serta segala konsekuensinya dan pencegahannya pada berbagai tingkatan pencegahan, mulai dari pencegahan awal sampai ke pencegahan dampak buruknya.

Hal ini diperlukan dalam upaya melindungi masyarakat (termasuk anak cucu kita) dari dampak buruk atas diterapkannya suatu kebijakan napza. Sudah saatnya pula masyarakat diberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang napza bukan hanya yang menakut-nakuti dan terfokus pada napza-napza yang dilarang saat ini.

Pada akhirnya, saat ini yang dibutuhkan adalah upaya-upaya untuk meminimalisir dampak-dampak negatif dari kebijakan napza yang sedang diterapkan, termasuk dari potensi merusak napza itu sendiri. Dan lebih daripada itu, pengambilalihan penguasaan produksi, distribusi, dan konsumsi napza oleh negara melalui regulasi yang kuat mutlak diupayakan agar masyarakat terlindung dari peredaran napza yang dikuasai oleh sindikat organisasi kriminal.

(Sumber : Patri@http://kolumnis.com/2008/09/12/kritik-terhadap-kebijakan-napza-di-indonesia/)

0 comments :

Posting Komentar