gam 10Sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat saat ini perlu kesadaran untuk kembali kepada penerapan prinsip beracara di pengadilan hendaknya dilaksanakan dengan jujur, cepat, sederhana dan dengan biaya ringan, karena hal tersebut merupakan pelayanan publik bidang hukum yang merupakan hak yang harus diterima oleh masyarakat, meskipun menurut fakta pelaksanaannya tidaklah sesederhana bagaikan membalik telapak tangan.

Kepastian hukum masih merupakan cita-cita yang belum dapat diraih dengan pasti, untuk mendapatkan kepastian hukum suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, serta penyelesaian pelaksanaan eksekusi secara tuntas, memerlukan waktu lama yang belum menentu. Keadilan seolah-olah hanya berpihak kepada golongan tertentu yang berkuasa, berpengaruh atau mereka yang berpunya.



REKOMENDASI KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

Salah satu penyebab lemahnya kepercayaan kepada negara kita saat ini yang banyak mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa sekarang keadilan dapat “diperdagangkan” dan tidak jarang terjadi “tawar menawar” untuk mendapatkan keadilan yang dikehendaki pihak yang berperkara, walaupun sulit membuktikannya, namun dalam kehidupan sehari-hari fakta tersebut sering terjadi.

Ditengah carut marutnya penegakkan supremasi hukum tersebut dibutuhkan terobosan serta upaya perbaikan yang sistematis untuk beracara dipersidangan dengan tertib dan benar. Cara yang dapat ditempuh ialah dengan meningkatkan kualitas SDM para aparat penegak hukum, meningkatkan integritas, disiplin pengawasan para aparat penegak hukum, pembenahan pengawasan fungsional, mengurangi/ meniadakan resistensi dari instansi penegak hukum untuk menerima kritik dan saran masyarakat serta menindak lanjuti rekomendasi dari lembaga pengawasan eksternal. Diharapkan pihak Pimpinan instansi tidak segan-segan menjatuhkan teguran/sanksi bagi aparat yang bersalah, tetapi sebaliknya memberi penghargaan (reward) bagi para aparat penegak hukum terutama Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Permasyarakatan atas prestasi dalam menegakan keadilan, kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku yang santun. Hal-hal tersebut merupakan pemikiran dengan tujuan membangun kembali citra aparat penegak hukum terutama menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, menjaga perilaku sopan dan santun aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa terutama Hakim yang diatas pundaknya menyandang tugas melaksanakan kewajiban memberi putusan yang benar dan berkeadilan.

Keadilan bukanlah hanya ditujukan untuk dan menjadi hak bagi terdakwa semata, tetapi keadilan juga merupakan hak dari korban, pencari keadilan/masyarakat termasuk saksi.

KEWENANGAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

Sesuai pasal 2 yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000, Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring dan pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara, khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian wewenang tersebut mencakup aspek pelayanan publik yang seharusnya dilakukan dan diberikan oleh aparat badan peradilan serta hak dari masyarakat untuk menerima pelayanan publik yang baik.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Komisi Ombudsman Nasional memiliki kewenangan melakukan pengawasan eksternal terhadap aspek pelayanan publik yang dianggap merugikan masyarakat, sedangkan pengaduan masyarakat yang menyangkut substansi perkara (teknis yuridis) menjadi kewenangan pengadilan (Hakim) dalam memutuskan perkara.

Namun demikian dalam hal menangani pengaduan masyarakat yang walaupun disampaikan dengan bahasa yang sederhana yang pada intinya menyampaikan keluh kesah tentang ketidakadilan yang dialaminya ataupun putusan-putusan pengadilan yang nyata-nyata menusuk dan melukai rasa keadilan masyarakat, terutama bilamana disebabkan adanya penyimpangan azas kepatutan, kesengajaan merekayasa, dan ada dugaan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang tercakup dalam lingkup yudicial maladministration dalam memutuskan perkara, Komisi Ombudsman Nasional akan sepenuhnya memberi perhatian sesuai kewenangan Komisi Ombudsman Nasional dalam rangka melaksanakan pengawasan eksternal terhadap institusi aparat penegak hukum (termasuk pelayanan umum dibidang hukum yang harus diberikan oleh badan peradilan). Demikian juga terhadap aparat penyelenggara pemerintahan yang harus memberi pelayanan publik yang baik, termasuk pula terhadap sikap pembiaran terjadinya penyimpangan oleh aparat penyelenggara pemerintahan yang dapat digolongkan melakukan perbuatan maladministrasi.

Perhatian Komisi Ombudsman Nasional sebagai mitra pemerintah dan badan peradilan diwujudkan dengan memberikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum terkait termasuk pengadilan, dengan tujuan agar dapat melakukan introspeksi dan dapat mengoreksi agar dapat dicegah terulangnya tindakan- tindakan dimaksud dimasa mendatang serta mengambil tindakan sebagai sanksi atas segala penyimpangan ataupun perbuatan berupa yudicial maladministration termasuk sikap serta perilaku tidak patut, perilaku koruptif dari masing-masing aparatnya melalui mekanisme pengawasan internal masing-masing instansi untuk mengembalikan citra kepercayaan masyarakat kepada instansi-instansi tersebut.

PENGADUAN TERBANYAK TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sesuai statistik pengaduan masyarakat berupa keluhan yang disampaikan kepada Komisi Ombudsman Nasional sejak awal berdiri sampai dengan saat ini telah memasuki tahun ke lima, ternyata sebagian besar sebanyak 35 % adalah mengenai pengaduan yang ditujukan kepada instansi penegak hukum terutama instansi disemua tingkat peradilan; baik peradilan umum maupun peradilan khusus.

Jumlah besar pengaduan masyarakat termaksud adalah tindakan, sikap dan perilaku aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim, aparat Lembaga permasyarakatan) termasuk petugas-petugas pengadilan yang tidak berprilaku patut atau melakukan penyimpangan sehubungan dengan jabatannya atau karena kewenangannya melakukan keberpihakan yang menyolok, melakukan KKN, tidak mematuhi ketentuan Undang-undang dengan merekayasa. Tindakan, sikap dan perilaku semacam itu merupakan antara lain salah satu contoh yang menggambarkan bahwa hukum belum dapat digunakan sebagai alat yang ampuh dan berperan sebagai panglima bagi para pencari keadilan. Bahwa aparat penegak hukum belum memberi secara maksimal perlindungan, pengayoman, penertiban, belum sepenuhnya memberi rasa aman kepada masyarakat dan belum menggunakan perangkat hukum secara tepat, menerapkan hukum secara benar dan adil. Sebaliknya aparat penegak hukum masih sering menjadi “momok” yang menakutkan karena perangkat hukum yang ada justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan sehingga keadilan makin jauh untuk dapat dijangkau.

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan hukum bagi publik oleh pengadilan masih jauh dari harapan masyarakat yang sangat mendambakan tegaknya keadilan.

Persoalan yang dikeluhkan masyarakat yang melibatkan aparat penegak hukum termasuk aparat pengadilan, misalnya ;

1. Penundaan berlarut (undue delay) penyelesaian perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan dan ke Pengadilan sampai ke penyelesaian putusan oleh Hakim.

2. Mengulur-ngulur waktu dalam mengirimkan berkas perkara pihak- pihak yang menggunakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, memohon Pemeriksaan kasasi atau permohonan Peninjauankembali ke Mahkamah Agung RI.

3. Melakukan penyimpangan dalam menerapkan Hukum Acara; baik dalam perkara pidana maupun perdata misalnya surat panggilan kepada pihak-pihak, panggilan kepada korban, saksi, oleh juru sita dikirimkan dan diserahkan tidak dalam jangka waktu yang patut (3 hari sebelum sidang) atau alamat diketik dengan nomor yang salah, hingga tidak diterima langsung oleh yang bersangkutan, dengan akibat tidak dapat menghadiri sidang, dengan demikian hak untuk mempertahankan kebenaran dipersidangan hilang.

4. Diperparah lagi mengenai panggilan atau pemberitahuan yang diserahkan melalui LURAH/ Kepala Desa untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Oleh Hukum Acara dianggap sebagai telah dilakukannya dengan cara yang patut, meskipun pihak aparat kelurahan/Kepala Desa tidak menyampaikan kepada yang bersangkutan, karena belum menyadari bahwa satu-satunya tugas yudisial yang diberikan oleh Undang-undang kepada aparat Pemerintah (Lurah/Kepala Desa) tercantum dalam pasal 390 H.I.R / Hukum Acara Perdata yang diperbaharui (RID). Dan tugas tersebut wajib hukumnya untuk dilaksanakan, tetapi sayangnya tidak disertai sanksi bilamana tidak dilaksanakan oleh pihak kelurahan/Kepala Desa.

5. Mengabaikan, melalaikan tugas yang dilakukan aparat pemerintah semacam ini sudah sejak lama menjadi senjata ampuh untuk mempermainkan kebenaran dan keadilan di persidangan baik dalam perkara perdata maupun pidana yang sangat merugikan masyarakat pencari keadilan.

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENGADILAN MASIH JAUH DARI HARAPAN

Hal-hal tersebut terjadi karena tindakan aparat penegak hukum polisi, Jaksa, Hakim yang sengaja tidak melaksanakan tugas penerapan dan penegakan hukum dengan benar misalnya Hakim tidak melakukan pengecekan terhadap relaas panggilan pada waktu beracara dipersidangan apakah sudah dilaksanakan secara patut, baik oleh jaksa maupun oleh juru sita. Pembiaran terjadinya penyimpangan, keteledoran penerapan/pelaksanaan hukum semacam itu amat sangat merugikan pencari keadilan, sehingga mengakibatkan kerugian yang tak ternilai, karena kekhilafan Hakim tersebut dapat menyebabkan putusan-putusan pengadilan yang sangat tidak adil, dengan akibat sangat melukai rasa keadilan masyarakat.

Mengingat sedemikian besar harapan masyarakat akan pelayanan umum yang baik diberbagai bidang pelayanan hukum, khususnya oleh instansi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Permasyarakatan, oleh Komisi Ombudsman Nasional diusahakan untuk meminta klarifikasi atau menyampaikan rekomendasi sebagai wujud keikutsertaan Komisi Ombudsman Nasional dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat dan penegakan supremasi hukum.

Dalam rangka memperingati ulang tahun ke lima pada tanggal 20 Maret 2005, Komisi Ombudsman Nasional menyajikan laporan/keluhan masyarakat yang menarik perhatian, yaitu tentang putusan pengadilan yang terkait dengan yudicial maladministration, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat. Contoh kasus tersebut merupakan cermin dari ketidakberdayaan masyarakat ketika keadilan “dicampakkan” sendiri oleh pejabat pemberi keadilan yaitu para aparat penegak hukum, Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat/wadah melaksanakan putusan pengadilan dan pembinaannya.

Persoalan Eksekusi Putusan Pengadilan merupakan suatu dilema tersendiri dalam dunia peradilan karena sebagus apapun suatu putusan pengadilan dalam kenyataan dilapangan, belum tentu dapat dilaksanakan eksekusinya dengan tuntas karena berbagai alas an. Tetapi sebaliknya putusan yang menurut rasa keadilan seharusnya tidak dapat dieksekusi, ternyata dimungkinkan dengan mudahnya untuk dilaksanakan eksekusinya. Kemungkinan hal ini dapat terjadi karena kurangnya/minimnya pengetahuan hukum (SDM) sang eksekutor (ketua pengadilan negeri), adanya kekurang hati-hatian, kiat-kiat/trik-trik karena adanya perilaku koruptif, adanya keberpihakan yang menyolok atau adanya “yudicial maladministration”.

Beberapa kasus yang dilaporkan ke Komisi Ombudsman Nasional dan ditangani Komisi Ombudsman Nasional misalnya :

1. Putusan Pengadilan dalam kasus kecelakaan lalu lintas (tabrakan kendaraan) yang mengakibatkan korban meninggal dunia, namun pemidanaan terhadap terdakwa diputus conform antara tuntutan Jaksa dan putusan Hakim dengan hukuman percobaan.

2. Pelaksanaan Eksekusi yang bukan atas permohonan dari pemenang perkara / pihak ke tiga, yang bukan sebagai pihak dalam perkara. Dikabulkannya eksekusi putusan pengadilan yang diajukan oleh kuasa Pemohon, padahal diketahui oleh ketua pengadilan sebagai eksekutor, bahwa pemohon eksekusi in-person masih berstatus “buronan” masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dari pihak kepolisian karena dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan terhadap surat permohonan pembagian Harta Peninggalan dan menggunakannya sebagai dasar memperoleh hak atas tanah sengketa yang akan dieksekusi.

3. Tidak dilaksanakannya putusan Peninjauankembali Mahkamah Agung RI oleh Pengadilan dengan alasan obyek sengketa sudah beralih kepada pihak ketiga meskipun diketahui tidak dengan itikad baik.

4. Eksekusi dilaksanakan terhadap putusan Peninjauankembali Mahkamah Agung RI meskipun sebelumnya sudah dinyatakan non eksekutabel (un executable) atas barang bukti yang didapat dari hasil korupsi yang nota bene sudah dirampas dan diserahkan kepada Negara.

(Sumber : Erna Sofwan Sjukrie, Komisi Ombudsman Nasional, Jl. Aditiawarman 43 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 Telp. (021) 7258574-77 Faks. (021) 7258579 Email: ombudsman@ombudsman.or.id Website: http://www.ombudsman.or.id)

1 comments :

David Pangemanan mengatakan...

MENGGUGAT PUTUSAN SESAT HAKIM BEJAT

Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap di Polda Jateng.
Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak 'bodoh', lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung di bawah 'dokumen dan rahasia negara'.
Statemen "Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap" (KAI) dan "Ratusan rekening liar terbanyak dimiliki oknum-oknum MA" (KPK); adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah terlampau sesat dan bejat. Dan nekatnya hakim bejat ini menyesatkan masyarakat konsumen Indonesia ini tentu berdasarkan asumsi bahwa masyarakat akan "trimo" terhadap putusan tersebut.
Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan saja. Masyarakat konsumen yang sangat dirugikan mestinya mengajukan "Perlawanan Pihak Ketiga" untuk menelanjangi kebusukan peradilan ini.
Siapa yang akan mulai??

David
HP. (0274)9345675

Posting Komentar