gam 10Oleh : Prof. DR. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara
Jika kita membicarakan mengenai dekriminalisasi suatu perbuatan, tentu perbuatan yang akan didekriminalisasikan tersebut telah dikriminalisasikan terlebih dahulu, atau dinyatakan sebagai suatu kejahatan dalam perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, kita juga harus melihat bagaimana perbuatan itu dinyatakan jahat dalam perumusan yang baku dalam narasi peraturan.

Untuk itu, Leonard Savitz dalam bukunya “Dilemmas in Criminology” menyatakan, bahwa peraturan dinyatakan jahat secara hukum apabila memenuhi lima syarat. Kelima syarat tersebut yaitu : pertama an act must take place that in volves harm inflicted on someone by the actor. Kedua, the act must be legally prohibited at the time it is committed. Ketiga, the perpetrator must have criminal intent (mens rea) when he emgages in the act. Keempat, there must be a causal relationship between the volountary misconduct and the harm that result from it dan kelima, there must be some legally prescribed punishment for anyone convicted of the act.


Rumusan teoritis Savitz tersebut tampaknya dapat dipergunakan sebagai acuan untuk melihat kemungkinan dekriminalisasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, terutama pada angka (point) pertama, yakni bahwa suatu perbuatan dinyatakna jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain. Di sini timbul pertanyaan, bagaimana bila korban tersebut adalah diri sendiri? Dalam kriteria Savitz, apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban bukan sebagai kejahatan. Jadi, apabila seorang pengguna narkoba mengkonsumsi barang haram itu, hanya untuk dirinya sendiri, dalam konteks kriteria Savitz, pengguna tersebut bukan pelaku tindak pidana.

Dekriminalisasi dan Kriminalisasi Merupakan Pergulatan Hukum

Mendekriminalisasi suatu perbuatan pidana tidak hanya melihat satu aspek saja, misal hanya korban diri sendiri tersebut. Sama ketika perbuatan itu dikriminalisasi, pada saat hendak didekriminalisasi juga harus terdapat alasan-alasan yang logis dari segi moral, sosilogis, ekonomi, politik dan aspek lainnya. Dalam dekriminalisasi juga terjadi tarik menarik pandangan mengenai aspek-aspek tersebut. Sebelum pada akhirnya masuk dalam formulasi hukum. Dengan kata lain, terjadi perubahan perundang-undangan.

Memang, dekriminalisasi identik dengan peraturan pidana. Sebab muara kriminalisasi adalah hukum. Dalam hal ini Hartjen (1979), mengatakan : ”The criminalization process begins, therefore, with formulation or criminal laws”. Dalam kaitan ini kita data bercermin dengan apa yang telah dialami Amerika Serikat (AS).

Pada tahun 1920-an mulai muncul di kalangan masyarakat AS pengguna narkoba (pada masa itu yang terkenal jenis mariyuana). Masyarakat dan juga pemerintah, belum dapat melihat bencana yang timbul dari peredaran barang dan zat-zat yang merusak itu. Maslah pemerintah tertarik dengan besaran aspek ekonomi perdagangan mariyuana. Karena itu, pada 1937 muncul undang-undang yang disebut Mariyuana Tax Act. Undang-undang ini sama sekali tidak dimaksud untuk membendung bahaya narkotika. Aspek yang ditimbang adalah penerimaan negara dari pajak mariyuana.

Lambat laun masyarakat mulai menyadari bahaya peredaran mariyuana. Sejalan dengan hal ini Badan Narkotika Nasional Amerika Serikat (Feredal Bureau Narcotics) berusaha meyakinkan konggres tentang bahaya peredaran obat bius. Pada saat yang sama, Biro Narkotika tersebut juga gencar berkampanye kepada masyarakat tentang daya rusak narkotika. Berkat upaya keras tersebut, akhirnya di AS untuk pertama kalinya keluar undang-undang yang melarang pemakaian, peredaran dan pemroduksian secara melawan hukum narkotika dan obat-obatan terlarang. Akibat berlakunya UU ini, ”a new class of criminals was instamtly created” (Hartjen, dalam bukunya Crime an Criminalization). Para pengguna tidak hanya sebagai korban, tetapi juga dipandang sebagai pelaku kejahatan.

Kondisi Dilematis

Situasi paradoks tersebut juga dialami Indonesia pada saat ini. Dalam konteks UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika kondisi dilematis itu termaktub dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pengguna sebagai korban.


a. Pasal 37 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 menyatakan : “Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban ikut serta dalam pengobatan dan / atau perawatan.”

b. Pasal 44 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1997 pada pokoknya menegaskan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan pengguna narkotika dapat memiliki menyimpan dan membawa narkotika, dengan syarat narkotika tersebut diperoleh secara syah. Di samping itu dalam Pasal 45 dinyatakan bahwa pecandu wajib menjalani perawatan dan pengobatan. Dilihat dari ketentuan tersebut, jelas bahwa pengguna narkoba tidak dipidana, karena ia adalah korban dan perlu ditolong.

2. Pengguna Narkoba sebagai pelaku kejahatan.

Perlu digaris bawahi, tidak mungkin seseorang penyalahguna naroba, dalam tindakan menyalahgunakan tersebut ia tidak membawa, membeli, menyimpan dan akhirnya memiliki narkoba. Padahal semula tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang dan pelakunya dapat diganjar hukuman yang keras.

a. Pasal 59 UU No. 5/1997 pada pokoknya menyatakan bahwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa zat psikotropika secara melawan hukum dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun.

b. Pasal 60 UU No. 5/1997 pada prinsipnya menegaskan, bahwa menyalurkan, menerima penyaluran, dan menyerahkan psikotropika dilarang dengan ancaman pidana cukup keras. Bahkan pasal 65 dicantumkan tentang delik omisi (pembiaran), yakni barang siapa tidak melapor kepada berwajib ketika menjumpai penyalahgunaan atau kepemilikan psikotropika secara tidak sah dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 20 juta.

c. Larangan menanam, menyimpan, memiliki, mengedarkan dan menggunakan narkotika secara tidak sah terdapat dalam Pasal 78 dan 79 UU No. 22/1997 dengan ancaman pidana yang lumayan berat.

Akibat adanya paradoks dalam perundang-undangan tersebut, jumlah pelaku tindak pidana narkoba melonjak cukup signifikan. Konsekuensinya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) penuh sesak. Realitas ini menggugah pemikiran, mungkinkah dilakukan dekriminalisasi, atau setidak-tidaknya penyalahguna narkoba sebagai korban, tidak lagi ditambahi dengan stigma pelaku tindak pidana.

Apabila alasan dekriminalisasi adalah penuhnya Lapas, tampaknya pertimbangan ini kurang mempunyai hubungan logis dengan persoalan yang dihadapi bangsa untuk mengatasi belitan narkoba. Secara sederahana dapat dikatakan, penuhnya Lapas karena pemerintah belum cukup mampu menyediakan prasarana serupa. Jika permasalahannya pada keterlambatan anggaran, sama sekali tidak tepat bila jawabannya dalah dekriminalisasi tindak pidana narkoba.

Narkoba telah merupakan bencana nasional. Sebagai contoh, untuk tingkat Kabupaten Kediri (Maret 2007) mencanangkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Narkoba. Di wilayah itu, hanya untuk bulan Maret 2007, terdapat 47 orang over dosis, dan 16 orang diantaranya tewas. (Tempo, interaktif).

Pada tingkat nasional, diperkirakan 15.000 orang per tahun meninggal akibat narkoba. Jumlah tersebut sama dengan 40 orang meninggal perhari. Penelitian BNN bekerjasama dengan Universitas Indonesia pada 2004 memperkirakan, besaran biaya ekonomi, khususnya untuk pecandunya yang berjumlah 3,6 juta di tahun itu menelan biaya sekitar Rp. 23, 6 triliun. Angka estimasi yang disodorkan Henry Yosodiningrat (Ketua Umum Granat) lebih tinggi lagi. Ia memperkirakan jumlah pecandu narkoba mencapat empat juga orang. Dengan asumsi pengguna rata-rata menghabiskan Rp. 200 ribu sehari, uang yang tersedot sia-sia untuk benda haram tersebut senilai Rp. 292 triliun (Gatra, Desember 2006).

Melihat besaran-besaran tersebut, jelas bahwa masyarakat dalam kondisi terancam, dan karenanya perlu dilindungi. Melindungi penyalahguna narkoba sebagai korban adalah penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah mencegah masyarakat jangan sampai jatuh dalam belitan narkoba.

Secara umum pencegahan kejahatan (crime prevention) meliputi strategi dan teknik pencegahan. Ditegaskan bahwa : ”once we accept the idea of crime preventions, can begin to develop appropriate strategies and technique” (National Crime Prevention Institute, 2001).

Sehubungan dengan crime prevention tersebut, maka proses penetapan kriminalisasi dalam UU No. 5/1997 dan UU No. 22/1997 sebaiknya dipandang sebagai strategi dan sekaligus teknik pencegahan kejahatan dalam tindak pidana narkoba, sebab para korban narkoba mengalami apa yang saya sebut “kurva terbalik”. Ketika orang menjadi pencandu narkoba, terus mengalami penurunan dalam segala hal, terutama fisik dan financial, yaitu untuk membeli narkoba. Korban akhirnya mengalami depresi, yakni ketidakseimbangan antara kebutuhan yang mendesak dengan ketersediaan keuangan.

Dalam kondisi deprivasi tersebut korban sangat rentan terhadap kemungkinan segera turut menjadi pengedar. Karena dengan menjadi pengedar kebutuhan akan konsumsi narkoba lebih cepat terpenuhi. Dengan demikian, para pengguna narkoba merupakan kelompok yang paling potensial untuk mengedarkan benda haram tersebut. Untuk itu, “kalau dapat menyentuhpun jangan”, terhadap benda terlarang sebagaimana sekarang ditetapkan dalam perundang-undangan, boleh jadi merupakan langkah yang paling tepat ditinjau dari segi pencegahan kejahatan.

Tingginya peredaran narkoba di dalam Lapas, merupakan bukti bahwa para penyalahguna narkoba paling potensial untuk memperluas jaringan drug trafficking. Dalam kondisi semacam ini jelas dekriminalisasi merupakan langkah yang semakin sempit untuk ditempuh.

Disampaikan pada acara Saresehan Dekriminalisasi di Jakarta.

(Sumber : http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=ArtikelCegah&op=detail_artikel_cegah&id=104&mn=2&smn=e)


0 comments :

Posting Komentar