gam 10Bakti Sosial
-Korban Napza Peduli Sesama-
Pembagian Sembako Kepada Petugas Kebersihan,”Dianggap Sampah Peduli dengan Pembersih Sampah”


Semenjak di terapkan UU Narkotika dan Psikotropika tahun 1997, dalam pelaksanaan UU tersebut telah menempatkan pengguna napza sebagai pelaku kriminal. Penegakkan hukum bagi pengguna napza dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tentunya telah terdapat konsekwensi bagi pengguna napza itu sendiri maupun lingkungan masyarakat disekitarnya. Penegakkan hukum bagi pengguna napza di harapkan dapat membuat efek jera bagi pelaku penyalahgunaan napza tersebut. Hal ini bagi pelaksana hukum harus menjalankan amanah UU tersebut serta mendapat dukungan dari semua pihak, mengingat UU telah menyatakan hal tersebut. Tentunya, pelaksanaan penegakkan hukum tersebut harus sesuai dengan isi hukum maupun tata laksana hukum itu sendiri, termasuk didalamnya adalah para perangkat pelaksana hukumnya. Namun, pada kenyataanya, pelaksanaaan penegakkan hukum bagi pengguna napza, telah terdapat ketimpangan yang cukup berarti. Permasalahan-permasalahan yang baru timbul dalam penegakkan hukum tersebut. Dalam penegakkan hukum bagi pengguna napza seringkali para pelaksana hukum belum sepenuhnya mengoptimalisasikan isi tata laksana hukum maupun penegakkan prosedur hukum. Sehingga, permasalahan-permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pengguna napza sebagai warga Negara tidak terpenuhi dalam koridor hukum tersebut. Seperti halnya tertera dalam UU tersebut bahwa pengguna napza dapat menerima sanksi vonis rehabilitasi, akan tetapi hingga kini ketetapan hukum tersebut hampir tidak pernah di dapatkan oleh pengguna napza ketika berhadapan dengan hukum. Pada akhirnya, proses hukuman pemenjaraan seringkali diterima.


gam 10Dari pelaksanaan UU tersebut, Negara telah berhasil menyumbangkan hunian terbesar narapidana kasus napza sejumlah 110,000 WNI. Dari jumlah tersebut 70 persennya adalah pengguna napza. Prosentase pelanggaran kasus napza dibanding pelanggaran kasus lain terus naik dari 10.6% pada tahun 2002 menjadi 28.4% pada tahun 2006. Disisi lain, proses hukum dengan pemenjaraan pengguna napza berdampak pada multi faktor. Terdapat tiga bagian dari factor-faktor tersebut. Pada awal proses hukuman, faktor HAM bagi pengguna napza seringkali belum terpenuhi dengan tidak terdapatnya prosedur hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, seringkali di temui pelangaran-pelangaran HAM pada saat penyidikan maupun penyelidikan yang di sertai dengan kekerasan, pemerasan dan pelecehan seksual. Sedangkan pada bagian selanjutnya, dalam menjalani proses hukuman, belum terdapatnya faktor layanan-layanan kesehatan yang memadai dalam mengakomodir permasalahan pengguna napza, mengingat dampak dari penggunaan napza sangat berpengaruh pada kesehatan pengguna napza itu sendiri. Disamping itu, perilaku pengguna napza yang sulit melepas ketergantungannya, di penjara pun mereka dapat menggunakan napza. Bagi pengguna napza suntik, permasalahan timbul ketika perilaku tersebut tidak didukung dengan media pendukung akses layanan kesehatan , maka tingkat permasalahan penggunaan napza pun sering kali terjadi dan menjadikan hal tersebut sebagai penyumbang HIV yang cukup signifikan dari pengguna napza suntik. Sedangkan pada bagian terakhir, dampak pemenjaraan ketika setelah mengalami proses hukuman adalah semakin meningkatnya angka kriminalitas yang di lakukan oleh pengguna napza. Hal ini terjadi, dengan pertimbangan pada saat pengguna napza menjalani proses hukuman, pencampuran dengan narapidana kasus lain yang memungkinkan pengguna napza tersebut mendapatkan ilmu yang di dapatnya sewaktu di dalam penjara untuk dapat menjadi lebih ahli dari sebelumnya. Sementara itu, disisi lain, dampak psikologis dan sosial penerimaan pengguna napza di tengah masyarakat sangat berpengaruh dengan semakin tingginya stigma dan diskriminasi yang di alami pengguna napza tersebut.

Pelaksanaan UU tersebut telah berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, permasalahan tersebut tidak hanya terjadi pada pengguna napza. Turunan kebijakan napza yang berada pada tatanan system birokrasi pemerintahan maupun pada aturan-aturan yang telah ada di masyarakat, semakin memperburuk keadaan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Kebijakan di sector pendidikan maupun di lapangan pekerjaan telah menempatkan aturan-aturannya yang belum mengakomodir permasalahan pengguna napza. Sehingga yang terjadi adalah pemenuhan hak bagi pengguna napza pada sector tersebut seringkali tidak terpenuhi. Begitu juga pada aspek kesehatan, dampak-dampak yang timbul akibat penggunaan napza , hingga saat ini, masih terdapat kontroversi dalam penangganannya yang berhubungan dengan penegakkan hukum. Sehingga dampak kesehatan bagi pengguna napza telah merembet hingga ke permasalahan masyarakat maupun dipemerintahan. Seperti di ketahui penyebaran penularan HIV yang di sumbangkan oleh pengguna napza suntik menjadi tingkat resiko paling tertinggi. berdasarkan estimasi Depkes dan KPA pada tahun terungkap bahwa jumlah Pengguna napza suntik di Indonesia diperkirakan sebanyak 190.000 sampai 247.000. Selain itu, menurut estimasi tersebut juga diketahui bahwa estimasi prevalensi HIV pada pengguna napza suntik rata-rata nasional adalah sebesar 41,6 % sedangkan pengguna Napza Suntik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) meningkat secara cepat dan rata-rata 20 % telah terinfeksi HIV dengan kasus yang meninggal di Lapas/Rutan naik dua kali lebih banyak pada tahun 2005 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tentunya merugikan pemerintah dalam mengalokasikan biaya anggaran yang cukup besar dari dampak kesehataan penggunaan napza tersebut. Sedangkan pada masyarakat, dengan adanya dampak epidemi permasalahan kesehatan tersebut, masyarakat sangat cukup kewalahan dalam menahan laju penularannya maupun untuk pencegahannya.

gam 10Pada bulan maret tahun 2009 ini, bertepatan 2 tahun berdirinya jaringan korban napza Jawa Timur – East Java Action (EJA). Kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia bahwasanya permasalahan napza tidak hanya terselesaikan melalui aspek hukum dengan pendekatan penegakkan hukumnya bagi pengguna napza. Melainkan, pendekatan pada semua aspek yang berspektif korban merupakan solusi yang tepat bagi pengguna napza itu sendiri. Aspek pendidikan, kesehatan; pengobatan dan perawatan, social serta budaya merupakan beberapa aspek yang mereka perlukan. Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwa penerapan UU Narkotika dan Psikotropika telah menempatkan pengguna napza sebagai korban dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini tentunya semakin menempatkan pengguna napza di tempat yang terpuruk, tertindas dan serta memprihatinkan dalam penanganannya. Dengan adanya jaringan korban napza Jawa Timur, salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah melakukan gerakan-gerakan yang mendukung pemberdayaan pengguna napza atas permasalahan yang terjadi. Salah satunya kegiatan yang kami lakukan adalah untuk membongkar paradigma masyarakat untuk lebih sadar akan permasalahan napza. Pada kesempatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa dengan adanya eksistensi jaringan korban napza dapat meminimalisir pandangan masyarakat selama ini dengan menunjukkan bahwa pengguna napza dapat melakukan sesuatu hal yang positif, normal seperti orang pada umumnya dan berdaya terhadap masalahnya. Seperti kegiatan bakti social yang kami lakukan saat ini dengan pembagian sembako kepada pasukan pembersih sampah. Dimana kegiatan ini atas dasar kepedulian korban napza terhadap sesama, meskipun selama ini terdapat pandangan bahwa pengguna napza merupakan sampah masyarakat.

Pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada para dermawan yang telah menyisihkan uangnya untuk penggalangan dana yang telah kami lakukan demi terlaksananya kegiatan ini. Tidak lupa juga, terimakasih kami ucapkan kepada Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, Badan Penanggulangan Napza dan AIDS Provinsi Jawa Timur, rekan-rekan LSM Napza dan HIV/AIDS serta jejaring populasi kunci Jawa Timur atas dukungan yang di berikan selama ini. Bersamaan dengan ini, kami melaporkan kegiatan yang telah kami lakukan dalam penggalangan dana kegiatan tersebut dan terlampir di tulisan ini adalah berkas-berkas kegiatan yang kami lakukan. Sekian dan terimakasih.

-Vox Populi Vox Dei-




“Apabila HAK dirampas, merebut kembali adalah KEWAJIBAN”

0 comments :

Posting Komentar