gam 10http://www.responsebeyondborders.com/

Meskipun agak telat, saya mau berbagi informasi tentang acara Response Beyond Borders di Nepal Tanggal 18-19 Maret 2009. Di Nepal tepatnya di area tempat saya menginap agak jauh dari kota dan akses internet maupun listrik disana hanya menyala 4-8 jam sehari sehingga hal itu cukup menyulitkan dalam meng update kegiatan.

Acara tersebut dihadiri oleh negara-negara yang ada di South Asia; Nepal, India, Bangladesh, Iran, Afganistan dan Thailand. Selain negara tersebut di hadiri juga dari Malaysia, Indonesia dan Belanda.

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk saling bertukar informasi seputar situasi sosial, politik, di masing-masing negara terkait dengan kebijakan Napza yang mengkriminalkan pengguna Napza serta strategi apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Dalam pertemuan ini juga diharapkan muncul sebuah rekomendasi yang mewakili kondisi di beberapa negara di South Asia dan South East Asia terkait dengan Kebijakan Napza Internasional untuk di lanjutkan ke CND atau pertemuan UN (United Nation) tingkat tinggi.

Di pertemuan itu setiap negara menceritakan tentang kondisi di negara masing-masing terutama yang berkaitan dengan Kebijakan Napza yang berdampak pada situasi yang seperti sekarang ini. Pada umumnya di negara-negara yang hadir itu memiliki persoalan yang serupa yang dikibatkan oleh kriminalisasi penguna oleh Kebijakan Napza. Hal yang banyak sekali terjadi terhadap pengguna Napza adalah pelanggaran- pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti Kekerasan; fisik, psikologis, ekonomi dan seksual yang banyak sekali terjadi terutama kepada perempuan pengguna Napza.

Dari Respond Beyond Borders yang diadakan di India dan Kamboja, beberapa negara sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat yaitu mereka sudah mendeklarasikan bahwa pengguna Napza itu harus mendapatkan perawatan dan pengobatan bukan pemenjaraan mereka telah mulai memiliki aturan yang memisahkan antara pengguna Napza dan pengedar atau drug traficker.

Meskipun pada kenyataannya masing-masing negara tersebut memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan pengguna Napza, namun secara umum mereka sudah membuktikan bahwa pengguna yang tertangkap langsung diberikan perawatan terkait kecanduannya, kecuali bagi para pengguna yang tertangkap karena melakukan tidak kriminal, mereka di proses atas kasus tindak kriminalnya, bukan karena mereka pecandu.

Berbeda dengan Indonesia, sampai pada saat saya duduk di dalam meeting itu, belum ada perkembangan yang signifikan terhadap para korban Napza baik itu aturan atau bahkan implementasi dari UU Narkotika dan psikotropika yang mengatur soal rehabilitasi. UU yang diterapkan oleh indonesia cukup membuat negara lain tercengang karena kriminalisasi itu tidak hanya terjadi pada pengguna Napza tetapi pada keluarga pengguna dan masyarakat sekitar yang mengetahui tetapi tidak melapor, hal ini membuat potensi pelanggaran HAM terhadap pengguna Napza dan Masyarakat cukup besar.

Sayangnya juga, pada pertemuan itu tidak ada anggota parlemen dari Indonesia yang hadir disana. Di pertimbangkan, beberapa negara yang hadir pada pertemuan tersebut masing-masing menghadirkan anggota parlemennya. Sehingga terdapat representatif dari parlemen yang bisa memberikan update informasi seputar situasi politik, sosial di beberapa negara yang hadir yang terkait dengan isu Napza serta bagaimana pelaksanaan UU Napza di negara-negara yang berada di South Asia yang mulai memiliki komitmen ke arah Hak Asai Manusia.

Dalam pertemuan ini,dibagi beberapa kelas diantaranya;

- Stigma and Discrimination
- Law Enforcement
- Parlementarian Forum
- Hepatitis C
- The Vulnerability of Wives, Sexual Partners, male and Female Drug User
- The Vulnerability of minors and young People using Drugs

Dari semua sesi saya konsentrasi pada 2 hal yaitu stigma dan diskriminasi dan Law Enforcement

Di kelas tersebut, berikut beberapa hal yang berhasil saya dokumentasikan;

Pada kelas Stigma and Discrimination,

tergali persoalan-persoaln seperti;

- Rendahnya akses kesehatan, pendidikan dan informasi, hukum, pekerjaan, politik dan ruang publik bagi para penguna Napza yang menyebabkan kemiskinan, kebodohan dan kriminalitas
- Banyaknya jumlah penangkapan terhadap pengguna Napza
- Kekerasan baik fisik, psikologis, ekonomi terjadi pada saat penangkapan sampai proses pemenjaraan. Kekerasan seksual dalam hal ini banyak terjadi kepada perempuan Pengguna Napza
- Cap buruk dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan sesama pengguna Napza
- Stigma dari pihak donor
- Stigma teradap pengguna berdasarkan jenis kelamin dan gender
- Rendahnya keterlibatan pengguna Napza ataupun ODHA dalam pembuatan program penanggulangan HIV ataupun dalam pembuatan kebijakan Napza
- Pengguna Napza yang pernah tertangkap mendapatkan doble stigma
- Penjara menjadi over capacity
- Kerugian negara

Penyebab dari hal-hal tersebut adalah;

- Kriminalisasi pengguna oleh Kebijakan Napza
- Paradigma Masyarakat yang mengkriminalkan dan melanggengkan stigma dan diskriminasi

Apa yang harus dilakukan;

- Meaningfull involevement drug user atau MIDU
- Pemberdayaan komunitas terdampak hingga pada pembuatan kebijakan dan kontrol kebijakan tersebut
- Pemberdayaan menggunakan strategi pengorganisasiian, membangun jaringan dan advokasi dengan melibatkan komunitas terdampak sebagai pelakunya
- Advokasi untuk perubahan International drug policy agar memiliki komitmen pada kesehatan dan Hak Asasi Manusia
- Advokasi terhadap HR agency agar lebih peka terhadap persoalan Bufrenorfin dan methadone yang sampai saat ini penggunanya/klien masih mendapatkan stigma


Pada Kelas Law Enforcement

Dihadiri beberapa negara diantaranya
- Nepal
- India
- Iran
- Malaysia dan
- Indonesia

Masing-masing yang hadir dalam pertemuan itu mempresentasikan tentang situasi politik dan sosial yang terjadi di negaranya masing-masing dan kaitannya dengan kebijakan Napza yang berlaku.

Nepal

- Kebijakan Napza hanya terdapat 1 macam
- UU yang berlaku sangat mengkriminalkan pengguna
- Adanya pengkelasan Napza ilegal dalam UU
- Didalam UU diatur bahwa pengguna Napza akan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara
- Tidak ada batas kepemilikan pengguna atau pengedar
- Tetapi apabila seseorang yang tertangkap dinyatakan pengguna, dia akan masuk treatment, apabila dia pengedar, akan dipenjara
- Pengalaman ditangkap; Polisi menangkap berdasarkan mood, dan relasi menentukan dia bisa dikeluar atau tidak, biasanya yang tidak punya relasi dan uang akan masuk penjara

Malaysia

- UU Napza di Malaysia; Supply dan Demand reduction
- UU di Malaysia mengatakan bahwa pengguna Napza yang tertangkap harus dimasukkan ke rehabilitasi
- Selain polisi, ada badan khusus yang menangani soal napza yaitu ADA (Anti Drug Agency)
- ADA memiliki kewenangan untuk menentukan apakah dia pengguna atau pengedar meskipun polisi yang menagkapnya
- Apabila ADA mengatakan dia pengguna maka dia akan diasukkan ke rehabilitasi, sebaliknya apabila ADA menyatakan bahwa dia pegedar, maka dia akan dipenjara
- 15 gram heroin dihukum mati
- Sampai saat ini belum ada kasus karena di Malaysia sendiri kondisi heroin yang beredar sudah tidak murni

Iran

- UU Napza didalamnya ada Supply, Demand reduction dan Prevention.
- Yang mejadi pelaksana dalam UU ini adalah pemerintah, Komisi dan LSM secara bersama – sama dan melakukan kerja sama yang baik
- Kebijakan mengatur bahwa pengguna heroin adalah orang yang mengunakan heroin tidak lebih dari 4 gram sehari kalau lebih dari itu masuk kategori pengedar.
- Apabila pengguna tertangkap maka akan dimasukkan ke rehabilitasi atau layanan kesehatan
- UU mengatur bahwa penangkapan hanya boleh dilakukan dalam 21 jam setelah itu berkas harus segera masuk ke kejaksaan
- Kasus pengguna atau pengedar yang tertangkap akan diproses ke pengadilan tergantung pada seberapa banyak barang yang dimiliki dan tindak kriminal apa yang dia lakukan
- Apabila pengguna Napza tertangkap karena melakukan tindak kriminal, maka yang di proses adalah perbuatan kriminalnya saja
- Lebih dari 60% warga binaan kasus Napza adalah pengedar dan 20 % nya adalah pengguna yang melakukan tindak kriminal
- Kondisi seperti ini berkat advokasi yang melibatkan akademisi, lawyer, ahli-ahli dan peneliti

India

- UU yang berlaku pada 1997 menyatakan bahwa pengguna harus di masukkan ke dalam penjara
- Sekarang UU di india mengatur batas kepemilikan kurang dari 10 gram dinyatakan pengguna dan akan dirujuk ke drug treatment
- Apabila kemilikan ditas 10 gram, maka akan diproses ke pengadilan
- Penangkapan oleh polisi dilakukan tidak lebih dari 21 jam
- Pasien methadone adalah pengguna
- Bufre adalah Napza ilegal
- Ada 2 pilihan; penjara atau rehab

Indonesia

- UU di Indonesia terdapat 2 macam; Narkotika dan Psikotropika
- UU hanya mengatur soal Supply dan Demand Reduction
- UU mengkriminalkan Pengguna Napza
- UU mengkriminalkan keluarga dan masyarakat yang tidak melaporkan keberadaan pengguna Napza kepada polisi
- UU tidak megatur batas kepemilikan penggguna dan pengedar
- UU tidak memberikan definisi yang jelas tentang pengguna dan pengedar
- UU mengatur partisipasi masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza tanpa mengatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya sehingga berpotensi terjadinya tindakan sewenang-wenang dan penghakiman dari masyarakat
- Terjadi banyak penangkapan terhadap pengguna
- Terjadi kekerasan fisik, psikologis, ekonomi dan seksual pada proses penangkapan dan penyidikan
- Penangkapan terjadi karena laporan dari masyarakat, keluarga, target operasi dan tertangkap tangan
- Pasal rehabilitasi yang tercantum dalam UU tidak mengatur mekanisme pelaksanaan vonis rehabnya serta struktur dan infrastruktur yang tidak mendukung sehingga pasal ini tidak pernah digunakan
- 82% dari warga binaan kasus Napza adalah pengguna
- Tidak memadainya akses kesehatan dan tidak adanya pemulihan terkait kecanduan di penjara
- Ada Hukuman mati bagi kepemilikan 15 gram keatas

Pada saat saya di sana, MA belum mengeluarkan Surat Edaran mengenai pengguna yang harus di rehab.


Melihat hal-hal yang terjadi di atas, Respond Beyond Borders secara serius perlu memberikan rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan South Asia dan beberapa negara South East Asia, yaitu;

Untuk masalah Stigma dan Diskriminasi, maka;

- Kebijakan Napza dan Perencanaan program perlu meihat dan mengatasi persoalan Stigma dan Diskriminasi
- Melibatkan multi sektor
- Meaningfull involvement of Drug User dalam setiap aspek yaitu, pengembangan program, implementasi dan evaluasi
- Membangun jaringan dan kepemimpinan pengguna dalam melaksanakan advokasi
- Adanya standart minimum untuk layanan kesehatan
- Memberikan kepekaan terhadap setiap orang mengenai isu stigma dan diskriminasi
- Pemberdayaan pengguna napza sampai ke tingkat partisipasi dalam pembuatan kebijakan Napza dengan mengedepanan Hak Asasi Manusia
- Melibatkan pemuka agama, pemerintah, media, pembuat kebijakan, pelayan kesehatan, institusi pendidikan, orang tua dan lain-lain dalam menghapus stigma dan diskriminasi


Untuk Masalah perempuan, maka;

- Hidden truth country and consultation type led by women
- Mencari pendanaan untuk pemberdayaan perempuan
- RBB mengadakan pertemuan konsultasi yang spesifik untuk laki-laki dan perempuan pengguna Napza yang dipimpin oleh perempuan

Untuk Law enforcement, maka;

- Rekomendasi RBB akan dibawa ke CND dan Pertemuan UN tingkat tinggi
- Surat Protes dari RBB akan diberikan kepada General dan Chair Of CND yang akan menggambarkan kekecewaan karena menolak Harm Reduction sebagai strategi yang efektif dalam Deklarasi Politik CND dan surat tersebut diberikan oleh berbagai pemerintah, bantuan hukum, IHRN, dan INPUD Asia
- Melakukan Pemberdayaan Pengguna Napza


Sekian informasi yang saya dapat dari pertemuan tersebut, semoga bermanfaat dan apabila terdapat Update informasi dari kepanitiaan ataupun hasil pertemuan yang lebih lengkap akan di share kembali.


(Penulis adalah Saudari Lili Herawati, Koordinator dari Paguyuban Pengguna Napza Bandung – Panazaba. Tulisan di edit redaksionalnya oleh tim Litbang EJA tanpa menghilangkan esensinya)


0 comments :

Posting Komentar