gam 10Selama Ini Kebanyakan KorbanNapza Divonis Penjara
Surabaya, Kompas - Harapan agar korban narkotika, obat-obatan, psikotropika, dan zat adiktif lainnya mendapat vonis perawatan serta rehabilitasi terwujud. East Java Action akan mengawal kasus narkoba sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung untuk menempatkan pemakai narkoba ke panti terapi dan rehabilitasi.

Sebagai pergerakan jaringan korban narkotika, obat-obatan, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) di Jatim, East Java Action (EJA) memperjuangkan agar korban napza mendapat vonis perawatan serta rehabilitasi. "Selama ini kebanyakan korban napza divonis penjara. Dengan keputusan MA (Mahkamah Agung), kami akan mengawal kasus-kasus narkoba," tutur Koordinator Umum EJA Rudhy Wedhasmara, Rabu (1/4) di Surabaya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 mengatur vonis bagi korban napza dalam bentuk rehabilitasi, tetapi vonis tersebut sangat jarang diterapkan hakim yang memimpin persidangan kasus narkoba. Kebanyakan hakim menjatuhkan vonis penjara. Padahal, vonis penjara malah berpotensi membawa pengaruh buruk bagi korban napza. "Orang yang semula pengguna saja nanti bisa menjadi pengedar setelah keluar dari penjara," tutur Rudhy.

Untuk itu, EJA akan menyosialisasikan keputusan MA ke instansi-instansi terkait, mulai kepolisian, pengadilan, hingga kejaksaan. Selain mendatangi instansi-instansi tersebut, EJA juga berencana menggelar kegiatan untuk menyosialisasikan perihal vonis berupa rehabilitasi bagi korban napza. "Kami berharap, dengan kegiatan ini, para penegak hukum mengetahui bahwa korban napza bisa divonis dengan rehabilitasi, bukan penjara," ujar Rudhy.

LP narkoba

Sejalan dengan upaya EJA, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Depkumham) Jatim juga memiliki perhatian khusus terhadap korban napza. "Kami akan mengoptimalkan lembaga pemasyarakatan (LP) narkoba di Madiun dan Pamekasan," ucap Kepala Kanwil Depkumham Jatim Sihabuddin.

Namun, LP narkoba sekarang sebenarnya bukan LP ideal bagi korban napza. LP narkoba di Madiun dan Pamekasan hanya LP biasa yang difungsikan untuk menampung tahanan narkoba. "LP narkoba seharusnya dilengkapi fasilitas terapi, perawatan, dan rehabilitasi," tuturnya.

Oleh karena itu, Kanwil Depkumham Jatim berencana membangun LP narkoba yang layak. LP ini memiliki standar sesuai dengan tempat rehabilitasi bagi korban napza, termasuk ruang observasi sampai perawatan. "Kami memang terganjal masalah lahan. Namun, kami akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim," kata Sihabuddin. (BEE)

(Sumber : http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/02/14483148/vonis.rehabilitasi.)

0 comments :

Posting Komentar