gam 10Dalam merespon situasi dan kondisi dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV&AIDS di provinsi Jawa Timur, khususnya pada intervensi kepada Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Beberapa LSM Harm Reduction dan Komunitas Korban Napza melakukan inisiasi pertemuan untuk berkoordinasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Jawa Timur. Pertemuan yang di lakukan pada tanggal 20 Mei 2009, bertempat di gedung Gubernuran tersebut, membahas hal-hal yang di anggap menjadi suatu permasalahan di tingkatan masyarakat sipil terkait beberapa strategi program yang akan masuk di provinsi Jawa Timur.

gam 10Kegiatan di buka langsung oleh Bapak Otto Bambang selaku Sekretaris Tetap/Sektap KPAP dengan di hadiri oleh LSM Bina Hati Surabaya, LSM Sadar Hati Malang, LSM Bambu Nusantara Madiun, PKBI Jatim, BNP Jatim, Biro Kesra dan EJA. Dalam sambutannya, menurut mantan kepala dinas infokom Provinsi Jatim “ KPAP merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua segala sesuatu yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV&AIDS di Provinsi Jawa Timur” ujarnya.

Sementara itu, Andrew yang saat ini menjadi Program Direktur di LSMnya mengatakan bahwa tujuan datang berkoordinasi adalah untuk mengetahui rencana tindak lanjut respon dari KPAP dengan beberapa program yang masuk di Jatim, termasuk salah satunya mengusulkan untuk melaksanakan kegiatan Jambore pecandu. Tujuan dari pertemuan adalah untuk menunjukkan eksistensi para pelaksana program Harm Reduction dan kegiatan kelompok Korban Napza. Pada diskusi tersebut, Program Manager LSM Bina Hati menambahkan bahwa dengan masuknya beberapa program di Jatim jangan sampai dipolitisasi dana penanggulangannya agar supaya tidak terjadi benturan di tingkatan pelaksanaanya, mengingat pelaksanaan dana GF Round 8 yang sudah dekat “saya hanya mengharapkan program itu punya frame yang jelas termasuk input dan output kegiatan” katanya.

Disisi lain, PKBI yang di wakili oleh Mbak Iffah dan Wiji artini menjelaskan bahwa saat ini PKBI akan melakukan pemetaan yang melibatkan semua masyarakat sipil di Jawa Timur dalam memetakan intervensi kelembagaan, layanan-layanan kesehatan untuk HIV&AIDS dan data populasi kunci. Iffah menegaskan bahwa dana tersebut akan di terima dan dikelola oleh lembaga di luar PKBI tingkat Kota dan Kabupaten “Semua proses seleksi dan pelaksanaannya untuk lembaga yang terpilih nanti akan di lakukan secara terbuka” ungkapnya pada diskusi yang berlangsung. Pada pertemuan tersebut disepakati untuk finalisasi Workplan GF maksimal bisa di selesaikan pada akhir bulan Mei untuk dapat menyeragamkan informasi, memudahkan pendataan dan pemetaan wilayah yang di koordinasi oleh KPA Provinsi Jawa Timur.

(Sumber : Litbang EJA)

2 comments :

Anonim mengatakan...

Koordinasi perlu ada kesinambungan dan ada wujud konkret dengan menindaklanjuti hasil pertemuannya. Kayaknya tidak ada hasil yang konkret neh..hee..hee. duit kecil ora urus..yang penting target besar..Upp!kebalik ya..

Dendi mengatakan...

Menyambut GF ATM terutama di PKBI...
bagaimana kira2 EJA menyikapinya?
Mengutip ttg Tata Laksana Kegiatan...

dan beberapa opsi pilihan;
1. Terlibat di pelaksanaan
2. Pengawal Pelaksanaan
3. Monev Pelaksanaan
4. Tidak terlibat ke 3 hal diatas.

Sampai saat ini, saya lihat EJA masih observasi, apa yang akan diambil dr 4 opsi di atas?.
Saya melihat tidak dengan poin pertama, tapi akan memungkinkan di poin ke 2 dan ke 3.
Kenapa poin 2 dan 3?, pertimbanganya adalah;

Poin 2;
1. EJA tetap akan mendukung apapun program yg nantinya menjadi SSR GF ATM dengan pertimbangan bahwasanya anggota2 EJA masih membutuhkan permasalahan kesehatan dan kepedulian terhadap masalah HIV&AIDS
2. EJA kemungkinan akan mengintegrasikan Program SSR dengan konsentrasi fokus nya yang dalam hal ini di yakini akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa bagi konstituen yakni Penasun.
3. Sepertinya EJA akan mendukung dan terlibat penuh pada area koordinasi yang akan dikoordinasi oleh KPA Provinsi dan Kota/Kab sebagai bentuk dari komponen unsur masyarakat sipil/komunitas/kelompok yang menerima layanan atau yg sekarang populer dengan sebutan kelompok kunci

Poin 3;
EJA merupakan wadah gerakan, di samping itu juga terposisi sebagai kelompok yang merupakan penerima layanan kesehatan. Oleh karena atas dasar tersebut, saya memprediksi EJA akan memposisikan diri sebagai monev dari para pelaksana penerima dana GF baik itu yang di kelola oleh SR; KPA Provinsi, PKBI Jatim dan Dinkes Jatim.
Kenapa pertimbangan hal ini, karena yg saya tahu GBHN nya EJA seperti itu dan akan sangat di mungkinkan mereka akan mengembangkan tools monev menurut cara mereka sendiri dan saya rasa mereka akan siap menjadi Watchdog/Oposisi jika melihat terdapat ketidakberesan pada para pelaksana tersebut

Ehmmm…analisa saya tentang GF ATM bagi EJA merupakan sesuatu hal yang sangat berdampak bagi korban napza khususnya penasun dalam menjalankan rencana kerja-visi-misi EJA ke depan. Ini hanya sepintas pikiran saya, tapi sangat perlu di bicarakan di internal lingkar inti EJA untuk dapat memperoleh keputusan dalam menentukan opsi sikap.

Hehehe, kalo saya saya sebagai EJA akan memilih opsi no 4, karena EJA masih banyak misi2 yang perlu di capai. Sementara itu, isu kesehatan merupakan salah satu sebagai isu taktis EJA dalam meraih isu strategis. Banyak PR yang perlu mereka kerjakan dan kekhwatiranya akan menambah beban kapasitas jika memilih opsi yang lain.
Tapi tentunya ini merupakan pilihan EJA.

Yah semoga aja EJA dapat memberikan keputusan yang terbaik buat para korban napza khususnya rekan2 penasun.

Posting Komentar