gam 10INI salah satu terobosan bidang hukum yang dibuat Mahkamah Agung (MA). Lewat surat edaran kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) seluruh Indonesia, MA mengimbau agar pemakai narkoba yang tertangkap tidak dipenjara. Sebaliknya, pemadat itu harus dimasukkan dalam panti terapi dan rehabilitasi. Tentu ada syaratnya.

Dalam surat edaran nomor 7 tahun 2009 itu, Ketua MA Harifin A. Tumpa menyatakan bahwa penjara bukan tempat yang pas untuk menghukum pengguna narkoba. ''Sebagian pemakai termasuk kategori korban. Memenjarakan bukan langkah yang tepat. Sebab, itu mengabaikan perawatan dan pengobatan.'' Kata Wakil Ketua MA Abdul Kadir Mappong setelah beraudiensi dengan seluruh Ketua PN se-Jatim di Surabaya, Jumat (8/5).


Mantan Ketua PT Jatim itu berharap, para hakim memandang pemakai narkoba sebagai korban. Sebab, ditinjau dari aspek kesehatan, mereka adalah orang-orang sakit.

Meski begitu, tak seluruh pemakai harus dimasukkan ke panti. Ada kategori tertentu yang membuat mereka bisa tidak dipenjara. Syarat utamanya adalah jumlah barang bukti yang didapatkan. Misalnya, ganja. Maksimal yang ditemukan pada pengguna adalah 0,05 gram atau 1 linting rokok.

Syarat lain, pengguna harus tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba. Artinya, dia tidak sedang jadi kurir atau tidak sedang mengedarkan narkoba itu.

Volume barang bukti itu harus didukung hasil uji laboratorium. Selain itu, harus pula ada dukungan catatan bahwa pengguna bukan residivis. Mereka juga tidak menjadi pengedar atau produsen narkoba. Itu juga ditunjang lagi dengan keterangan dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim.

''Dalam putusannya, hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi terdekat,'' kata Kadir.

Sejumlah tempat rehabilitasi yang dimaksud antara lain, Unit Pelaksana Teknis Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Lido, Bogor; Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta; Panti Rehabilitasi Departemen Sosial dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; RS Jiwa se-Indonesia; dan rujukan rehabilitasi yang diakreditasi Departemen Sosial. (sep/dos)

(Sumber : http://www.jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=68451)

0 comments :

Posting Komentar