gam 10Hasil kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Narkotika DPR telah menghasilkan beberapa konsep untuk penguatan institusi penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

"Hasil Pansus RUU tersebut sudah dikonsultasikan dengan Presiden dan konsep dasarnya telah disetujui," kata Prof Sudigdo, Ketua Pansus RUU Narkotika DPR, saat diskusi di Kantor BNN Jakarta, Selasa (2/6).

Namun, kata Sudigdo, usulan kelembagaan berbentuk komisi yang akan mengubah nama Badan Narkotika Nasional menjadi Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (KPPN) ditolak Presiden dengan alasan berbentuk badan ad hoc dan lebih baik di bawah pengawasan langsung Presiden.

"Namun, Presiden setuju kewenangannya diperluas, diperkuat, dan diberikan kewenangan intelejen. Nanti personel dan strukturnya akan disiapkan," katanya.

Ia menambahkan, ada beberapa hal penting dalam RUU tersebut yang telah memberikan definisi baru terhadap narkotika dan telah membedakan pecandu dengan pengedar.

Menurut Sudigdo, BNN sudah saatnya untuk mandiri dengan mempunyai program dan anggaran sendiri serta mempunyai fungsi sebagai penyidik, penyelidik, dan intelejen. "Bandingkan dengan DEA di Amerika yang bisa masuk ke dalam kejaksaan dan kepolisian," katanya.

Namun, menurut Asmi Fransiska dari Indonesian Coalition for Drug Policy Reform, RUU Narkotika merupakan kegagalan negara dalam menanggulangi peredaran narkotika dan membebankan warga untuk ikut bertanggung jawab atas kegagalan.

Menurutnya, ada beberapa kelemahan dalam RUU Narkotika, yaitu tidak membedakan secara signifikan antara pengguna dan nonpengguna serta memandang pengguna sebagai kriminal.

Selain itu, dalam RUU hukuman pidana dipandang sebagai jalan satu-satunya menghilangkan permintaan dan peredaran narkotika. "Semua itu menciptakan banyak persoalan. Semoga Pansus memerhatikan hal tersebut," katanya.

(Sumber : http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/06/02/13121055/konsep.ruu.narkotika.disetujui.presiden)

0 comments :

Posting Komentar