gam 10Pembahasan atas Rancangan UU Narkotika
Oleh : Simplexius Asa
Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project - AusAID
A. Latar Belakang :


Rencana untuk mengamandemen (baca : mengganti) UU narkotika didasari oleh kebutuhan yang sangat mendesak ketika epidemi HIV/AIDS semakin menglobal dan terdapat kecendrungan baru dalam temuan kasus-kasus HIV/AIDS di Indonesia yakni drastisnya peningkatan jumlah ODHA pada kelompok pengguna NAPZA suntik (Injecting Drug User / IDU). Hasil serosurveilans dan atau Voluntary Counselling and Testing (VCT) menunjukkan bahwa prevalensi HIV dikalangan IDU berkisar antara 50 sampai dengan 70%.

Sudah sejak dulu ditemukan fakta bahwa pada drug user secara umum, memang terdapat banyak masalah yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk hepatitis. Akan tetapi pada IDU kenyataan ini semakin diperparah lagi dengan ditemukannya fakta bahwa selain hepatitis, HIV juga menular secara cepat diantara para pengguna narkoba suntik.

gam 10


Untuk mengatasi masalah ini, pelbagai upaya dan terobosan telah dilakukan, termasuk dan tidak terbatas hanya pada program informasi, edukasi dan komunikasi tentang Harm Reduction. Dibeberapa Rumah Sakit di kota-kota besar di Indonesia, pilot project untuk program NSP dan substitusi Methadone sudah mulai dikembangkan sebagai bahagian tak terpisahkan dari 12 program komprehensif dari Harm Reduction. Keduabelas program komprehensif tersebut adalah :
1. Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE),
2. Program penjangkauan (Outreach),
3. Konseling Pengurangan Resiko (Risk Reduction Counselling),
4. Konseling dan Test Sukarela (VCT = Voluntary, Counselling and Testing),
5. Program Pencegahan Infeksi / Disinfeksi (Bleaching),
6. Program Jarum Suntuk Steril (NSP=Nedlle Syiring Program),
7. Pembuangan Peralatan Suntuk Bekas Pakai (Safe Disposal),
8. Layanan Terapi Ketergantungan Narkoba (Drug Dependent Therapy),
9. Layanan Klinik Substitusi Napza (Clinic Based Substitution Therapy),
10. Layanan Perawatan dan Pencegahan HIV (Care, Support and Treatment),
11. Layanan Perawatan Kesehatan Dasar (Primary Healthcare Services),
12. Program Pendidikan Sebaya (Peer Education)

Sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan HIV/AIDS di kalangan IDU dan dalam rangka memotong rantai penularan HIV, dipandang penting untuk segera memasukkan model pendekatan kesehatan masyarakat melalui program Harm Reduction dalam UU Narkotika, yang selama ini hanya mengatur tentang Supply Reduction dan Demand Reduction dengan mengandalkan / mengutamakan pendekatan yuridis dalam bentuk criminal policy.

Upaya memasukkan unsur Harm Reduction ke dalam UU Narkotika akan dilakukan melalui proses legislasi sebaiknya dengan merumuskan suatu UU baru yang formulasinya lebih menjamin terlaksananya program pencegahan HIV lewat Harm Reduction secara komprehensif, terpadu dan terarah pada perbaikan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat.

Sekarang ini, draft RUU Narkotika yang baru telah diselesaikan oleh BNN sedang dibahas oleh instansi pemerintah terkait dengan narkotika, lembaga-lembaga international yang bergerak di bidang kesehatan pada umumya dan pencegahan / penanggulangan HIV/AIDS khususnya, LSM dan banyak komponen masyarakat yang peduli terhadap isu narkotika pada umumnya dan pencegahan transmisi HIV, khususnya di dalam (diantara) dan atau dari kalangan IDU.

Baiklah dikemukakan pula beberapa kebijakan tentang Harm Reduction yang sudah diterbitkan sebagai pedoman / payung hukum di lapangan, antara lain :
1. Strategi Nasional HIV/AIDS 2003-2007 ( Kementrian Koordinator Bidang KESRA , Bab III hal. 11) :
• Meningkatkan upaya pengurangan penularan HIV pada penyelahguna NAPZA
• Upaya pencegahan penularan HIV diselenggarakan melalui (KIE) guna menciptakan gaya hidup sehat)
2. Kesepakatan Bersama KPA dan BNN (Kepolisian Republik Indonesia selaku Ketua BNN) No. 21 KEP/MENKO/KESRA/XII/2003; No. B/04/XII/2003/BNN Tentang Upaya Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat/Bahan Adiktif dengan Cara Suntik
3. Komitment Sentani dalam memerangi HIV/AIDS di Indonesia, tanggal 19 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Pimpinan KPA Nasional dan wakil dari 6 provinsi dengan epidemi lanjut serta 6 orang menteri/wakilnya; khususnya butir 2 : “ menerapkan pengurangan dampak buruk penggunaan NAPZA suntik. “
4. Keputusan Bersama KPA dan BNN No. 20 KEP/MENKO/KESRA/XII/2003; No. B/04/XII/2003/BNN tentang Pembentukan Tim Nasional Upaya Terpadu Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat/Bahan Adiktif dengan Cara Suntik

STRANAS, Kesepakatan Bersma KPA dan BNN, Komitmen Sentani dan Keputusan Bersama KPA dan BNN adalah juga produk hukum dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah hukum yang berbentuk kerangka kerja (framework). Hukum yang berbentuk framework diperlukan untuk keadaan darurat yang membutuhkan penanganan segera. Dengan bentuk yang hanya berupa kerangka kerja (kebijakan) masyarakat diberi kesempatan untuk ikut mengisi bangunan hukum yang belum lengkap itu. Hal penting lain ialah bahwa STRANAS dibentuk oleh lembaga yang memiliki otoritas. Karena itu, kedudukan Stranas adalah sah, baik dari segi lembaga yang membuatnya maupun dari segi naskah / isinya.

Pembahasan berikut ini merupakan upaya dari sebuah Tim Ahli, bekerja sama dengan IFPPD untuk ikut memberi kontribusi yang konstuktif terhadap draft RUU Narkotika terutama terhadap pengembangan upaya pengurangan dampak buruk penyalahgunaan narkotika yang meskipun telah mulai dirintis aplikasinya, namun karena tidak di-cover secara baik dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 maka di lapangan masih sering muncul perbedaan pandangan dan atau ketidak-serasian terhadap upaya tersebut.

B. Pembahasan Umum

Dalam draft RUU Narkotika yang ada sekarang ini, jika kita perhatikan secara saksama maka akan ditemukan persamaan pada hampir semua aspek, kecuali terhadap hal-hal yang berkenaan dengan institusi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BNN diinstitusionalisasi melalui draft RUU narkotika sedangkan BPOM diformulasikan untuk mengambil alih beberapa kewenangan, yang sebelumnya berada di tangan Menteri Kesehatan.


Peranan BPOM dalam draft RUU Narkotika yang baru ini perlu mendapat perhatian / pembahasan yang serius mengingat pengalihan fungsi dan kewenangan dari MENKES / DEPKES kepada BPOM akan bertabrakan, baik langsung maupun tidak langsung dengan pelbagai-bagai ketentuan tentang kewenangan MENKES / DEPKES dalam urusan yang sama, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang diundangkan secara bersamaan dengan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Sebagai contoh, kita perhatikan ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan, pasal 44 dibandingkan dengan draft RUU Narkotika pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (4), pasal 7 ayat (2), pasal 8 ayat (1) dan seterusnya.

Jika memperhatikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, akan terdiri dari 15 Bab (13 bagian/paragraf), 104 pasal dan 160 ayat. Sedangkan Draft RUU Narkotika terdiri dari 14 Bab (13 bagian/paragraf), 116 pasal dan 184 ayat. Bagan di bawah ini, kiranya dapat menjelaskan secara umum tentang persamaan dan perbedaan struktur / anatomi penyusunan draft RUU Narkotika sebagaimana disinggung di atas.

Tabel : 1

gam 10

Sebagaimana disinggung pada awal tulisan ini, kebutuhan mengamandement UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika didasari oleh kesadaran bahwa pencegahan HIV dikalangan IDU ternyata tidak diakomodir secara komprehensif, hal mana nyata pada ruang lingkup UU Nomor 22 Tahun 1997. Maka dalam RUU Narkotika yang baru, harus dijamin bahwa unsur Harm Reduction telah di-cover secara baik dengan memasukkan unsur Harm Reduction dalam Bab/Pasal yang mengatur tentang Ruang Lingkup UU Narkotika. Jika unsur Harm Reduction sudah dimasukkan dalam ketentuan Ruang Lingkup RUU Narkotika, selanjutnya kita akan berhadapan dengan dua pilihan :
1. Mengubah semua ketentuan dalam draft RUU Narkotika sepanjang ketentuan tersebut bertentangan dengan program Harm Reduction ;
2. Mengatur Harm Reduction dalam bab terpisah ;

Dalam diskusi awal, telah ditemukan bahwa ada kerancuan antara peran kepolisian dan peran instansi kesehatan. Demikian juga halnya dengan peran BNN dan peran Kepolisian. Draft RUU narkotika yang ada sekarang ini, ternyata tidak mendapat pertimbangan dan pembahasan yang memadai terutama dalam hubungannya dengan pertimbangan akses ke pelayanan kesehatan bagi para pengguna.

Dalam pada itu, dirasakan akan jauh lebih mudah bila memilih angka / pilihan 1 karena dengan demikian, unsur Harm Reduction yang “masih asing di telinga orang” tidak mengalami pembahasan dalam perdebatan yang panjang dan bertele-tele. Dengan kata lain, jika hanya mengubah pasal-pasal yang bertentangan dengan kaidah Harm Reduction maka unsur-unsur Harm Reduction bisa dimasukkan secara samar tapi pasti sehingga konflik yang berkepanjangan tentang konsep Harm Reduction bisa diminimalisir, bila perlu dihindari.

Akan tetapi tidak sedikit pula ide yang berusaha mempertahankan pilihan/angka 2. Alasannya, bagaimanapun juga UU narkotika yang baru haruslah tegas dan komprehensif mengatur tentang Harm Reduction. Sekarang ini program Harm Reduction sudah diaplikasi di lapangan dan kita sudah bisa melihat hasilnya, ternyata lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Kita hanya tinggal memerlukan payung hukum supaya segala aktivitas di lapangan sah dan terlindungi. Mengapa mesti ragu-ragu?

Pembahasan-pembahasan berikut tidak akan memilih secara tegas mana yang lebih baik dari dua pilihan/sikap di atas tapi lebih menawarkan solusi. Prinsipnya, apapun yang dipilih, risikonya sama yaitu perjuangan dalam advokasi yang panjang untuk meyakinkan lembaga legislatif.

C. Pembahasan Pasal Demi Pasal :

1. Tentang ketentuan umum :

Khususnya butir 13 yang semula berbunyi : Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.

Diubah menjadi : Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dan gejala putus narkotika apabila penggunaan narkotika dihentikan.

Selanjutnya, perlu ditambahkan satu butir terpisah/tersendiri dalam ketentuan umum tentang pengertian pengurangan dampak buruk narkotika sebagai berikut : Pengurangan dampak buruk narkotika adalah segala upaya yang dilakukan secara komprehensif, terpadu dan terarah, baik oleh instansi kesehatan, instansi sosial, LSM maupun masyarakat umum guna mengurangi akibat buruk dari penggunaan narkotika.

Perlu pula ditambahkan dalam ketentuan umum, pengertian pengguna, selanjutnya membedakan pengertian tersebut dengan pengertian penyalahguna dan pecandu.

Di beberapa negara yang penanganan masalah narkotika-nya sudah maju, pengguna dan penyalahguna / pecandu dibedakan menurut ”jumlah” barang bukti yang dibawa. Pada hemat kami, dalam UU narkotika yang baru perlu ditetapkan tentang ”jumlah” tertentu untuk jenis tertentu yang diberi toleransi untuk bisa dibawa oleh pengguna.

Pengguna narkotika ialah orang yang menggunakan narkotika untuk tujuan tertentu, termasuk untuk tujuan perawatan kesehatan ; Akan tetapi, jika batasan ini terlalu luas maka pengguna bisa didefenisikan sebagai : orang yang menggunakan narkotika.

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menerima, menyimpan, memiliki dan membawa narkotika bukan untuk tujuan perawatan kesehatan ;

Petugas / tenaga kesehatan adalah orang yang ditugaskan oleh lembaga pelayanan kesehatan guna merawat dan mengobati pengguna, penyalahguna dan/atau pecandu narkotika. (Bdk, pasal 1 angka 3 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang KESEHATAN, Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan).

2. Tentang Ruang Lingkup dan Tujuan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 draft RUU narkotika, yang sebelumnya berbunyi : Pengaturan narkotika bertujuan untuk :
a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
c. memberantas peredaran gelap narkotika.

Diubah menjadi :

Pengaturan narkotika bertujuan untuk :
a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika;
c. memberantas peredaran gelap narkotika; dan
d. mengurangi dampak buruk penggunaan narkotika terhadap kesehatan masyarakat umum.


3. Ketentuan pasal 44 tentang pengobatan dan rehabilitasi perlu diperbaiki karena tidak jelas ukurannya sehingga bunyi pasal 44 ayat (1) dan (2) yang semula berbunyi :

(1) Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika.
(2) Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah.

Diubah menjadi :


(1) Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna narkotika dan petugas / tenaga kesehatan dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika serta peralatan penggunaan narkotika.
(2) Pengguna narkotika dan/atau petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa narkotika dan/atau peralatan penggunaan narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah dan dipergunakan untuk kepentingan pengobatan. (Peralatan lain yang mungkin digunakan untuk mengkonsumni narkotika…? Misalnya : alat isap, alat bakar, dll)

Catatan penjelasan untuk ayat (2) : Yang dimaksud dengan ”bukti” adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga pelayanan kesehatan / rehabilitasi, memuat jenis dan jumlah narkotika dan atau alat untuk menggunakan narkotika serta tenggang waktu (lamanya) narkotika dan atau peralatannya disimpan / dimiliki / dibawa. Sedangkan yang dimaksud dengan ”alat untuk menggunakan narkotika” antara lain jarum suntik yang bersih dan steril dan/atau jarus suntik bekas pakai, alat hisap, alat penakar / pelarut metadone, dan lain lain.


4. Dalam pasal 47, kata pecandu harus diganti dengan kata pengguna sehingga ketentuan pasal 47 yang semula berbunyi :

(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Diubah menjadi :

(1) Hakim yang memeriksa perkara pengguna narkotika dapat :
a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pengguna narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pengguna narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pengguna narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

5. Ketentuan pasal 48 tentang lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pengobatan/perawatan bagi pecandu narkotika perlu dipertegas ; mana kegiatan yang rehabilitatif dan mana kegiatan yang curatif. Pada hemat saya, kegiatan rehabilitatif berorientasi pada pemulihan kesehatan sedangkan pengobatan dan perawatan (curatif) berorientasi pada penyembuhan penyakit, termasuk ketergantungan narkotika. Jadi, fokus dari ketentuan pasal 48 ayat (1) harus diarahkan kepada pengobatan/perawatan medis sadangkan pasal 48 ayat (2) difokuskan pada rehabilitasi medis. (Bdk, pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang KESEHATAN yang dikutip sebagai berbunyi : Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif) penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan ). Dengan demikian maka ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2) yang semula berbunyi :

(1) Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.
(2) Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Diubah menjadi :

(1) Pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika dilakukan oleh lembaga pelayanan kesehatan.
(2) Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan oleh lembaga rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikis, rehabilitasi rohaniah dan rehabilitasi kultural.

6. Ketentuan pasal 49 ayat (2)dan ayat (3) tentang istilah rehabilitasi medis yang dilaksanakan oleh ”lembaga rehabilitasi” digandi dengan kata ”lembaga pelayanan kesehatan” sehingga pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) yang semula berbunyi :

(2) Atas dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika.
(3) Selain pengobatan dan/atau melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Diubah menjadi :


(2) Atas persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga pelayanan kesehatan tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika.

(3) Ditiadakan / dihilangkan / dihapus.

7. Ketentuan pasal 50 perlu disesuaikan dan mencakup tidak hanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, tetapi termasuk pula rehabilitasi psikis, rehabilitasi rohaniah keagamaan dan rehabilitasi berbasis budaya setempat. Sedemikian itu, maka ketentuan pasal 50 yang semula berbunyi :

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Diubah menjadi :

Rehabilitasi bagi bekas pecandu narkotika dilakukan secara medis, sosial, agama serta kebudayaan yang hidup dalam masyarakat.

8. Khusus untuk ketentuan pasal 51 yang mengatur tentang kewenangan menteri kesehatan dan menteri sosial dalam menerbitkan peraturan mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, perlu disesuaikan dengan ketentuan pasal 49 dan pasal 50, sehingga ketentuan pasal 51 yang semula berbunyi :

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri Sosial.

Diubah menjadi :

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dan pasal 50 diatur dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional di bawah koordinasi MENKOKESRA.

(2) Ditiadakan / dihilangkan / dihapus

9. Ketentuan pasal 52 tentang pembinaan perlu disesuaikan dengan ketentuan pasal 3 (lihat di atas). Dengan demikian maka, ketentuan pasal 52 ayat (2) yang semula berbunyi :

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
a. memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
b. mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
c. mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang nakrotika guna kepentingan pelayanan kesehatan; dan
e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

Diubah menjadi :

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
a. memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
b. mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
c. mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
d. mendukung upaya pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
e. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang nakrotika guna kepentingan pelayanan kesehatan; dan
f. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

10. Ketentuan pasal 53 perlu disesuaikan, sehingga bunyi pasal 53 yang semula :

Pemerintah mengupayakan kerja sama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional dengan negara lain dan/atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

Diubah menjadi :

Pemerintah mengupayakan kerja sama bilateral dan multilateral baik regional maupun internasional dengan negara lain dan/atau badan internasional dalam hal :
(1) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ;

(2) mengupayakan pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika demi meningkatkan derajat kesehatam masyakat ;

11. Ketentuan pasal 54 perlu disesuaikan sehingga ketentuan pasal 54 yang semula berbunyi :

(1) Pembinaan dan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produksi, evaluasi mutu, keamanan, khasiat produk sebelum diedarkan, ketersediaan, impor, ekspor, peredaran, pelabelan, informasi, penggunaan untuk pengobatan dan penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan narkotika dan prekursor narkotika.

Diubah menjadi :

(1) Pembinaan dan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produksi, evaluasi mutu, keamanan, khasiat produk sebelum diedarkan, ketersediaan, impor, ekspor, peredaran, pelabelan, informasi, penggunaan untuk pengobatan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan narkotika dan prekursor narkotika.

12. Ketentuan pasal 55, perlu disesuaikan sehingga ketentuan yang semula berbunyi :

(1) Dalam rangka koordinasi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dibentuk sebuah Badan Narkotika Nasional, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
a. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta rehabilitasi medis dan sosial;
b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;

c. memonitor dan mengarahkan kegiatan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika.

Diubah menjadi :

(1) Dalam rangka koordinasi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dibentuk sebuah Badan Narkotika Nasional, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
a. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika serta rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi rohaniah dan rehabilitasi cultural ;
b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta mendukung pelaksanaan kegiatan pengurangan dampak buruk narkotika, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi rohaniah dan rehabilitasi cultural dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;
c. memonitor dan mengarahkan kegiatan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika.

13. Ketentuan pasal 56 perlu disesuaikan. Dengan demikian ketentuan pasal 56 yang semula berbunyi :

(1) Dalam rangka koordinasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta rehabilitasi medis dan sosial di daerah dibentuk :
a. badan narkotika daerah propinsi;
b. badan narkotika daerah kabupaten/kota.
(2) Badan narkotika daerah propinsi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan badan narkotika daerah kabupaten/kota dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
(3) Badan narkotika daerah propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai wewenang:
a. mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta rehabilitasi medis dan sosial di daerah propinsi;
b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari instansi pemerintah dan instansi daerah propinsi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;

c. memonitor dan mengarahkan kegiatan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika di daerah propinsi.
(4) Badan narkotika daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai wewenang:
a. mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta rehabilitasi medis dan sosial di daerah kabupaten/kota;
b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari instansi pemerintah dan instansi daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;
c. memonitor dan mengarahkan kegiatan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika di daerah kabupaten/kota.

Diubah menjadi :

(1) Dalam rangka koordinasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pengurangan dampak buruk narkotika serta rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi rohaniah dan rehabilitasi kultural di daerah dibentuk :
a. badan narkotika daerah propinsi;
b. badan narkotika daerah kabupaten/kota.
(2) Badan narkotika daerah propinsi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan badan narkotika daerah kabupaten/kota dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
(3) Badan narkotika daerah propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai wewenang:
a. mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pengurangan dampak buruk narkotika, serta rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi rohaniah dan rehabilitasi kultural di daerah propinsi;
b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pengurangan dampak buruk narkotika serta mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi rohaniah dan rehabilitasi kultural dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur instansi pemerintah dan LSM sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;
c. memonitor dan mengarahkan kegiatan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika di daerah propinsi.
(4) Badan narkotika daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai wewenang:
a. mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika, serta rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi rohaniah dan rehabilitasi kultural di daerah kabupaten/kota;
b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pengurangan dampak buruh penggunaan narkotika serta mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi rohaniah dan rehabilitasi kultural dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur instansi pemerintah dan LSM sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;
c. memonitor dan mengarahkan kegiatan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika di daerah kabupaten/kota.

14. Ketentuan pasal 61 tentang penghargaan terhadap anggota masyarakat yang berjasa dibidang penanggulangan masalah narkotika perlu disempurnakan sehingga mencakup pula para penjasa di bidang pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika. Jadi, ketentuan pasal 61 yang semula berbunyi :

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana narkotika.

Diubah menjadi :

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana narkotika.

15. Ketentuan pasal 69 tentang alat bukti perlu mendapat pembahasan yang cermat karena pada hemat kami, ketentuan ini sangat tumpang tindih dengan KUHAP dan/atau telah diakomodir dalam pasal 184 KUHAP. Selama ini, kita selalu terjebak dalam dua istilah yang mirip tapi sesungguhnya mengandung makna yang berbeda yakni alat bukti dan barang bukti.

Alat bukti adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai fasilitas untuk membuktikan sesuatu dalil/tuduhan. Dengan alat bukti, tuduhan/persangkaan diubah menjadi fakta hukum yang faktual.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal 184, alat bukti yang sah terdiri dari : (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk dan (e) keterangan terdakwa. Perlu dicatat bahwa supaya suatu alat bukti menjadi sah, diperlukan beberapa persyaratan tambahan.

Barang bukti adalah benda yang menjadi obyek tindak pidana dan atau benda yang dipakai sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Benda yang menjadi obyek tindak pidana misalnya : dalam kasus pencurian, terdakwa ditangkap karena mencuri buah mangga maka barang bukti dalam tersebut adalah buah mangga. Benda yang

dipakai sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, misalnya : dalam kasus pembunuhan, tersangka memotong leher korban dengan menggunakan cerulit maka cerulit yang dipakai untuk memotong leher korban dijadikan sebagai barang bukti yang bernilai sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus IDU’s, jarum suntik dijadikan barang bukti karena diduga dipakai sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Ketentuan terpenci tentang barang bukti, sama sekali tidak kita temukan dalam KUHAP.

Kembali ke pasal 69 draft RUU narkotika yang menginginkan adanya alat bukti lain selain yang sudah ditetapkan dalam KUHAP. Pada hemat kami, ketentuan tersebut tidaklah perlu karena sudah diakomodir dalam ketentuan pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP tentang alat bukti petunjuk.

Pasal 188 ayat (1) Petunjuk ialah kesimpulan yang langsung diambil oleh hakim setelah meneliti dengan cermat, arif serta bijaksana segala perbuatan, kejadian atau keadaan yang telah terbukti melalui keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sedangkan pasal 188 ayat (2) menegaskan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat dan (c) keterangan terdakwa.

Jadi, ketentuan pasal 69 draft RUU narkotika yang semula berbunyi :

Selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pembuktian tindak pidana narkotika mempergunakan :
a. alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronikdengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan
b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik ataupun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada :
1) tulisan, suara atau gambar,
2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya ; atau
3) huruf, tanda, angka, simbul atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang lain yang mampu membaca atau memahaminya.

Ditiadakan / dihapus / dihilangkan :

16. Tentang penyidikan dan penuntutan ditemukan beberapa hal menarik antara lain dalam pasal 72, dimana kata “dapat” dalam pasal 67 diganti dengan “wajib” dalam draft RUU Narkotika. Pada hemat kami, kata wajib membawa implikasi bahwa jika penyidik tidak melakukan penangkapan, ia harus dihukum / mendapat sanksi, padahal maksud pasal ini lebih pada “kewenangan” untuk melakukan penangkapan. Jadi lebih baik kata “wajib” diganti dengan kata “berwenang” ; dengan demikian maka ketentuan pasal 72 yang semula berbunyi :

(1) Penyidik wajib melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama 48 (empat puluh delapan) jam
(2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Diubah menjadi :

(1) Penyidik berwenang melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama 48 (empat puluh delapan) jam
(2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.


17. Selanjutnya, dengan mengubah kata wajib menjadi berwenang, maka kata kewajiban dalam pasal 73 ayat (3) juga ikut berubah. Dengan demikian maka ketentuan pasal 73 ayat (3) yang semula berbunyi :

(3) Kewajiban melakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) tidak berlaku selama penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ;

Diubah menjadi :

(3) Kewenangan melakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) tidak berlaku selama penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sedang berlangsung ;

18. Tentang ketentuan pidana :

Baiklah kita perhatikan terlebih dahulu ketentuan pidana dalam UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sebagaimana tergambar dalam table berikut ini ;

Tabel : 2

gam 10

Jika tabel 2 di atas dicermati maka ditemukan bahwa dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 khusus ketentuan pidana, hanya ada 23 pasal dan 29 ayat. Akan tetapi ketentuan pidana dalam draft RUU Narkotika, mengalami perubahan dengan penambahan beberapa pasal, sehingga menjadi 29 pasal dan 31 ayat.

Sejak program Harm Reduction diaplikasi dilapangan dan sampai sejauh ini, sudah banyak kritik yang lontarkan sehubungan dengan ketentuan pasal 85 dan 86 dari UU Nomor 22 Tahun 1997. Pertama, terhadap pasal 85 yaitu terhadap siapa saja yang tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Sesungguhnya orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri (baca = pengguna) adalah korban. Dan sebagai korban, seharusnya dilindungi dan mendapat akses ke perawatan yang memadai, bukan malahan dipidana. Kedua, terhadap ketentuan pasal 86 yang mengancam untuk memidana orang tua/wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak mau melapor.

Terhadap point kedua di atas, ada beberapa persoalan penting yang harus dicermati, sehubungan dengan upaya mengurangi dampak buruk dari penggunaan narkotika terhadap kesehatan masyarakat umum, antara lain :

a. Maksud Pembuat Undang-Undang, barangkali ialah agar dengan mewajibkan orang tua/wali untuk “segera” melaporkan anak yang dalam pengawasannya maka proses “rehabilitasi” terhadap anak tersebut bisa “segera” dilaksanakan.
b. Kenyataan membuktikan lain. Hampir semua layanan “rehabilitasi” yang ada ternyata tidak memadai, baik dalam kuantitas maupun kualitas sehingga orang tua diperhadapkan pada pilihan yang sulit untuk menentukan, apakah akan melaporkan anaknya kepada “kepolisian” sehingga bisa memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam UU tentang “wajib mengikuti “rehabilitasi” atau secara diam-diam memilih dan mengupayakan “rehabilitasi” bagi anak tersebut sekaligus dapat mengurangi stigma dan diskriminasi sosial kepada anak dan keluarganya.
c. Hal lain, kewajiban yang disertai dengan ancaman pidana baik bagi pengguna maupun orang tua / wali, dalam pasal 85-86 UU Narkotika tersebut malahan membuat IDUs semakin bersembunyi dan sulit dijangkau (hidden and unreachable) dan keadaan tersebut justru mempersulit upaya pencegahan, dukungan dan perawatan HIV di kalangan IDUs.

Dalam draft RUU Narkotika sekarang ini, ketentuan pasal 85-86 UU Nomor 22 Tahun 1997 diambil alih secara mutatis-mutandis dan ditempatkan dalam pasal 92 dan 93. Padahal, jika kita konsekuen dengan perkembangan selama ini, seharusnya pasal 85 dihilangkan saja.


D. Penutup

Tulisan ini hanya ”pemicu” untuk memulai diskusi yang lebih luas dan dalam tentang bagaimana memasukkan unsur-unsur Harm Reduction dalam Rancangan UU narkotika dalam rangka memotong rantai penularan HIV demi kesehatan masyarakat umum sekaligus sebagai langkah awal untuk mulai melakukan advokasi agar unsur Harm Reduction dapat diakomodir dalam UU Narkotika yang baru.

(Sumber : Bapak Simplexius Asa dalam Workshop Hukum Komunitas Pengguna Napza di Tiga Provinsi Tanggal 28 Mei 2009)


0 comments :

Posting Komentar