gam 10Istana Negara, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2009
Usai Rapat Konsultasi dengan DPR Bahas Penyelesaian Beberapa RUU

TRANSKRIPSI
KETERANGAN PERS BERSAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
SEUSAI
RAPAT KONSULTASI PEMERINTAH DENGAN DPR RI
ISTANA NEGARA
27 MEI 2009


gam 10Assalamu’alaikum warahmatullahi wabakaratuh,

Saudara-saudara,
Baru saja kami laksanakan pertemuan konsultasi, dalam hal ini saya didampingi oleh Wakil Presiden dan para Menteri, dengan Ketua dan Wakil Ketua DPR RI yang didampingi oleh para Pimpinan Pansus sejumlah rancangan Undang-Undang. Inisiatif untuk sebuah pertemuan konsultasi kali ini, datang dari Pimpinan DPR dan saya sambut dengan baik, dan tepat adanya karena topik dari konsultasi ini adalah berkaitan dengan program legislasi atau langkah-langkah bersama seperti apa, yang mesti kita lakukan ke depan ini untuk merampungkan sejumlah rancangan Undang-Undang yang masih ada satu, dua butir yang belum dicapai kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah.

Konsultasi berlangsung dengan baik, efektif, karena kita sepakat bahwa masih tersedia ruang dan waktu untuk melanjutkan penuntasan penyelesaian dari sejumlah RUU tersebut. Dari 6 RUU yang diangkat dalam pertemuan konsultasi ini, pertama adalah RUU tentang narkotika. Kedua, RUU tentang peradilan militer. Ketiga, RUU tentang mata uang. Keempat, RUU tentang kependudukan dan keluarga sejahtera. Kelima, RUU tentang keuangan negara. Dan keenam, RUU tentang ratifikasi dari Transboundary Haze Pollution yang dihasilkan oleh ASEAN.

Masalah-masalah yang kita anggap crucial untuk perampungan dari RUU ini telah kami bahas secara bersama. Dan pada akhirnya, kami sepakat karena ada jalan keluar sebetulnya, ada solusi yang meski kita pilih dan insya Allah sebagian atau harapan kami, bahkan semua dari 6 RUU itu bisa dirampungkan pada masa bakti Pemerintah dan DPR RI tahun 2009 ini.

Selanjutnya, saya persilakan terlebih dahulu Pimpinan DPR untuk menjelaskan persnya dan kemudian nanti akan saya tambahkan satu, dua, tiga hal untuk melengkapi penjelasan dari Saudara Ketua DPR RI. Saya persilakan Pimpinan DPR.

Ketua DPR RI
Terima kepada Bapak Presiden.
Saudara-saudara sekalian,
Berkenaan dengan hasil pertemuan konsultasi antara DPR RI dan dalam hal ini didampingi oleh alat-alat kelengkapan dewan, yaitu pimpinan sejumlah pansus dan komisi, bersama dengan Pemerintah di dalam rangka menyelesaikan beberapa hal-hal yang terkait dengan program legislasi proses legislasi yang mengalami hambatan-hambatan. Dan alhamdulillah, melalui pertemuan ini sudah ada solusi terhadap sejumlah RUU, sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Presiden.

Kemudian secara umum, bahwa Pemerintah dan Dewan bersepakat bahwa Prolegnas atau Program Legislasi Nasional 2004-2009 yang dalam hal ini telah ditetapkan oleh Dewan bersama Pemerintah. Karena memang Prolegnas adalah produk DPR dan Pemerintah sebanyak 284 RUU beserta dengan ... penyelesaiannya untuk dapat diselesaikan sebelum masa tugas DPR RI periode 2004-2009 selesai yang berakhir tanggal 30 September yang akan datang.

Posisi saat sekarang baru mencapai 163 RUU dari 284, sehingga diharapkan 4 bulan lebih ini kita akan mencoba menyelesaikan. Dan untuk itulah pertemuan pada hari ini dilaksanakan untuk memperlancar tugas-tugas penyelesaian program legislasi tersebut. Untuk itu DPR dengan dukungan Pemerintah berusaha seoptimal mungkin untuk menyelesaikan pembahasan RUU-RUU tersebut.

Kedua, berkait dengan adanya pembahasan RUU yang crucial, Pemerintah dan Dewan sepakat untuk segera mencari solusi yang terbaik, yang tadi telah dicapai dan akan ditindaklanjuti pada tingkatan-tingkatan Pansus dengan Pemerintah. Dewan merespon dengan baik penjelasan Pemerintah terhadap berbagai hal, antara lain mengenai anggaran Departemen Pertahanan untuk alusista, privatisasi BUMN, dan juga RUU tentang pengadilan Tipikor dan pencalonan Gubernur Bank Indonesia yang juga kami singgung dalam pertemuan konsultasi pada saat sekarang.

Meskipun inti pokok daripada pertemuan ini adalah lebih kepada masalah-masalah yang terkait Program Legislasi Nasional sebagai tugas Dewan. Sebagai satu contoh, tentang RUU narkotika, yaitu perlunya penguatan kelembagaan dari Badan Pemberantasan Narkotika yang ada sehingga dapat secara lebih optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya ke depan.

Demikian pula tentang RUU peradilan militer, RUU tentang mata uang, RUU tentang keuangan negara, RUU tentang kependudukan, dan RUU tentang pencemaran asap lintas batas. Pada dasarnya kami telah mencari, telah mendapatkan jalan penyelesaian, sehingga ini akan menambah produk-produk dari DPR dalam perangkat pelaksanaan tugas sesuai konstitusi, yaitu penyelesaian perundang-undangan.

Demikian tambahan penjelasan dari kami. Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia
Terima kasih Saudara Ketua DPR RI.
Saudara-saudara,
Secara singkat, kami tadi, baik DPR bersama Pansus-pansus yang menangani RUU ini, maupun kami, Pemerintah telah sepakat tentang mengapa Undang-Undang yang sedang kita persiapkan ini perlu kita lahirkan, perlu hadir, baik dari segi urgensi maupun dari masalah yang akan kita atur, kita kelola melalui Undang-Undang ini, sebagai contoh, narkotika.

Kita tahu kejahatan narkotika terus berkembang pada tingkat dunia, negara kita pun meskipun di satu sisi banyak kita bisa menggagalkan pembuatan dan peredaran gelap narkotika ini, tetapi tetap sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan tadi, diperlukan kelembagaan yang kuat, yang efektif, dengan otoritas yang jelas dan memiliki kemampuan untuk, baik mencegah, menggagalkan maupun melaksanakan tinakan-tindakan terhadap kejahatan narkotika.

Peradilan militer demikian juga. Selama ini ada silang pendapat menyangkut dimana seorang anggota militer kalau melakukan kejahatan diadili, apakah di peradilan militer atau peradilan umum. Kita sepakat, bahwa apabila seorang anggota militer melaksanakan kejahatan yang tidak ada kaitannya dengan fungsi dan tugas militer dan itu kejahatan umum, maka peradilan umumlah wilayahnya. Berangkat dari situ, memang ada masalah-masalah teknis yang mesti dirampungkan dan tadi kami sepakat, bahwa dengan orientasi seperti itu, maka keseluruhan kerangka Undang-undangnya pun harus mengarah kepada konsep ke depan dalam pelaksanaan pengadilan bagi anggota militer yang melaksanakan kejahatan.

RUU mata uang, kita juga sepakat pada prinsipnya mesti ada satu check and balances, tentu tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada Bank Indonesia, ini masalah yang sangat penting dalam perekonomian kita, mencetak uang, mengedarkan uang, menghapuskan mata uang dan sebagainya, tentu ada satu pengawasan yang baik. Dengan demikian, konstruksi dari Undang-Undang nanti juga demikian, sehingga kita bisa menjaga ketepatan dari berapa besar uang yang dicetak dan diedarkan.

RUU tentang kependudukan, sesungguhnya kita sepakat bahwa ini lebih dari soal administrasi kependudukan, lebih dari yang selama dikelola oleh Departemen Kesehatan, tetapi kependudukan dalam konteks, bagaimana aspek sosial, aspek ekonomi dari aspek kesehatan tentunya, dari kependudukan itu bisa ditata dalam satu Undang-Undang yang tepat, intinya di situ. Dengan demikian, harapan kita ke depan dalam pembangunan ini jumlah penduduk kita tetap dalam pengelolaan yang baik, sehingga Keluarga Berencana makin bisa dihadirkan, tetapi penduduk kita mendapatkan daya dukung secara ekonomi yang baik maupun secara lingkungan.

RUU tentang keuangan negara, semangatnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi budget, namun Undang-Undang Dasar juga mengamanahkan kepada Pemerintah untuk menyusun, merencanakan anggaran. Oleh karena itu, berlaku pula prinsip check and balances di sini dan yang akan ditata kedua fungsi itu bisa diintegrasikan, kemudian budgeting-nya nanti, penganggarannya Lembaga-lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, termasuk DPR, MPR, DPD menjadi tepat. Semangatnya disitu sebetulnya.

Yang keenam atau yang terakhir adalah tentang diperlukannya ratifikasi yang disebut dengan polusi asap lintas batas. Saudara tahu tahun 2005 dulu memang cuaca di sini Indonesia begitu tinggi suhunya, kemudian ada faktor-faktor lain, sehingga hutan-hutan kita banyak mengeluarkan asap, terjadi lagi pada tahun 2006. Sejak itulah, sebetulnya ASEAN ingin menyusun satu aturan untuk bagaimana bisa melakukan kerjasama menghadapi masalah itu. Dalam perkembangannya, alhamdulillah, tahun 2007-2008, insya Allah tahun ini, keadaan negara kita berubah hampir tidak terjadi lagi kebakaran-kebakaran hutan kita ataupun asap yang muncul dari hutan kita. Namun demikian ada keperluan untuk meratifikasi. Oleh karena itu, kita sepakat Dewan dengan Pemerintah untuk pada saatnya meratifikasi, namun demikian isinya harus tepat betul, dan kita akan memberikan juga catatan-catatan untuk dibaca dalam satu keutuhan antara konvensi yang akan kita ratifikasi dengan apa yang sesungguhnya perlu dikerjasamakan secara kawasan atau pada tingkat ASEAN.

Itulah inti dari 6 RUU mengapa perlu kita konsultasikan dan mengapa pada saatnya harus hadir. Dan yang terakhir tadi, khusus Rancangan Undang-Undang pengadilan Tipikor, karena ini sangat penting, harapan rakyat juga tinggi, kita ingin menata praktek berpemerintah dan bernegara yang bebas dari korupsi, kita sepakat sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk kita hadirkan dalam ruang waktu yang tersedia. Kita sepakat untuk mendorong terus dilaksanakannya pembahasan lebih lanjut dari RUU ini.

Demikianlah Saudara-saudara. Saya berikan kesempatan satu, dua pertanyaan jika ada.

Sdr. Amir, Okezone.com
Baik. Saya Amir dari Okezone.com. Seperti yang disampaikan oleh Pak Agung Laksono tadi, bahwa dalam pertemuan tadi juga sempat dibahas mengenai pergantian Gubernur BI. Sejauh pembahasan tadi, apakah juga sempat sudah sesampai jauh mana pembahasan itu? Dan apakah juga Bapak Presiden sekalian mengajukan calon pengganti Pak Boediono, kalau pun belum kapan akan diajukan itu?

Presiden Republik Indonesia
Surat dari Saudara Boediono untuk memohon pengunduran diri sudah sampai beberapa saat yang lalu dan beberapa hari yang lalu sudah saya setujui dalam kapasitas saya sebagai Kepala Negara. Dan sekarang ini sedang kami persiapkan untuk nominasi Gubernur BI mendatang, yang insya Allah akan segera kami sampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Sementara kami sedang mempersiapkan dan dalam waktu dekat akan kami ajukan. Tugas-tugas Gubernur BI sekarang dijalankan oleh Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, dengan demikian, tidak ada kevakuman dan mudah-mudahan segera bisa ditentukan melalui usulan kami dan persetujuan DPR pengganti dari Saudara Boediono. Demikian. Kalau tidak ada berarti jelas semuanya. Silakan.

Sdr. Rafael, Indosiar
Saya Rafael dari Indosiar. Saya mau tanya ke Pak Agung soal sejauh mana Komisi III DPR sampai saat ini membahas RUU mengenai Undang-Undang Tipikor. Kalau nanti akhirnya sampai masa bakti DPR tidak selesai pembahasan RUU ini, apakah langkah Pemerintah, Pak, kalau bisa dijawab DPR di tahap DPR terjadi stagnan? Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia
Silakan Pak Agung dulu.

Ketua DPR RI
Komisi III telah dalam hal ini menugaskan Pansus, DPR telah menugaskan Pansus yang memang terdiri dari teman-teman dari Komisi III dan Komisi yang lain. Saat sekarang telah meminta kepada Badan Legislasi, Baleg DPR RI untuk mendapatkan kajian dan kajian juga baru saja selesai, saya baru terima kemarin tentang sinkornisasi dan harmonisasi kedudukan pengadilan tindak pidana korupsi ini secara khusus ini. jadi akan ditempatkan di bawah pengadilan umum yang tentu saja secara khusus menangani masalah-masalah korupsi. Dengan demikian, tidak bertabrakan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain. Kalau sudah ada kepastian seperti ini, ini akan menjadi dasar dalam proses pembuatan Undang-Undang Pengadilan Tipikor tersebut, yang memang sudah berjalan selama ini. Kami mentargetkan dapat selesai setidak-tidaknya pada saat sebelum selesai masa bakti 30 September, kecuali ada hal-hal yang lain, saya kira ketentuan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Pengadilan Tipikor sudah harus selesai selambat-lambah 19 Desember tahun 2009 ini. Tentu ada mekanisme lain yang bisa menyelesaikan. Tapi seperti pertemuan tadi, kita sepakat untuk semaksimal mungkin bisa diselesaikan RUU tersebut.

Presiden Republik Indonesia
Ya, dari segi Pemerintah betul yang disampaikan oleh Pak Agung Laksono. Memang kita telah meratifikasi konvensi PBB tentang pemberantasan tindak pidana korupsi intinya di situ. Tentu saja ini akan mengharuskan kita untuk menata keseluruhan dari Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi itu dengan perangkat dan pranata yang lain. Itu yang pertama.

Yang kedua, sama, kita ingin benar, agar pada masa bakti Pemerintah dan DPR sekarang ini bisa dirampungkan. Memang ada pandangan di luar, Presiden perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, tetapi saya lebih memilih, mari kita lanjutkan, kita tuntakan semuanya ini. Kalau harus keluar Perpu, kalau itu memang memiliki urgensi yang tinggi, membawa kebaikan bisa kita keluarkan. Tapi yang paling baik, jangan sedikit-sedikit Perpu, jangan sedikit-sedikit Perpu, karena masih ada mekanisme, masih ada ruang untuk menyelesaikan Undang-Undang itu.

Terima kasih Saudara-saudara.
Selamat siang.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(Sumber : http://sbypresidenku.com/content/usai_rapat_konsultasi_dengan_dpr_bahas_penyelesaian_beberapa_ruu)

1 comments :

Bambang mengatakan...

Tolak RUU Napza !!!, muatan politis banyak dan yang lebih parah RUU Napza akan memperparah bahkan memperburuk situasi permasalahan Napza!!

Posting Komentar