gam 10Rupanya, pemprov Jatim ingin juga menguasai hal penanganan narkoba terlebih besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan narkoba juga lebih besar dibandingkan pos lain.

Buktinya rencana pembentukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jatim, tampaknya tidak akan berjalan mulus. Pasalnya, antara Pemprov Jatim dan Mabes Polri kini terjadi tarik ulur soal status pejabat, yang akan mempimpinnya.

Kedua lembaga sama-sama bersikukuh atas soal peraturan pejabat structuralnya.

‘’Masih belum jelas. Tahun ini, BNP Jatim belum tentu bisa direalisasi. Masalahnya, ya soal siapa dan bagaimana pimpinan yang akan mengendalikan BNP tadi,’’ papar Munir kepala badan kepegawaian pemprov Jatim.

Seperti diketahui ketika mutasi pejabat eselon II, III dan IV Pemprov Jatim digulirkan pertengahan April lalu, Gubernur Jatim Soekarwo menyebut hanya Kepala BNP yang belum bisa dilantik.

Ketika itu, Soekarwo tidak menyebutkan molornya pembentukan lembaga, yang khusus menangani persoalan narkoba dan psikotropika tersebut.Dikatakan Munir, Mabes Polri bersikukuh bahwa jabatan BNP Jatim akan diserahkan ke perwira polisi berpangkat Komisaris Besar (Kombes).

Itu pun, pejabat bersangkutan statusnya masih aktif dan belum pensiun. Sebab, karier perwira bersangkutan dinilai ditentukan dari jabatan yang diembannya. Sedang, Pemprov Jatim menginginkan agar Kepala BNP Jatim dijabat polisi yang sudah purnawirawan atau sudah pensiun.

Karena jabatan structural eselon II dilingkungan Pemprov Jatim harus seorang sipil. Bukan TNI atau polisi aktif. Ini sesuai dengan ketentuan PP No. 100 Tahun 2007 soal kedudukan pejabat structural.

”Dari kondisi ini, semuanya masih belum ada keputusan.Pemprov tetap minta seorang polisi yang sudah pensiun. Sedang Mabes minta polisinya tetap aktif karena prestasi kerjanya akan dipertimbangkan untuk naik menjadi jenderal,’’ katanya.

Dengan menyebut, jika pensiun peluang perwira menjadi jenderal hilang.Ketika ditanya jalan tengah yang akan diambil. Munir yang telah memegang jabatan dibidang kepegawaian selama 9 tahun ini menyebutkan, modelnya akan dikembalikan seperti jaman orde baru.

Ketika itu, Kaditsospol (kini Bakesbangpol) dijabat Kolonel TNI yang masih aktif. Artinya, bisa jadi nantinya BNP Jatim dipaksakan untuk tetap berdiri dengan perwiranya mendapat tugas dari Mabes Polri. Sehingga, akan bisa ditentukan gaji dan tunjangan yang diperoleh jika mengemban jabatan tersebut. Apakah, ikut Mabes Polri atau ikut APBD Pemprov Jatim.

‘’Tidak bisa dua-duanya. Kalau memang Kombesnya masih aktif, maka tinggal pilih mau bayaran pake uang polisi atau pake uang Pemprov Jatim. Begitu juga fasilitas dan tunjangan akan diikutkan ke siapa,’’ ujarnya.

Ditambahkan Munir, karena skup penanganan BNP Jatim cukup luas, sebaiknya Kepala BNP Jatim adalah pensiunan polisi. Sehingga, ruang geraknya mengendalikan BNP Jatim bisa leluasa. ‘’Bisa jadi, kalau masih aktif, untuk mengambil keputusan harus menunggu perintah dari Mabes dulu,’’ ujarnya. (Tri)

(Sumber : http://berita8.com/news.php?cat=2&id=12000)

0 comments :

Posting Komentar