gam 10Oleh Simplexius Asa, Staf pengajar FH Undana

TEPAT pada tanggal 3-6 Mei 2009, di sebuah gedung megah persis di depan Musei Vaticani-Kota Roma, tempat berkantornya The International Development Law Organisation (IDLO), berlangsung The International Expert Meeting on Strengthened and Expanded Legal Services for People Living with HIV and Vulnerable Groups.

Forum yang diselenggarakan dalam joint cooperation antara IDLO, UNDP dan UNAIDS, dirancang untuk memfokuskan diskusi dan pembahasan tentang pemberian layanan bantuan hukum kepada orang yang terinfeksi HIV dan kelompok-kelompok kunci, yang dahulu disebut secara stigmatize sebagai kelompok rentan terhadap penularan virus HIV.

gam 10Dalam term of reference yang dikirim kepada para peserta diterangkan: "Too often people living with HIV and experiencing related legal problems do not know where to get informed, affordable, non-judgmental advice. Lawyers are often ignorant of HIV basics, judgmental about sexual or drug-taking behaviour or unaware of important developments of laws and policies, judicial decisions, public policy arguments, which could assist their clients."

Disadari bahwa setelah melampaui lebih dari 20 tahun pengalaman memberikan suport terhadap program HIV lewat bantuan hukum, baik melalui pemerintah, komunitas masyarakat maupun para praktisi hukum privat, dipandang perlu untuk segera meningkatkan bentuk pelayanan bantuan hukum yang berkualitas dengan melibatkan fasilitas pelatihan bantuan hukum yang sudah tersedia, paralegal yang berbasis pada komunitas dan pelayanan bantuan hukum kepada kaum perempuan. Diperlukan juga penguatan jaringan pelayanan bantuan hukum dan HIV, strategi-strategi litigasi dan advokasi pada umumnya, termasuk juga pembaharuan hukum dan kebijakan publik.

Sebagai salah satu di antara dua puluh lima orang dari pelbagai belahan dunia dan satu-satunya peserta dari Indonesia, saya merasa perlu membagikan hal-hal penting yang telah diperoleh secara cuma-cuma, sekaligus sebagai pertanggungjawaban moril atas kesempatan untuk terlibat dalam forum itu.

Hukum dan HAM dalam Penanggulangan HIV

Upaya pencegahan dan penangggulangan HIV dan AIDS tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum dan hak azasi manusia (HAM). Dua komponen ini penting dan sangat berpengaruh dalam menentukan berhasil tidaknya program penanggulangan yang dilaksanakan. Telah diketahui bahwa salah satu sifat utama dari fenomena HIV & AIDS terletak pada kekhasan dalam penularan dan pencegahannya. Berbeda dengan influensa, flu burung dan atau malaria yang penularan dibantu serta dipengaruhi oleh alam sekitar, pada HIV & AIDS justeru penularan dan pencegahannya berhubungan dengan dan atau tergantung pada perilaku manusia.

Penting untuk digarisbawahi di sini bahwa perilaku manusia selalu bersentuhan dengan hukum dan HAM. Hukum adalah suatu alat dengan dua fungsi utama, yakni sebagai social control dan social engineering. Sebagai social control, hukum dipakai sebagai alat untuk mengontrol perilaku tertentu dalam masyarakat sehingga perilaku tersebut tidak merugikan diri sendiri dan anggota masyarakat lainnya.

Sebagai social engineering, hukum dijadikan sebagai alat yang dapat merekayasa sebuah masyarakat sesuai keinginan dan cita-cita hukum. Sedemikian itu, maka hukum dipakai untuk memaksakan perubahan perilaku. Dengan hukum, perilaku lama (yang merugikan/yang tidak sesuai dengan cita-cita hukum) diubah menjadi perilaku baru (yang tidak merugikan dan yang sesuai dengan cita-cita hukum) bila perlu dengan upaya paksa. Apa yang disebut sebagai perilaku juga berhubungan dengan aspek HAM. Dalam berperilaku, orang dapat saja melanggar hak azasi orang lain dan atau lalai memenuhi kewajiban azasi yang dituntut ada pada dirinya sendiri.

HIV adalah sebuah fakta medis. Virus ini menyerang dan akhirnya merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga segala jenis penyakit termasuk yang paling ringan sekalipun dapat menjadi penyebab kematian pengidapnya. Fakta medis lainnya ialah bahwa sampai sekarang, dunia ilmu pengetahuan kedokteran belum berhasil menemukan vaksin dan atau obat yang dapat melemahkan/menghentikan virus mematikan itu, meskipun harus diakui bahwa sudah ada obat anti virus (antiretroviral) yang dapat memperpanjang umur pengidap.

Sebagai fakta medis yang sudah berusia dua puluh tahunan, banyak orang terinfeksi pada akhirnya bisa berdamai dengan kenyataan bahwa mereka memang mengidap HIV dan mungkin akan meninggal dengan dan karena AIDS. Akan tetapi penderitaan yang lebih parah justru dialami karena adanya stereotype yang dikenakan kepada mereka. Orang terinfeksi banyak kali, kalau tidak dikatakan selalu dihubungkan dengan orang terkutuk (amoral) karena perilakunya yang menyimpang, yang oleh karenanya harus menanggung penderitaan sebagai upah atas dosa-dosanya. Tidak hanya dalam bentuk stereotip tetapi di banyak tempat ditemukan adanya pelbagai pelanggaran HAM berupa stigmatisasi dan diskriminasi, bahkan juga penganiayaan dan penyiksaan. Pelbagai pelanggaran HAM dan hukum sebagai yang tergambar di atas pada akhirnya merupakan fakta sosial yang menjadi bagian dari penderitaan orang terinfeksi bahkan merupakan penyebab sekunder/non medis bagi kematian mereka.


Definisi
Dalam diskusi awal yang hangat, peserta menghendaki adanya suatu definisi yang baku dan atau lebih tepat dikatakan re-definisi atas pemahaman yang ambigu dan bias tentang pelayanan bantuan hukum kepada orang terinfeksi (baca=masyarakat). Pada akhirnya disepakati bahwa pelayanan bantuan hukum kepada orang terinfeksi dan kelompok kunci adalah segala bentuk kegiatan bantuan dan dukungan yang dilakukan untuk memberikan dan memastikan suatu jaminan keadilan sosial bagi masyarakat dan penghargaan terhadap harkat, martabat dan hak azasi manusia; termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian nasihat hukum dan perwakilan dalam berperkara di pengadilan, strategi litigasi dan test case, pemberian informasi dan sistem rujukan pelayanan hukum, pelayanan informasi/nasihat hukum melalui telepon, alternatif dispute resolution (ADR), peradilan tradisional/peradilan adat, pelatihan volunters dan paralegal bahkan pendidikan berbasis hak bagi masyarakat umum.

Tampaknya bentuk-bentuk pelayanan bantuan hukum baik yang litigatif maupun non litigtif sangatlah bervariasi dan luas, termasuk legal rights education untuk kepentingan pengorganisasian komunitas dan pengembangan masyarakat yang dapat diberikan melalui jasa para sukarelawan, paralegal, mahasiswa fakultas hukum, para sarjana yang sudah lulus dari Fakultas Hukum, kelompok pendidik sebaya, pekerja outreach yang memberi pelayanan langsung di tempat para pencari keadilan yang membutuhkan layanan menetap, pelibatan para pensiunan dosen dan profesor, pensiunan polisi, pensiunan jaksa dan pensiunan hakim yang ingin mengabdikan dirinya bagi karya kharitatif kemanusiaan, sampai dengan advokasi untuk pembaharuan hukum, dan masih banyak lagi yang lain.

Pelajaran berharga
Sebagai seorang yang ikut terlibat dalam dunia pelayanan bantuan hukum selama tidak kurang dari 20 tahun, saya merasakan bahwa pelayanann bantuan hukum yang dilakukan selama ini masih bersifat case oriented, tidak komprehensif dan sama sekali tidak diarahkan pada perubahan atmosfir kebijakan publik dan pembaharuan hukum. Karena itu, bentuk pelayanan yang diberikan pun sangat tradisional, tidak memperhatikan dinamika perkembangan zaman dan terurtama perkembangan masyarakat yang dilayani. Itulah sebabnya, saya yakin bahwa hasil forum Roma sangat berharga bagi para pihak yang ingin memperbaharui cara, bentuk, jenis pelayanan bantuan hukum yang dapat disumbangkan kepada masyarakat pencari keadilan secara transparan dan inspirasional.

Seorang peserta dari Rwanda menggambarkan tidak seimbangnya relasi antara pemberi layanan bantuan hukum dan pencari keadilan sebagai hubungan yang sangat memrihatinkan, sebagaimana diumpamakannya seperti seekor burung yang hanya membuka paruhnya lebar-lebar sambil dengan pasrah menunggu, kapan pemberi layanan berkenan melemparkan sebutir kacang untuk dimakannya. Di sisi lain, Dr. Tram dari Vietnam yang adalah seorang medical lawyer, menceritakan pengalamannya membangun sebuah klinik kesehatan dan klinik bantuan hukum dalam satu atap. Ia mempekerjakan 10 orang paramedis dan 20 orang paralegal, yang bergantian menunggui kliniknya selama 24 jam untuk memberikan bantuan kesehatan dan bantuan hukum sekaligus, baik secara langsung maupun secara online. Ia bahkan dengan sangat rapih mencatat lebih dari tiga ribu pertanyaan penelepon yang sampai sekarang belum dijawab secara memuaskan.


Sudah barang tentu saya beruntung karena telah menjadi bagian dari perhelatan yang luar biasa itu. Akan tetapi di sela-sela semua keberuntungan itu, saya berbangga telah menjadi sebutir kerikil kecil yang ditempatkan di atas satu batu penjuru dan di antara sejuta batu padas, tempat berdirinya Kota Suci Vatikan yang bersejarah, megah dan penuh daya. *

(Sumber : http://www.pos-kupang.com/read/artikel/28222/dukungan-hukum-dan-ham-dalam-penanggulangan-hiv)

0 comments :

Posting Komentar