gam 10SERANG – Meski Mahkamah Agung (MA) sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7/2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Panti Terapi dan Rehabilitasi, namun aparat hukum, seperti kejaksaan di Banten masih menyangsikan Surat Edaran MA (SEMA) itu dapat diterapkan.

Seperti diungkap Kasi Prapenuntutan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Raharjo, yang menyatakan bahwa selama UU Nomor 5/1997 tentang Psikotropika dan UU Nomor 22/1997 tentang Narkotika belum direvisi, SEMA Nomor 7/2009 bakal sulit diterapkan di Indonesia.
“Kalau UU Nomor 5/1997 dan UU Nomor 22/1997 belum direvisi maka akan timbul salah persepsi di masyarakat, terkait keputusan yang bakal diambil kejaksaan. Kejaksaan kan memutuskan perkara sesuai dengan UU,” kata Raharjo, menanggapi diterbitkannya SE MA Nomor/7/2009, kepada wartawan usai menjadi nara sumber dalam Sosialisasi SEMA Nomor 7/2009 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Rabu (7/10).


Terbitnya SEMA ini, kata Raharjo, akan membuat hakim selaku pemutus perkara pertama di tingkat pengadilan negeri, kebingungan memutuskan perkara penyalahgunaan narkoba. “Apa menggunakan UU atau SEMA ini. Tapi jika dilihat, kedudukan UU lebih tinggi dari SE,” ujar Raharjo yang mewakili unsur kejaksaan dalam acara yang digelar Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Banten ini.
Alasan lain yang meragukan dapat diterapkannya SEMA tersebut, kata Raharjo, adalah belum adanya pembenahan mengenai pembiayaan terkait kebijakan rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba. “Sejauh ini kita belum melihat apakah rehabilitasi ditanggung oleh sebuah lembaga yang ditunjuk pemerintah atau oleh pihak lainnya. Kita khawatir pembiayaan ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau itu yang terjadi, dapat dana dari mana kita,” tegas Raharjo.
Senada disampaikan Perdana Ginting, salah seorang hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Ia mengatakan, pemerintah jangan hanya bisa mengeluarkan kebijakan, tapi juga harus bisa menyiapkan infrastruktur pendamping bagi kebijakan tersebut seperti masalah pembiayaan. “Vonis rehabilitasi ini harus jelas siapa yang membiayai. Jangan juga pada saat daftar dikatakan gratis, tapi pada waktu perawatan pasien dimintai biaya,” kata Perdana kepada wartawan.
Menanggapi pernyataan dua personel lembaga penegak hukum itu, Asisten Deputi Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional Inang Warsito menyatakan, selama ini kejaksaan hanya memakai pasal-pasal yang memutus perkara pidana kurungan, sementara pasal yang mengatur tentang vonis rehabillitasi tidak pernah digunakan.
“Dalam UU kan banyak sekali pasal yang mengatur tentang pemutusan perkara. (Namun–red) untuk perkara penyalahgunaan narkoba ini kejaksaan lebih dominan menggunakan pasal-pasal yang memutus perkara pidana kurungan,” tandas Inang yang ditemui di tempat yang sama.
Inang yang juga menjadi nara sumber dalam acara itu menilai, penggunaan pasal pemutus perkara kurungan oleh para jaksa dan hakim, karena pasal-pasal tersebut merupakan pasal penawaran. “Sementara kalau pasal yang mengatur tentang rehabilitasi jelas tidak ada tawar menawar,” katanya.
Sementara itu, terkait masalah pembiayaan bagi tindaklanjut SEMA ini, Inang mengatakan, pemerintah melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) telah menyiapkan dana untuk kegiatan rehab tersebut. “Di beberapa provinsi termasuk Banten, untuk biaya rehabilitasi pengguna narkoba seluruhnya digratiskan,” katanya, seraya menyebutkan salah satu contoh rehabilitasi gratis yang telah dilakukan Pemkot Tangerang.
“Pemkot Tangerang sudah menyiapkan dua klinik VCT (voulantary conseling and testing-red) . Di klinik ini pengguna narkoba bisa memeroleh obat secara gratis sekaligus berkonsultasi mengenai bagaimana cara menghentikan kecanduaannya terhadap narkoba,” paparnya. (ila)

(Sumber: http://www.radarban ten.com/mod. php?mod=publishe r&op=viewarticle&artid=47410)

2 comments :

akhta mengatakan...

UU No 5 th 1997 dan UU No 22 Th 1997 telah direvisi menjadi UU No 35 Th 2009. Semua persoalan diatas sudah diatur sangat jelas melalui UU ini, baca selengkapnya!

Rudhy Sinyo mengatakan...

@ Akhta:
- Seberapa lengkap di UU tersebut?. (UU lama) sejak di undangkan 12 tahun silam, hampir bisa di hitung jari, org yg menerima putusan vonis rehab, dapat di vonis pun menggunakan jalur hukum tikus. (Apakah yg di maksud dengan kejelasan hukum seperti ini?). Sementara itu, kemampuan negara dalam membuat peraturan di bawahnya hanya sebesar 10% (Sumber LBH di jakarta)
- Seperti di ketahui, Instrument hukum (Peraturan di bawah UU)untuk mendukung UU no 35 th 2009 sebanyak: 8 Peraturan pemerintah, 11 Peraturan Presiden, 16 Peraturan Menteri, Beberapa Peraturan Kepala BPOM DAN Kepala BNN --> seberapa mampu negara membuat instrumen hukumnya (apakah sama dengan UU sebelumnya hanya sebesar 10%)
- Jika UU ini sangat lengkap, seharusnya (scr sederhananya) terdapat pembatasan antara pecandu, pengedar, bandar atau produsen. apakah ini secara jelas tertera dlm UU tersebut ( saya sudah baca 6X bahkan lebih, sejak UU ini dalam draft RUU pun saya simak perkembangannya) belum secara jelas terdapat pembatasan tersebut. Jika ada, mungkin rekan Akhta dapat menyampaikan dalam diskusi ini (namun harapannya bukan multi tafsir hukum ya, namun benar2 pasal/ayat yang menjelaskan hal tersebut)
- Kami saat ini sedang menganalisa lebih dalam tentang UU ini bersama kalangan praktisi dan akademisi, jika rekan Akhta dapat menunjukkan bahwa UU ini lebih baik maupun lebih jelas. kami akan sangat senang sekali untuk mendapatkan masukkan tersebut dan tentunya kami sangat terbuka untuk komparasi ttg UU ini dengan instrument (Beberapa pertanyaan) sebagai berikut: Apakah UU ini melindungi masyarakat atau bahkan sebaliknya?. Apakah rentan dengan pelanggaran HAM ataukah sebaliknya fullfill dengan pemenuhan HAM?.

Sementara ini rekan Akhta, semoga ini dapat menjadi ajang diskusi kita...
Terimakasih.

Posting Komentar