gam 10A. Pendahuluan

Problema penyalahgunaan Napza di berbagai daerah, bukan lagi sekedar masalah pelanggaran hukum semata, melainkan telah menjadi masalah sosial yang krusial dan harus segera ditangani secara terpadu dan lintas sektoral. Dampak sosial ikutan yang kemudian muncul membutuhkan penanganan yang bersifat segera, tidak saja penindakan terhadap para produsen, pengedar dan pecandunya, melainkan tindakan pencegahan terhadap semakin luas dan intensnya wilayah peredaran Napza, serta rehabilitasi terhadap mantan pecandu agar tidak kembali ke kebiasaan lama sehingga secara efektif memutus mata-rantai dampak sosial pemakaian napza.

Mereka yang menyalahgunakan Napza dapat memunculkan ancaman kesehatan yang serius bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Mereka merupakan ancaman bagi mereka sendiri dan keluarga karena menempatkan diri sendiri dan keluarga mereka dalam risiko kehancuran fisik, jiwa, dan keuangan. Sedangkan ancaman serius kepada masyarakat karena mereka memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar akan layanan kesehatan, mengalami lebih banyak cedera, dan kurang produktif dibanding mereka yang bukan penyalahguna obat. Dampak pada masyarakat berkisar dari hilangnya produktivitas dan peluang ekonomi sampai kehancuran sosial dan ekonomi.

Selain itu, penyalahguna obat dapat melakukan lebih banyak tindak kejahatan yang mengakibatkan kerugian ekonomi, cedera, dan kematian. Kekerasan yang berhubungan dengan penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan sebagai berikut: Penganiayaan Pasangan (50 %), Angka Fatalitas Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (50 %), Pembunuhan (49 %), Tuntutan Pembantaian (68 %), Tenggelam (69 %), Penganiayaan Anak (38 %), Kasus Perkosaan (52 %), Kasus Penyerangan (62 %), dan Bunuh Diri (20-35 %) [Sumber : Prevention Plus II (1989). The National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information (1995)].

Dengan mengambil contoh kota Surabaya. Bila pada tahun 1996 di Surabaya hanya ditemukan 11 kasus ekstasi, maka pada tahun 1997 naik menjadi 36 kasus. Sedangkan narkotika mengalami kenaikan dari 25 kasus pada tahun 1996 menjadi 48 kasus pada tahun 1997, 62 kasus pada tahun 1998, dan pada tahun 1999 sampai bulan September sudah tertangkap sebanyak 100 kasus narkotika (Puskodalops Polwiltabes Surabaya).

gam 10
Jika dilihat datanya dari sisi korban dengan interval berdasarkan usia pengguna didapati data sebagai berikut:

gam 10

Hal tersebut mengindikasikan bahwa di Surabaya kasus peredaran napza terus meningkat tajam, dan tidak kalah dengan Jakarta, terutama dalam gradasi dan akselerasi peningkatan kadar kegawatannya. Bila pada tahun 1996 di Surabaya hanya ditemukan 11 kasus ekstasi, maka pada tahun 1997 naik menjadi 39 kasus. Sedangkan napza mengalami kenaikan dari 25 kasus pada tahun 1996 menjadi 48 kasus pada tahun 1997 , 62 kasus pada tahun 1998, dan pada tahun 1999 sampai bulan September saja sudah tertangkap sebanyak 100 kasus napza ( Puskodalops Polwiltabes Surabaya). Di Surabaya pada tahun 2000, tercatat sebanyak 65 kasus dan melibatkan 88 orang tersangka. Pada tahun 2003, di Surabaya jumlah kasus napza yang ditangani aparat kepolisian sebanyak 274 kasus dan menangkap 425 tersangka, dan pada tahun 2004 angka bahkan melonjak menjadi 390 kasus dengan 531 tersangka.

Menurut data Departemen Sosial R.I. dari seluruh kasus narkoba di Lapas/Rutan, pemakai/pengguna merupakan populasi terbanyak yang ada di penjara saat ini dengan perincian sebagai berikut: Pemakai 25,283 (74%); Pengedar 8,200 (24%); dan Produsen 683 (2%) (Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia tahun 2001-2006, Badan Narkotika Nasional, 2007). Data ini menjadi indikator adanya proses kriminalisasi para pengguna/pemakai napza daripada produsennya. Jika tujuan kriminalisasi tersebut adalah untuk melindungi masyarakat dari pemakaian napza, maka seharusnya yang banyak berada di penjara adalah produsennya.

Disisi lain, belum adanya kesatuan pandang dan pemahaman tentang upaya-upaya penanganan terhadap para penyalahguna Napza; Meskipun sudah dikenal berbagai metodologi dalam pelaksanaan upaya-upaya tersebut, tetapi secara subtansial metodologi tersebut tidak diletakan pada sisi korban sebagai subyek; Pendekatan hukum tidak didasarkan pada penghargaan dan penghormatan akan hak-hak asasi manusia; Pendekatan hukum diidentikkan dengan pemenjaraan dengan harapan akan JERA. Hasilnya seperti kita ketahui, pada tahun 2007 Pemakai/Pengguna yang dihukum penjara sebanyak 25,283 (74%); Dengan tetap dilakukan pendekatan hukum maka pada tahun 2009 bisa dipastikan jumlah Pemakai/Pengguna akan mengalami pelipatan secara signifikan; analog dengan kasus HIV/AIDS yang mengalami pelipatan 8 kali dari tahun 2004 sampai dengan pertengahan 2009.


B. Perlunya Upaya Pengurangan Dampak Buruk Napza

Perdefinisi, yang dimaksud dengan penyalahgunaan Napza adalah pemakaian napza di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dimana korban memakai sendiri secara relativ teratur dan berkala sekurang-kurangnya satu bulan ( Hawari, 1991). Sedangkan menurut undang-undang nomor 22 tahun 1997 disebut bahwa penyalahguna napza adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa pengawasan dan sepengetahuan dokter.

Namun seiring dengan itu, terdapat kesadaran bahwa setiap manusia memiliki hak atas hidup yang bersifat melekat pada manusia, yang merupakan hak dasar yang berlaku universal yang seharusnya dijunjung tinggi dan dilindungi di negara hukum untuk dihormati, dipertahankan dan tidak boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun juga. Hak atas hidup diantaranya hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan; sehingga semua orang harus mempunyai kesempatan sama untuk mendapatkan kesehatan yang baik, sebagaimana maksud Deklarasi ALMA ATA “setiap orang harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kesehatan yang baik”; hak atas hidup di jamin bagi semua manusia tanpa pengecualian.

Jadi perlu didorong pula upaya seluruh pihak dalam mengedepankan hak asasi manusia dan pemenuhan hak atas kesehatan para pecandu narkotika. Bukan sebaliknya, seperti yang dilakukan selama ini, siapa saja yang ketahuan menggunakan narkotika, meskipun hanya iseng atau coba-coba akan dijebloskan ke penjara; Pemenjaraan yang masih menjadi satu dengan tahanan lain tanpa kategori kejahatan yang dilakukan, memungkinkan terjadinya proses penularan. Penjara secara tidak langsung menjadi salah satu media endemik. Kematian, penularan HIV, dan masalah kesehatan lain di LAPAS/RUTAN merupakan ekses dari sebuah penerapan kebijakan yang mengedepankan kriminalisasi terhadap siapapun yang terlibat napza. Atas nama hukum dan pengendalian Napza aparat penegak hukum sering melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan pemenjaraan, pemerasan, penyiksaan. Hal ini jelas merupakan pelanggaran HAM atas para pengguna narkoba, padahal pengguna narkoba bisa ditempatkan di panti rehabilitasi khusus korban NAPZA untuk disembuhkan.

Pengurangan dampak buruk dari penyalahgunaan Napza bukan semata-mata persoalan teknis kesehatan. Lebih dari itu, merupakan upaya pengurangan dampak buruk narkoba yang lebih bersifat struktural; Dikarenakan pengurangan dampak buruk, dalam praktek, mensyaratkan adanya pemahaman diantara para pembuat kebijakan publik yang menyangkut kesehatan, hukum dan pemberdayaan masyarakat; Jangan sampai terjadi kesalahpahaman diantara Aparat Penegak Hukum yang akibatnya ditanggung oleh korban penyalahgunaan narkoba. Kebijakan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan produksi napza ilegal ternyata malah memenjarakan orang-orang yang seharusnya mendapat perlindungan. Mereka yang mengidap HIV merasa terus didiskriminasi atau pengguna napza suntik terus berada dalam kelompok yang tersembunyi dan tereksklusi secara sosial. Perihal keadaan seperti ini harus dicegah dan tidak boleh terus menerus dilakukan pembiaran.

C. Jalan Keluar: Perlunya PERDA (Peraturan Daerah)

Oleh sebab itu dirasakan perlu ada regulasi negara yang berkeadilan dan memandang dengan benar permasalahan napza. Para ‘stakeholder’ penggunaan narkoba secara legal dan Para Penegak Hukum serta masyarakat harus memiliki cara pandang yang sama akan nasib generasi korban perdagangan napza. Pertanyaannya, masih relevankah sistem hukum pidana dalam konteks penyediaan fasilitas recovery koban penyalahgunaan napza ?

Pengurangan dampak buruk melalui Perda tidak dimaksudkan untuk menegasi atau melemahkan peraturan hukum yang ada, melainkan lebih bersifat organik atas peraturan perundangan yang lebih tinggi; Perda lebih bersifat tehnis-operatif tetapi bukan definisi ataupun penjelasan atas peraturan yang lebih tinggi. Perda lebih mendekatkan implementasi hukum dengan struktur dan kultur masyarakat dimana undang-undang tersebut akan diberlakukan. Perda Penggurangan Dampak Buruk Napza di Jawa Timur semata–mata untuk menghormati, menghargai dan memenuhi hak asasi manusia pengguna napza. Oleh karena itu, Perda Pengurangan Dampak Buruk Napza harus mempertegas dan memberi batasan pemenuhan dan penghormatan hak-hak asasi manusia pengguna Napza.

Perda ini menjauhkan diri dari pemahaman hukum yang selalu memenjarakan pecandu narkoba, tanpa memberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi (yang sama saja dengan mengabaikan Hak Asasi Manusia). Perda Pengurangan Dampak Buruk Napza dimaksudkan mendukung kebijakan negara dalam upaya penyembuhan dan pemulihan harkat dan martabat pecandu sebagai manusia. Dengan tidak memberi kesempatan untuk rehabilitasi sama saja dengan mengabaikan Hak Asasi Manusia.

Dengan adanya Perda Pengurangan Dampak Buruk Napza di Jawa Timur tidak berarti membebaskan begitu saja para pengguna Napza dari pertanggunganjawab hukum, tetapi mempertegas pengguna Napza untuk menjalani tindakan terapi dengan masuk rumah rehabilitasi. Maka yang menjalani masa rehabilitasi di rumah rehabiltasi Pengguna Napza adalah Pengguna, sedangkan yang diluar rumah rehabilitasi adalah pengedar dan produsen. Standar semacam ini lebih jelas dan tegas dalam memberikan batasan seseorang sebagai Pengguna, Pengedar atau Produsen. Sekaligus memberikan pegangan bagi Aparat Penegak Hukum untuk menjalankan fungsinya secara profesional dalam hal penindakan dan pengayoman.


D. Penutup


Atas dasar berbagai hal di atas maka arah kebijakan yang selayaknya dikembangkan dalam mencegah/mengurangi peredaran napza, adalah bahwa: (1) Usaha penanggulangan dan penanganan korban napza didasarkan pada prinsip kemitraan, yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan keluarga, LSM dan organisasi yang berbasis komunitas, (2) Usaha penaggulangan peredaran napza haruslah didukung oleh proses penegakan hukum yang konsisten, berkeadilan, dan terpadu; dengan mempertimbangkan perbedaan status antara pengedar dengan warga masyarakat yang menjadi pengguna (korban), (3) Usaha penanggulangan dan penanganan korban napza haruslah didasari oleh adanya pengertian dan kesadaran bersama bahwa ancaman napza ini sudah menjadi masalah kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab bersama segenap komponen masyarakat. Komitmen semua pihak menjadi basis utama usaha penanggulangan dan penanganan korban napza ini, serta dengan (4) Melakukan upaya mengurangi dampak buruk Napza melalui program perlindungan, perawatan, pengobatan dan dukungan yang konkret kepada korban napza.

Mengingat faktor dan kondisi-kondisi di atas, ratifikasi sebuah Peraturan Daerah Pengurangan Dampak Buruk Napza yang bersifat komprehensif dengan mengikutsertakan berbagai perspektif, khususnya pendekatan hukum, kesehatan masyarakat dan dimensi sosial kemasyarakatan lainnya, menjadi suatu agenda bersama seluruh komponen masyarakat yang bersifat krusial, mendesak dan sangat urgen dilakukan. Upaya ini dimaksudkan sebagai bentuk inisiasi dan bentuk kepedulian terhadap upaya tindak lanjut dalam mengatasi problema Napza di wilayah Jawa Timur.

(Sumber : EJA)


1 comments :

Anonim mengatakan...

maju terus pantang mundur!!!!!
_pangeran.jayakardut

Posting Komentar