gam 10Desakan untuk menunda pengesahan RUU Narkotika yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2005 semakin kuat. Desakan berasal dari berbagai lapisan masyarakat dengan menggunakan berbagai media di antaranya pengiriman kartu pos dan surat kepada Ketua DPR RI serta petisi online. Pengiriman surat permohonan penundaan pengesahan RUU Narkotika RI yang juga ditembuskan kepada Presiden RI, diorganisir oleh Persaudaraan Korban Napza Indonesia, sebuah jaringan nasional korban napza di Indonesia yang didirikan tahun 2006, tertanggal 30 Agustus 2009 ditandatangani tidak kurang dari 200 orang. Bahkan 350-an orang lebih telah bergabung di sebuah kelompok di situs jaringan sosial yang menggalang dukungan penundaan ini.

Dukungan terhadap penundaan terutama karena dalam rancangan UU tidak menyebutkan batasan yang tegas apakah seseorang merupakan pengguna, pengedar, atau produsen. Pengguna narkoba ilegal adalah korban dari perang terhadap narkoba. Jumlah korbannya yang berasal dari masyarakat dari berbagai golongan usia terus meningkat dari tahun ke tahun karena asas dari hukum narkoba selama hampir 50 tahun terakhir hanyalah pemidanaan, bukan pengendalian narkoba. Dalam hal ini, negara hanya memberi hukuman pidana kepada siapapun yang terlibat narkoba tanpa adanya upaya mengendalikan produksi dan peredarannya melalui pusat-pusat layanan milik pemerintah maupun pemberian ruang seluas-luasnya bagi kontrol masyarakat. Sebagai akibatnya, produksi dan peredaran narkoba dikuasai oleh kelompok kejahatan terorganisir dari tingkat lokal hingga internasional, diedarkan di jalan-jalan yang dapat diperoleh siapa saja termasuk anak-anak.

Ketidaktegasan batasan antara pengguna/korban dan pengedar/bandar sering menimbulkan praktek pemutarbalikan fakta oleh oknum penyidik dengan memanfaatkan penggunaan sejumlah pasal dalam UU Narkotika dan Psikotropika RI untuk menjerat tersangka dengan sanksi yang lebih berat. Praktek-praktek ini juga disertai dengan pemerasan atau meminta suap, penyiksaan, maupun pelecehan seksual. Pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh pengguna narkoba mulai didokumentasikan dengan baik oleh sejumlah LSM maupun organisasi korban di berbagai wilayah Indonesia serta dipublikasikan sejak 2008. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa bagi mereka yang berduit, tidak sulit untuk lepas dari ancaman hukuman yang dibebankan. Namun sayangnya semakin banyak orang yang terlibat narkoba yang memenuhi penjara hingga melebihi kapasitas huninya. Lebih dari 70% dari 175,535 WNI yang terjerat kasus narkoba sejak 1997 hingga 2008 adalah pengguna, sementara hanya 2% kasus produsen.

Penundaan pengesahan UU Narkotika di masa jabatan legislatif DPR RI periode 2005-2009 akan sangat berarti bagi perlindungan masyarakat Indonesia dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di masa yang akan datang. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa rancangan UU yang siap disahkan tersebut hanyalah copy & paste dari UU Narkotika RI tahun 1997 dengan penambahan berat hukuman saja. Tidak terdapat naskah akademik serta pelibatan masyarakat terutama korban sebagaimana layaknya perumusan sebuah kebijakan publik. Diharapkan dengan penundaan ini, Indonesia dapat merumuskan sebuah kebijakan narkoba yang lebih berperspektif HAM dan mengedepankan perlindungan serta kesejahteraan masyarakat, bukan mengkriminalkan.

(Sumber : Patri Handoyo - Aktivis Kebijakan NAPZA)

0 comments :

Posting Komentar