gam 10

Di beberapa wilayah saat ini, scaling up pelaksanaan program HR/Harm Reduction (pengurangan dampak buruk narkoba) telah menjamur di beberapa layanan puskesmas. Dari sudut pandang yang positif, respon berbagai pihak terhadap program pemerintah ini mendapat dukungan ketimbang pelaksanaan layanan yang di lakukan oleh masyarakat sipil, meski hal ini di ikuti suara pro dan kontra yang saling mengisi satu sama lainnya. Instrumen peraturan dalam mensikapi UU yang sebelumnya tidak berpihak kepada penerima manfaat, saat ini dapat di katakan berbalik “berpihak” dalam konteks kesehatan, walaupun hal ini memerlukan analisa yang cukup tajam.

Secara garis besar, layanan kesehatan di puskesmas bagi pengguna napza suntik telah mendapatkan ruang dalam mendapatkan respon dukungan bagi pengambil kebijakan maupun pelaksana program.
Pembagian peran dari penyedia layanan dan pelaksana program terlihat semakin menunjukan integrasinya dalam mencapai upaya-upaya bersama untuk tujuan kelangsungan program penanggulangan dan pencegahan HIV bagi kelompok pengguna napza suntik.

Layanan kesehatan yang berbasis masyarakat, memang benar adanya sesuai namanya yaitu untuk mendekati masyarakat, meski penyedia layanan kesehatan tersebut tidak dapat berdiri sendiri mendekati sasaran masyarakat yang dalam hal ini merupakan sebagai masyarakat pengguna napza suntik. Walaupun hal ini telah diantisipasi dengan terdapatnya kader-kader pendukung untuk mencapai tujuan pelaksanaan programnya.

Program pemerintah ini menjadi berat, jika komponen para pelaksananya belum terpadu dengan aparatur penegak hukum, masyarakat serta instrumen kebijakan di luar Napza yang dapat membuat pengaruh mendasar. Permasalahan-permasalahan yang kemudian muncul ini dapat mempengaruhi pelaksanaan program secara keseluruhan. Kemampuan advokasi puskesmas dalam menjaring kemitraan dengan kepolisian akan sangat sulit untuk dapat di lihat progresifnya, mengingat antar lintas sektor sulit sekali dalam mempengaruhi kebijakan antar masing-masing instansi. Hal ini mempertegas bahwa Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dinas kesehatan atau dalam hal ini puskesmas bukan merupakan disposisi maker yang tepat selain dari dinas kesehatan itu sendiri. Selain itu, ketiadaan ruang keterlibatan aktif peran masyarakat sipil dalam inisiatif gerakannya maupun keterlibatan penuh di wadah masyarakat sipil yang di koordinir oleh Komisi Penanggulangan AIDS dapat menambah pelengkap minimnya advokasi.

Kebijakan-kebijakan di luar Napza, seperti halnya peraturan daerah atau PKM bersertifikat ISO yang menentukan bahwa penerima manfaat di haruskan membayar restibusi dalam setiap kali mengakses layanan tersebut terutama layanan jarum suntik, jelas akan memberatkan pengguna napza suntik. Biaya restribusi yang nominalnya cukup kecil sebesar Rp 2.500,- namun ini berpengaruh cukup besar, mengingat selama ini komunitas telah sekian lama menerima layanan kesehatan gratis dari masyarakat sipil dengan berbagai metode pendekatannya. Hal ini tentunya juga tidak sebanding dengan alokasi anggaran pembiayaan program HIV yang cukup besar oleh bantuan-bantuan yang tidak mengikat dan selama ini mengratiskan, akan tetapi ketika di kelola pemerintah daerah, aparatur pemerintahan mendapatkan keuntungan dengan penghasilan restribusi ini. Disisi lain, pandangan ini akan menjadi respon positif jika maksud restribusi ini bahwa pemerintah daerah akan mengalokasikan pembiayaan untuk keberlangsungan layanan kesehatan bagi pengguna napza suntik pasca bantuan-bantuan yang tidak mengikat ke pemerintah daerah ini telah selesai.

Sementara itu, disisi layanan kesehatan dalam program pemerintah ini, kualitas logistik penyediaan jarum suntik yang berasal dari beberapa komponen bantuan terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan kebutuhan komunitas. Penjajakan kebutuhan jarum dalam program pemerintah, selama ini belum pernah dilakukan kepada komunitas pada wilayah intervensi pelaksanaan program. Sehingga spesifikasi kebutuhan akan layanan jarum yang memenuhi syarat kebutuhan komunitas belum dapat terpenuhi. Hal ini tentunya berdampak pada sosial marketing layanan kesehatan yang telah di sediakan oleh puskesmas. Respon ketertarikan komunitas pengguna napza suntik terhadap jarum yang telah disediakan akan berpaling kepada jarum berkualitas tinggi yang dapat di gunakan berkali-kali dengan segala resikonya. Sehingga tujuan dengan adanya layanan jarum suntik steril di penyedia layanan kesehatan di puskesmas tidak akan dapat berjalan secara optimal. Walaupun hal ini mempunyai tujuan bahwa pemerintah mengutamakan sumberdaya logistik lokalnya dengan segala kekurangannya ketimbang produk luar negeri. Selain itu, peran masyarakat sipil yang memperjuangkan layanan kesehatan di puskesmas akan terkesan “mubazir”, jika layanan tersebut tidak mendukung logistik material yang sesuai dengan kebutuhan komunitas. Hal ini berdasar bahwa komunitas yang telah di rujuk, sebagian besar tidak mau datang kembali untuk mendapatkan jarum meski segala upaya telah di lakukan.

Sedangkan disisi lain, regulasi dari dinas kesehatan provinsi maupun kota belum memberikan batasan tegas terkait pengaturan maupun quota pasien tentang layanan PTRM di masing-masing unit penyedia layanan. Sehingga pasien di suatu lokasi yang seharusnya mendapatkan pelayanan PTRM di puskesmas, hingga saat ini pihak rumah sakit rujukan tetap menerima pasien tersebut tanpa memberikan rekomendasi atas pelayanan di rujukan satelitnya. Penumpukan pasien di salah satu unit penyedia layanan ini menyebabkan pemerataan tidak dapat berlangsung. Hal ini tentunya menyebabkan perencanaan perluasan layanan tidak memiliki tujuan semula yaitu untuk memberikan kemudahan akses bagi penerima manfaat di seluruh bagian penjuru kota. Selain itu, hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kualitas pelayanan bagi pasien.

gam 10

Penyediaan layanan PTRM di puskesmas dengan perencanaan yang memakan waktu hingga 1 tahun belum memberikan sistem pelayanan awal yang lengkap. Semisal proses awal dalam penerimaan pasien baru, hingga saat ini puskesmas belum memiliki pelayanan test urine, padahal hal ini merupakan standart dasar dalam pemberian PTRM untuk mengetahui bahwa pasien merupakan pengguna napza suntik. Hal ini tentunya membuat pelayanan lengkap “satu atap” tidak dapat dilangsungkan dengan pertimbangan bahwa test urine tersebut dilakukan diluar unit penyedian layanan kesehatan tersebut (puskesmas merujuk). Selain itu, penyedian psikolog maupun ruang konsultasinya belum juga terlihat tersedia hingga saat ini. Kekurangan ini semakin lengkap dengan di tambah infrastuktur ruang penyedian layanan PTRM di puskesmas yang tidak memiliki rasa ramah bagi pasien. Hal ini dapat dilihat dari ruang pelayanan minum metadon yang terkesan seperti jeruji penjara. Bentuk ruangan ini, mempertegas bahwa puskesmas telah memberikan penguatan diskriminasi terhadap pasien-pasien pengguna napza suntik di bandingkan terhadap pasien umum lainnya.

Oleh karena itu, pengkajian evaluasi terhadap palayanan kesehatan bagi pengguna napza suntik pada program pemerintah ini harus dapat dilangsungkan dengan pelibatan penuh penerima manfaatnya. Evaluasi tidak hanya dilangsungkan dengan didasarkan hanya menerima pandangan dari pemberi bantuan, pengkoordinasi bantuan dan para pelaksana bantuan, namun penerima manfaat bantuan ini merupakan hal yang -wajib- dilakukan untuk memberikan keseimbangan pandangan. Pemberian pandangan oleh penerima manfaat ini bukan di dapat dari analisa angka-angka penelitian maupun survey-survey dan hasil proyek bantuan, melainkan pandangan yang dikemukakan langsung kepada pemangku kepentingan di seluruh strata para pelaksana bantuan. Sehingga, prespektif penerima manfaat dalam hal ini pengguna napza suntik sangat diperlukan untuk keberlangsungan pencegahan dan penanggulangan HIV yang tepat guna dan tepat sasaran. Maka dengan adanya pemberian prespektif dari penerima manfaat ini merupakan proses yang cukup “fair” dengan tidak memposisikan mereka sebagai komoditas dan obyek bantuan-bantuan dari program pemerintah tersebut.

Oleh: EJA - Surabaya

0 comments :

Posting Komentar