gam 10TEMPO Interaktif, Surabaya - Puluhan pecandu narkotika psikotropika dan zat adiktif lain (Napza) dari beberapa organisasi diantaranya Persatuan Korban napza Indonesia dan East Java Action mendesak DPRD Jawa Timur segera menerbitkan Peraturan Daerah.

Desakan ini mereka sampaikan saat mereka berunjuk rasa di depan Gedung DPRD di jalan Indera Pura Surabaya, Senin (8/2). Dengan membawa berbagai spanduk dan poster, para pecandu yang terlihat masih sempoyongan lantaran baru saja mengkonsumsi metadon (obat terapi pecandu napza) ini tampak bersemangan berorasi dibawah terik matahari.

Mereka diantaranya membawa poster bertuliskan “Hapus kriminalisasi, tetapkan pengguna napza sebagai korban”, “Berantas mafia narkoba”, “Pengguna napza juga warga negara”.

Syamsul Arifin, kordinator aksi mengatakan, dari data yang ada sejak tahun 1997 telah ada 175.535 WNI masuk penjara gara-gara kasus napza. “Anehnya dari angka ini, 73 diantaranya adalah pengguna atau pecandu, sedangkan 25 persennya pengedar dan produsennya hanya dua persen yang ditangkap,” kata Syamsul.

Padahal, pengguna atau pecandu hanyalah korban dari masih bebasnya para bandar dan produsen memproduksi napza. “Harusnya penegak hukum menangkap bandar dan produsenya. Kenyataannya terbalik, pecandu ditangkap sedangkan bandar dilindungi,” katanya.

Akibat masih berkeliarannya para pengedar dan produsen napza ini, jumlah pengguna napza tiap tahunnya selalu meningkat dengan rata-rata kenaikan mencapai 19 ribu orang pertahun. Tak hanya itu, angka penularan HIV juga terus meningkat. “Sejak tahun 2004, angka kematian pengguna napza di Indonesia sekitar 15 ribu per tahun,” kata Syamsul.

Selain berunjuk rasa, para pecandu ini rencanya juga akan menemui perwakilan Komisi Hukum DPRD Jatim. Mereka berencana mendesak DPRD untuk segera menerbitkan Raperda perlindungan terhadap korban napza.

ROHMAN TAUFIQ

(Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2010/02/08/brk,20100208-224222,id.html)


0 comments :

Posting Komentar