Jaringan Korban Napza Jawa Timur - East Java Action (EJA) menerima kembali pengajuan penelitian oleh akademisi berasal dari mahasiswa yang tengah melakukan skripsi. Penelitian yang diajukan terkait perlakuan akutansi yang tepat pada East Java Action untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih informatif. Hal ini diterima oleh EJA dengan dasar pertimbangan asas keterbukaan dan nilai transparasi yang menjadi landasan pergerakan jaringan korban napza ini. Terimakasih kami ucapkan kepada NOVA NRP:3063711 yang telah mempercayakan judul penelitiannya yang ditujukan kepada EJA serta tidak lupa fakultas bisnis dan ekonomika universitas surabaya yang telah memberikan hasil skripsinya. Sukses selalu!!!.

Sekilas kutipan skripsi dari bab I:


BAB I
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang
Lembaga swadaya masyarakat atau disebut pula Organisasi Non-Pemerintah didefinisikan sebagai lembaga yang berada di luar sektor pemerintah maupun bisnis atau swasta, yang bergerak dalam berbagai kegiatan pembangunan atau pembelaan kepentingan umum, dan menekankan pencarian pola-pola alternatif serta pemberdayaan masyarakat. Organisasi Non-Pemerintah mulai dikenal di Indonesia pada awal 1970 seiring dengan proses pembangunan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Meskipun pemerintah mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu sebesar 8% per tahun, tetapi kemiskinan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan telah menciptakan ruang bagi Organisasi ini untuk berperan dalam aktivitas sosial dan ekonomi yang berbasis komunitas. Jenis kegiatan LSM pun beraneka ragam, mulai dari bidang advokasi publik, pekerja sosial, pemberdayaan dan penyadaran, bantuan kemanusiaan, lingkungan hidup, dan hak masyarakat. (www.suarapembaruan.com)

Saat ini banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia yang pendanaannya masih bergantung pada pihak asing. LSM tersebut sangat sulit melepaskan diri dari bantuan lembaga donor. Bantuan dari negara asing kepada LSM sebenarnya cukup membantu. Namun, para aktivis LSM juga harus berhati-hati kepada pihak asing yang memberikan bantuan. Data yang diperoleh di Departemen Dalam Negeri mencatat, hingga tahun 2002, jumlah LSM di Indonesia mencapai angka 13.500 LSM. Hampir 90 persen dari LSM yang ada di Indonesia didanai oleh pihak asing (Kompas, 13 Januari 2003).

Banyak LSM yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Namun pada kenyataannya, tidak semua LSM yang berdiri tersebut benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat. Berdirinya mereka sebagian disebabkan pula oleh persyaratan-persyaratan yang diterapkan oleh lembaga keuangan internasional. Dengan kata lain, munculnya LSM disebabkan dua hal: pertama, karena kebutuhan riil masyarakat, dan kedua, karena adanya kucuran dana dari lembaga donor (funding). Umumnya, LSM tersebut dipimpin oleh tokoh masyarakat, pengusaha, atau bekerja sama dengan perusahaan tertentu, yang juga bekerja secara profesional dengan memegang prinsip-prinsip good governance. Tujuan dibentuknya LSM salah satunya untuk melakukan fungsi control terhadap lembaga pemerintahan. (www.suarapembaruan.com)

Akuntabilitas LSM akhir-akhir ini sering disinggung. Akuntabilitas berarti kewajiban dasar bagi sebuah badan (negara, bisnis, LSM) untuk memerhatikan masyarakat atau pemegang saham untuk mengetahui berbagai kegiatan dan prestasi mereka. Prinsip ini menjamin masyarakat untuk mengetahui siapa dan bagaimana keputusan sebuah badan ditetapkan dan alasan yang mendasarinya. Pada saat yang sama, prinsip transparansi berfokus pada sikap terbuka sebuah badan kepada masyarakat guna mendapatkan akses informasi yang benar, jujur dan adil, serta tetap melindungi hak-hak dasar dan kerahasiaan sebuah badan yang bekerja. Artinya, setiap aktivitas selalu bisa dibuktikan melalui data yang sah, dan akurat. Karena akuntabilitas tidak hanya terkait dengan pelaporan keuangan, melainkan juga persoalan pengaktualisasian. Oleh karena itu, untuk mengukur akuntabilitas tidak cukup hanya berfokus pada persoalan teknis, seperti keuangan dan program, tetapi juga fokus pada partisipasi, konsultasi dan proses demokratisasi internal. Jadi, dana atau sumbangan yang berasal dari publik, tetap harus disertai akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga yang dikelolanya. (Kompas, 19 April 2007)

Oleh karena LSM didirikan untuk melakukan fasilitas kepentingan di masyarakat dan menjembatani kesenjangan antara proses kebijakan yang terjadi di tingkat pembuat kebijakan dengan masyarakat. Maka, LSM memiliki pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat karena LSM memang dibentuk oleh masyarakat dan sebagian besar didanai dari dana masyarakat (swadaya). Secara keuangan LSM juga bertanggung jawab kepada masyarakat dalam bentuk pertanggungjawaban setiap selesai pelaksanaan kegiatan kepada peserta dan pertanggungjawaban hasil audit keuangan tahunan. (Kompas, 19 April 2007)

Standar audit keuangan LSM juga sudah dibuat secara khusus oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan menggunakan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 45. Kewajiban audit keuangan ini diatur di dalam Undang-undang Yayasan yang auditnya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan hasil audit tersebut dinyatakan terbuka ke publik; berisi tentang laporan posisi keuangan, apa saja program yang dilaksanakan, dari mana dananya dan berapa jumlah dana yang digunakan. Jadi, LSM juga tidak lepas atau bisa dikatakan perlu di-control dengan audit publik dan membuat peraturan setingkat Undang-Undang untuk mengatur LSM. Selain itu, LSM juga perlu membuka laporan keuangannya kepada publik jika memperoleh dana donor luar negeri. (Kompas, 19 April 2007)

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil topik “Perlakuan Akuntansi yang Tepat pada East Java Action untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif” untuk lebih memahami karakteristik LSM sebagai organisasi nirlaba di Indonesia. Peneliti tertarik untuk mengambil objek berupa Lembaga Swadara Masyarakat di bidang narkoba karena adanya berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan NAPZA secara ilegal, pelanggaran hak asasi manusia dan khususnya pelanggaran hukum menyebabkan banyak korban NAPZA menjadi korban kebijakan dan sistem yang berlaku. Keberadaan East Java Action sebagai pergorganisasian korban NAPZA di Jawa Timur diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan korban NAPZA dan dapat mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, dimana diketahui bahwa sampai dengan tahun 2009, tercatat sebanyak 3,6 juta pecandu narkoba di Indonesia (Suara Merdeka, 27 Agustus 2009). Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui apa pengaruh penerapan PSAK 45 pada Laporan Keuangan East Java Action.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan penelitian descriptive research, yaitu untuk memberikan gambaran mengenai Perlakuan Akuntansi yang Tepat pada East Java Action untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif

Di bawah ini adalah main research question dari penelitian yang merupakan pertanyaan utama yang kemudian diuraikan lebih jauh dalam bentuk beberapa mini research question.

Main Research Questions
Bagaimana Perlakuan Akuntansi yang Tepat pada East Java Action untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif?

Mini Research Questions
1. Bagaimana Laporan Keuangan East Java Action sebagai organisasi nirlaba?
2. Apa masalah yang terdapat pada Laporan Keuangan East Java Action dalam konsep akuntabilitas?
3. Bagaimana penerapan PSAK 45 pada Laporan Keuangan East Java Action?

1.3 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini berupa applied research, dimana penelitian ini selain mengembangkan pengetahuan, juga memberikan solusi dan rekomendasi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:
1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Penelitian ini dapat membantu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam :
- Memperoleh informasi lebih detail mengenai karakteristik organisasi nirlaba.
- Memperoleh rekomendasi mengenai penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar.
- Memperoleh rekomendasi untuk perbaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke depan.
2. Stakeholder
Penelitian ini dapat membantu stakeholder dalam memperoleh informasi yang jelas mengenai sumber daya dan penggunaan sumber
daya tersebut.
3. Dunia Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait karakteristik organisasi nirlaba sesuai dengan PSAK 45, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori terutama untuk penelitian yang sama di masa yang akan datang.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian dibatasi hanya pada Perlakuan Akuntansi yang Tepat untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif. Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan organisasi periode Juli 2008-Juni 2009 dan dokumen pendukung seperti proposal anggaran, nota, dan tagihan rekening air, rekening listrik, dan rekening telepon, serta dokumen lainnya yang terkait seluruh transaksi yang terjadi pada tahun 2008 yang digunakan untuk penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan
Penelitian ini dibagi dalam 6 (enam) bab dan beberapa sub-bab sesuai dengan kepentingan penulisan, dimana masing-masing bab berisi pokok bahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang terkait Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan alasan pemilihan topik, tujuan penelitian Perlakuan Akuntansi yang Tepat pada East Java Action untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian terkait Perlakuan Akuntansi yang Tepat pada East Java Action untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian Perlakuan Akuntansi yang Tepat pada East Java Action untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif dan teori-teori mengenai organisasi nirlaba, karakteristik organisasi nirlaba, Lembaga Swadaya Masyarakat, Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 45, dan Kesimpulan Teori.

BAB III DESAIN STUDI
Bab ini menguraikan desain studi mengenai langkah-langkah apa saja yang ditempuh dalam menjawab setiap mini research question yang ada, seperti berasal dari mana sumber data yang didapatkan dalam penelitian mengenai Perlakuan Akuntansi yang Tepat pada East Java Action untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif, metode pengumpulan apa yang digunakan dalam penelitian mengenai Perlakuan Akuntansi yang Tepat pada East Java Action untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan analisis dokumen dalam penelitian mengenai Perlakuan Akuntansi yang Tepat pada East Java Action untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif, media apa yang digunakan dalam pengambilan data dalam penelitian mengenai Perlakuan Akuntansi yang Tepat pada East Java Action untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif, serta justifikasi penulis dalam penelitian mengenai Perlakuan Akuntansi yang Tepat pada East Java Action untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif.

BAB IV GAMBARAN UMUM BADAN USAHA
Bab ini berisi gambaran umum organisasi yang digunakan dalam penelitian mengenai Perlakuan Akuntansi yang Tepat pada East Java Action untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif. Bab ini membahas sejarah singkat badan usaha East Java Action, visi-misi, strategi, struktur organisasi, lingkup kegiatan, Laporan Keuangan, dan lokasi organisasi East Java Action.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi analisis yang dilakukan dalam penelitian mengenai Perlakuan Akuntansi yang Tepat pada East Java Action untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif, berupa transaksi-transaksi dan jurnal sampai menjadi Laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK serta pengaruh penerapan PSAK terhadap Laporan Keuangan East Java Action.

BAB VI PENUTUP
Bab ini berisi hal-hal kesimpulan mulai Bab I sampai Bab V dalam penelitian mengenai Perlakuan Akuntansi yang Tepat pada East Java Action untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif.
Bab ini juga berfungsi sebagai penutup sehingga hanya berupa rangkuman dari bab-bab sebelumnya. Selain itu, peneliti dapat memberikan konklusi, implikasi, dan rekomendasi yang merupakan kesimpulan akhir dalam penulisan skripsi mengenai Perlakuan Akuntansi yang Tepat pada East Java Action untuk Menghasilkan Laporan Keuangan yang Lebih Informatif.

(Sumber: EJA dan Nova Mahasiswa Ubaya Nrp: 3063711)

0 comments :

Posting Komentar