TEMPO Interaktif, Kediri – Sekretaris Jenderal Badan Narkotika Nasional (BNN) Inspektur Jenderal Bambang Abimanyu berharap vonis rehabilitasi Pengadilan Negeri Kota Kediri terhadap pecandu narkoba Wahyu Rizki Alfian, 20, diikuti oleh seluruh hakim di Indonesia. Putusan tersebut dinilai sebagai pendobrak sistem hukum tentang penyalahgunaan narkoba.



Pernyataan tersebut disampaikan Bambang menyikapi putusan Pengadilan Negeri Kota Kediri terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika Wahyu Rizki Alfian tanggal 20 April 2010. Dalam putusan tersebut majelis hakim memutus Wahyu hukuman satu tahun penjara dan memerintahkan yang bersangkutan mengikuti program rehabilitasi di Lido Sukabumi.

Dalam amar putusannya, majelis menilai Wahyu merupakan korban dari sindikat peredaran narkoba. Karena itu selain menjatuhi hukuman pidana, negara wajib menolong mereka melalui program rehabilitasi secara khusus. Hal itu sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika yang diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010. “Putusan pengadilan di Kediri ini pertama kalinya di Indonesia yang menggunakan UU No 35 tahun 2009,” kata Wahyu saat menghadiri kegiatan penjangkauan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri, Senin (26/4).

Di depan ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri, Kejaksaan, wali kota, kepala Kepolisian Resor, dan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Bambang berharap agar putusan tersebut menjadi yurisprudensi atau sumber hukum bagi hakim-hakim di Indonesia dalam memutus perkara narkoba. “Harus dibedakan antara pecandu dan pengedar,” katanya.

Saat ini komitmen tersebut masih dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani Mahkamah Agung, Kejaksaan, Departemen Kementerian Hukum dan HAM, serta Kepolisian. Diharapkan dalam waktu dekat Peraturan Pemerintah tentang pengenaan vonis rehabilitasi kepada korban atau pecandu narkoba bisa dilaksanakan di Indonesia.

Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri Sumartono berharap agar putusan yang dihasilkan tersebut bisa diikuti oleh seluruh hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Dia juga berjanji untuk mendorong hakim di jajarannya menggunakan UU No 35 tahun 2009 dalam memutus perkara narkoba.

“Pasal 103 UU tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan upaya rehabilitasi kepada terdakwa yang tidak melakukan tindak pidana penjualan,” kata Sumartono.

HARI TRI WASONO

(Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/04/26/brk,20100426-243252,id.html)




0 comments :

Posting Komentar