SURABAYA – Pembahasan APBD Jatim 2011 yang tak teliti akhirnya membuat dana sebesar Rp 9 miliar terancam mubazir. Anggaran yang diperuntukkan Badan Narkotika Provinsi (BNP) itu terancam tak terpakai karena badan tersebut sudah menjadi instansi vertikal dengan pusat.


Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu mengakui, pihaknya kecolongan dengan menganggarkan Rp 9 miliar pada BNP. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Badan Narkotika Nasional, BNP menjadi instansi vertikal per 1 Januari 2011 mendatang. Ini artinya, BNP tidak memiliki kaitan langsung dengan pemprov termasuk soal anggaran. “Saya terkejut karena baru menerima salinannya,” kata Sabron, Rabu (15/12).

Komisi kemarin langsung menggelar rapat internal terkait alokasi anggaran Rp 9 miliar tersebut. Selain membahas mengenai status PNS yang ditempatkan di instansi tersebut, pihaknya juga membahas mengenai kelanjutan dari anggaran BNP yang tidak bisa digunakan alias mubazir. “Kalau mau diubah juga sulit karena kan APBD sudah digedok,” tuturnya.

Anggota komisi A DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak juga menyayangkan lolosnya anggaran yang bakal ngganggur tersebut. Politisi yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim ini mengatakan jika pihaknya lebih cepat mendapat salinan tersebut maka bisa disalurkan untuk pos anggaran lain yang lebih membutuhkan seperti sektor pertanian yang dinilai masih kekurangan anggaran. “Harusnya bisa dianggarkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan,” sesalnya.

Dikatakannya anggaran tersebut takkan bisa digunakan karena undang-undang jelas menyebut BNP Jatim menjadi lembaga vertikal pusat per 1 Januari tahun depan. Ditegaskannya anggaran Rp 9 miliar itu tak bisa digunakan atau dicairkan karena tidak ada nomenklaturnya. “Malah melanggar hukum kalau mau tetap dicairkan,” katanya. Komisi A sendiri tidak mau disalahkan atas bakal mubazirnya anggaran tersebut. Sabron mengatakan pihaknya langsung mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti temuan ini. Salah satunya adalah rencana mendatangi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta untuk mengklarifikasi perubahan status BNP Jatim.

Selain itu, katanya, pihaknya akan mengklarifikasi status PNS yang selama ini ditempatkan di BNP Jatim. Pegawai yang ditempatkan di instansi tersebut rata-rata dari berstatus PNS Pemprov Jatim. “Apa status mereka (para PNS, Red) itu akan diubah jadi PNS pusat, atau akan diserahkan ke pemprov Jatim lagi,” kata dia.

Selain menanyakan soal anggaran dan status PNS BNP Jatim, Sabron menambahkan klarifikasi ke BNN penting untuk memastikan kesiapan perubahan status BNP. Komisi A tidak menginginkan BNP berubah menjadi instansi vertikal namun masih membebani Pemprov Jatim terutama di anggaranya. Selain itu, personel yang ada juga harus diberi kepastian agar bisa bekerja lebih baik. Kesiapan BNP Jatim sebagai instansi vertikal pun patut dipertanyakan. “Kalau memang tak siap, lebih baik BNP Jatim tidak berubah statusnya. Jangan dipaksakan,” tuturnya. sit

(Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=240a51f4b921c7f7f6be204a89e0f876&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c)

0 comments :

Posting Komentar