Per 1 Januari 2011Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jatim menjadi organisasi vertikal yang tidak punya kaitan lagi dengan Pemprov Jatim.Hal ini terkait dengan pemberlakuan undang-undang (UU) nomor 35/2009 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Padahal, pada pembahasan APBD Jatim 2011 lalu,lembaga tersebut sudah diplot dana sekitar Rp 9 miliar lebih.



Hal tersebut terungkap setelah Komisi A DPRD Jatim mendapat salinan pemberlakuan UU itu, Rabu (15/12). Dipimpin Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu, komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini pun langsung merapatkan persoalan tersebut. Sebab, persoalan ini juga menyangkut nasib PNS pemprov yang ada di BNP.

Para wakil rakyat ini juga mempertanyakan alokasi anggaran Rp 9 miliar lebih yang sudah terlanjur diplot untuk BNP. "Untuk mengubahnya jelas tidak mungkin, karena APBD Jatim 2011 sudah
disahkan," ungkap, Anggota Komisi A DPRD Jatim, Saut Marisi Siahaan, usai rapat internal, di Gedung DPRD Jatim, Rabu (15/12) sore.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menyayangkan alokasi dana Rp 9 miliar dari total APBD Jatim berkekuatan Rp 10,559 triliun yang sudah diplotkan untuk BNP itu akan nganggur.
Seharusnya alokasi dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk pos lain.Seperti sektor pertanian yang
dinilai masih kekurangan anggaran,atau sektor lainnya.

Alokasi dana APBD Jatim itu tidak akan bisa dipakai karena status BNP Jatim sudah
jadi lembaga vertikal per 1 Januari 2011. "Kalau dipaksakan dicairkan, justru akan melanggar hukum karena tidak ada nomenklaturnya," terangnya

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu mengaku pihaknya tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan mendatangi Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengklarifikasi terkait dengan BNP Jatim. Selain akan menanyakan soal kesiapan BNP untuk menjadi lembaga vertikal.

Pihaknya juga akan mengklarifikasi status dari PNS di BNP Jatim.Sebab rata-rata dari PNS BNP tersebut adalah PNS Pemprov Jatim. "Apa status mereka (para PNS, Red) itu akan diubah jadi PNS pusat, atau akan diserahkan ke pemprov Jatim lagi," paparnya.

Menurut dia, hal ini penting karena ini menyangkut dari kesiapan BNP yang berdiri sebagai lembaga vertikal.Pihaknya tidak mau, keberadaan BNP diubah menjadi organisasi vertikal, tapi masih membebani pemprov Jatim, baik dari sisi finansialnya maupun personelnya. "Kita akan minta ketegasan pusat. Kalau memang tidak bisa diberlakukan 2011, ya jangan dipaksakan," ujarnya. (adi).

(Sumber: http://kominfo.jatimprov.go.id/watch.php?id=24990&k=1)

0 comments :

Posting Komentar