SURABAYA – Berdasarkan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, pecandu atau pengguna Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (napza) berhak mendapat rehabilitasi. Namun dalam kenyataannya aparat penegak hukum tidak pernah memvonis pecandu atau pengguna narkotika dengan rehabilitasi. Aparat hukum malah sering mengancam pengguna atau pecandu dengan pasal tunggal, yaitu pasal 112 yang menyebutkan, memiliki, menyimpan dan menguasai serta menyediakan napza diancam penjara 4 tahun maksimal 12 tahun atau pidana denda antara Rp 800 juta sampai Rp 8 miliar.

Demikian mencuat dalam diskusi Raperda tentang Pengurangan Dampak Buruk Napza di Surabaya, Senin (29/11).


Koordinator East Java Action (EJA) Jatim, Rudhy Wedhasmara mengaku, sudah memperhatikan penerapan pasal pada pengguna atau pecandu narkoba. Dari 15 polsek di Kota Surabaya yang diamati dalam menerapkan UU No. 35/2009, pasal yang sering dikenakan pada pecandu atau pengguna adalah pasal pasal 112 ayat 1, pasal 112, pasal 112 jo pasal 117 ayat 1, pasal 114 ayat 1, pasal 116 dan pasal 112 subsider pasal 127 ayat 1. Padahal dalam pasal 127 disebutkan dalam memutus perkara narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

Menurut dia, dalam tiga pasal terakhir itu, pecandu atau pengguna wajib menjalani rehabilitasi. Masalah ini bermula saat pemberkasan acara di kepolisian. Biasanya polisi langsung mendakwa dengan pasal tunggal bagi pengguna atau pecandu, yaitu pasal 112. Bahkan orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika beratnya lebih dari 5 gram bisa dipidana penjara seumur hidup atau penjara minimal 5 tahun, dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Jaksa dan hakim akan mengikuti pasal yang didakwakan pada tersangka oleh polisi dalam berita acara. “Ada fakta catur wangsa bagi penegak hukum, yaitu saling menghormati pasal yang diajukan,” kata Rudhy.

Ia menegaskan, seharusnya pecandu atau pengguna mendapat rehabilitasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 127. Dalam pengamatannya jarang polisi menjerat pecandu atau pengguna dengan pasal tersebut. Dari 15 polsek di Surabaya yang diamatinya, mayoritas mengenakan pasal 112 atau pasal 112 jo 117 UU No. 35/2009. Bahkan dua pasal ini mendominasi kasus narkotika dalam rentang waktu antara Juni sampai Oktober. Tercatat sebanyak 25% kasus didakwa dengan pasal 112, dan 31,25% didakwa pasal 112 jo 117 ayat 1.

Ia menduga, minimnya kasus narkotika yang dijerat dengan pasal 127 karena dana rehabilitasi juga minim. Bila hakim memvonis dengan pasal 127, otomatis penegak hukum harus menanggung biaya rehabilitasi. Padahal saat ini rehabilitasi gratis yang ditanggung negara hanya ada di Jabar. Sedangkan belum ada rehabilitasi gratis lain di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sebenarnya ada pusat rehabilitasi yang ditanggung oleh pemprov atau Dinas Sosial. “Masalahnya apa mereka mau menerima vonis rehabilitasi dari pengadilan. Kalau mau, berapa banyak yang akan mereka tampung,” jelasnya.

Dalam tahun 2010 saja, sudah ada 138 orang pengguna atau pecandu yang terkena razia. Sedangkan pengedar yang tertangkap tangan sudah mencapai 433 orang. Namun belum ada satu pun pabrik narkotika illegal yang ditutup. “Pengguna ini yang menjadi masalah. Apa 138 ini bisa mendapat rehabilitasi,” jelasnya.

Sementara itu peserta diskusi sempat mempertanyakan kategorisasi orang atau lembaga yang tidak patuh setelah ranbperda ini disahkan. Dalam ranperda itu disebutkan orang yang mengabaikan ketentuan dalam perda dikategorikan kejahatan. Pelanggar bisa dikenakan denda antara Rp 100 juta sampai Rp 200 juta, atau kurungan maksimal 2 tahun. Padahal dalam UU No 32/2004 tentang pemda, ancaman kurungan yang bisa dikenakan dalam perda maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.

Menanggapi hal itu Koordinator HIV/AIDS Corporation Program for Indonesia (HCPI), Simplexius Asa menyatakan, perda masih memungkinkan memuat ancaman pidana atau denda selain yang tercantum dalam UU tersebut. “Dalam UU No. 32/2004 juga disebutkan perda bisa memuat ancaman pidana atau denda yang lebih tinggi dari ketentuan tersebut,” terangnya.

Minim Ditangani

Sementara itu, pecandu atau pengguna narkoba yang mendapatkan layanan terapi baru sekitar 0,5 persen saja. Data yang dicatat Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga 2010 totalnya ada 17.734 orang pecandu yang harusnya diterapi. Padahal, total pecandu narkoba secara nasional sebanyak 38 juta orang.

Sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009, para pecandu narkoba tidak lagi dikriminalisasi. Mereka berhak mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi. Saat ini, pusat terapi dan rehabilitasi milik Pemerintah baru tersedia di Lido Sukabumi.

“Karena minimnya pusat rehabilitasi baru 0,5 persen dari jumlah total pecandu yang tertangani,” kata Irjen Polisi Bambang Abimanyu, Sekretaris Utama BNN.

Padahal, tren pecandu narkoba meningkat setiap tahunnya. Dari kenaikan 1,5 persen pada 2004 menjadi 2 persen pada 2008. "Hanya 0,5 persen pecandu yang sekarang ini mendapat terapi. Sesuai UU yang baru (UU no. 35 tahun 2009), para pecandu tidak dikriminalisasi tapi harus direhabilitasi. Tapi, saat ini pusat terapi milik Pemerintah masih ada di Lido Sukabumi," terangnya.

Ia akui, pusat terapi dan rehabilitasi milik Pemerintah masih terbatas. BNN sendiri mulai bergerak untuk mensosialisasikan pentingnya pusat terapi dan rehabilitasi di daerah. Berdasarkan UU yang baru, Pemerintah daerah setempat yang berwenang untuk mengadakan pusat terapi dan rehabilitasi di daerah. Saat ini, Pemerintah Kalimantan Timur dan Sumatera Utara yang sudah siap membangun tempat rehabilitasi pada 2011 nanti.m12, sab

Penerapan Pasal Pecandu-Pengguna Narkoba

Persentase Pasal

12,5% = Pasal 112 ayat 1

25% = Pasal 112

31,25% = Pasal 112 jo 117 ayat 1

12,5% = Pasal 114 ayat 1

12,5% = Pasal 116

6,25% = Pasal 112 subsider 127 ayat 1

Sumber: 15 Polsek se-Surabaya

(Sumber: http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=0e1e85a01cefebd4d40ec9b7e2cdf200&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c)

1 comments :

Indra Bunu mengatakan...

Memang narkoba efeknya sangat merusak bagi generasi muda seorang ini..dan bagi para penegak hukum yg terlibat pantas dihukum berat..tapi bagi para pecandu hukuman penjara akan sia2..begitu keluar dari penjara pasti akan mengulangi perbuatannya..itulah sebabnya apabila memang terbukti hanya pengguna pasal 111 dan pasal 112 sangat tidak adil bagi bagi pemakai..dalam pasal 127 pengguna wajib untuk rehabilitasi..dan menurut sy para bandar pun harus diberikan rehabilitasi..sebab rata2 bandar ini para pengguna yg sangat aktif jauh melebihi para pemakai itu sendiri..kecuali pemain narkotik ini adalah sindikat maka penerapan pasal 111 dan 112 sangat cocok..obat bagi para pecandu dan bandar ecek2 hanya rehabilitasi..klo tdk ad rehabilitasi 100% keluar dari sel pasti akan mengulangi kembali..banyak kasus knp pasal 127 jarang digunakan adalah karena pasal ini di perjual belikan..agar bisa di rehabilitasi yg otomatis hukuman sangat ringan..padahal bagi semua pengguna yg sbgai korban juga rehabilitasi sangat diperlukan..sy pernah dengar kabar klo BNN yg menangkap pemakai pasal yg digunakan adalah pasal 127 karena mereka mengingkan para pemakai ini bisa berhenti..apabila kepolisian Bagian Reserse kriminal narkoba yg tangkap pasti pasal 112 atau 114...nah klo mau pasal 127 wani piro..?bagi yg tak punya uang banyak ke tangkap pake narkoba siap2 menjalani hukuman 4 tahun keatas..padahal cmn korban eh dihukum kaya penjahat juga..sy juga setuju dgn hukuman mati bagi gerbong narkoba..tapi bagi para koruptor juga harus diberikan hukuman mati sebab korupsi ini sudah seperti narkoba juga..sangat merusak bagi generasi muda..dan juga hukum terhadap pelecehan seksual juga harus berat bahkan klo memperkosa hukuman seumur hidup..sebab sy meliat kekerasan seksual di indonesia hukuman ad 3 tahun..ga sebanding dgn rasa malu..trauma..rusak nya mental baik bagi korban marupun keluarga..malah menurut sy hukuman bagi pemerkosa setimpal dgn hukuman mati..contoh misalkan anak2 anda yg di perkosa..pasti marah luarbiasa dan mau lgsg menghabisi pelaku

Posting Komentar