Surabaya - Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur bisa dikenai denda sebesar Rp100 juta jika tidak menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Raperda Pengurangan Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

"Denda itu sesuatu yang mutlak dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam raperda ini," kata Penasihat HIV/AIDS "Cooperation Program for Indonesia" (HCPI), Simplexius Asa, di Surabaya, Senin.


Dalam Pasal 16 Raperda Pengurangan Dampak Buruk Penyalahgunaan Napza disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan terang-terangan menghalang-halangi pelaksanaan pengurangan dampak buruk penyalahgunaan napza, dapat dipidana sebagai kejahatan dengan ancaman hukuman penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp100 juta atau kurungan pengganti selama tiga bulan.

Kemudian di dalam Pasal 15 Ayat 2 juga disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja melaksanakan program pengurangan dampak buruk penyalahgunaan napza, dan mengabaikan ketentuan yang berlaku dapat dikenai hukuman pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp200 juta dengan kurungan pengganti selama enam bulan.

Dalam raperda tersebut mencantumkan bahwa kegiatan pengurangan dampak buruk penyalahgunaan napza menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan dana diambilkan dari APBD sebagaimana diatur dalam pasal 14.

"Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban melaksanakan kegiatan ini untuk menghindari sanski yang lebih berat," kata Simplex yang turut membidani lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam memberikan paparan dalam sosialisasi raperda tersebut, dia mengemukakan bahwa esensi dari raperda itu adalah mengarahkan pemerintah dan aparat penegak hukum agar memberikan perlindungan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

"Mereka ini bagian dari korban yang tidak bisa dipenjarakan begitu saja karena dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2010 tidak semua kasus penyalahgunaan narkoba harus dihukum dan dipenjara," tuturnya.

Perlindungan yang diberikan dilakukan dengan cara menampung para pengguna narkoba di panti rehabilitasi. "Di panti rehabilitasi, mereka dididik dengan kurikulum pendidikan yang sama dengan sekolah umum agar mereka merasa diorangkan," ujarnya.

Menurut dia, pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya dilakukan melalui upaya memutus mata rantai penawaran dan permintaan.

"Tapi harus dilakukan juga melalui program 'harm reduction' (pengurangan dampak) dengan membuat panti rehabilitasi," katanya.

Sayangnya, lanjut Simplex, ketiga program tersebut (supply, demand, dan harm reduction) tidak bisa diimplementasikan sepenuhnya oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

"Apalagi tidak semua daerah memiliki panti rehabilitasi. Bahkan di Jakarta dan Jabar, para pengguna yang divonis rehabilitasi harus dibawa ke Lido (Kabupaten Bogor). Tentu, ini menimbulkan biaya. Tapi, pemerintah tetap harus mengupayakannya," kata Simplex menambahkan.

Fenomena itu pun belum termasuk pungutan liar bagi para pengguna narkoba yang mendapatkan putusan rehabilitasi dari aparat penegak hukum.

(Sumber: http://www.antarajatim.com/lihat/berita/49365/pemerintah-bisa-dikenai-denda-dalam-raperda-napza)

0 comments :

Posting Komentar