Kamis, 30 Desember 2010 | 11:25 WIB

SURABAYA – Empat institusi menjadi aktor penting di balik kasus penegakan hukum dengan kekerasan di Jawa Timur sepanjang 2010. Catatan akhir tahun yang terkumpul di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menyebut, dari empat lembaga tersebut, polisi menempati ranking teratas dalam kasus kekerasan struktural berbasis penegakan hukum.

Motif kekerasan yang dilakukan, 60% di antaranya dilakukan untuk mendapatkan pengakuan pelaku kejahatan atau saksi dalam sebuah kasus kriminal. Temuan LBH Surabaya tersebut berdasar riset yang disebar kepada 100 responden tahanan atau narapidana. “Hampir 90% mereka mengaku mendapat aksi kekerasan dari polisi. Jadi aktor polisi yang paling banyak kami potret dalam riset, selain jaksa, petugas rutan, dan TNI,” kata Kabid Operasional LBH Surabaya, Saiful Arif dalam paparan “Catatan Akhir Tahun 2010, Melawan Praktik Kekerasan Struktural” di kantor LBH, Jl Kidal, Rabu (29/12).


Riset yang dilakukan LBH Surabaya tentang indeks penyiksaan (torture indeks) sepanjang 2010 menunjukkan, kekerasan struktural penegakan hukum sering terjadi pada saat penangkapan, pemeriksaan/BAP, penahanan, maupun pada saat menjalani hukuman. Bentuk kekerasan yang terangkum dalam catatan akhir tahun LBH Surabaya berupa kekerasan secara psikologis, fisik, bahkan seksual.

“Setidaknya ada 28 jenis tindak kekerasan yang teridentifikasi dalam penelitian kami yang mencakup proses penangkapan hingga penghukuman. Pelanggaran yang paling banyak terjadi pada tahap pemeriksaan BAP, mulai dihina, dibentak, dipukul hingga pelecehan seksual,” tutur pria berkacamata ini.

Dengan metode yang berbeda, LBH Surabaya juga mencatat, setidaknya ada 56 aksi kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Kekerasan tersebut menggunakan pemukulan dan penembakan yang tidak jarang mengakibatkan luka-luka, cacat seumur hidup, hingga kematian. “Dalam catatan kami, ada 47 kasus penembakan sepanjang 2010 yang mengakibatkan 54 orang luka-luka dan 8 orang tewas. Untuk pemukulan terdapat 8 kasus dengan korban mencapai 17 orang,” jelas Saiful.

Praktik kekerasan juga sering dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagai institusi penegakan hukum di tingkat daerah, Sat Pol PP merupakan instrumen penegakan Perda yang hampir selalu menggunakan cara represif, meski memiliki kewajiban menggunakan cara-cara persuasif. “Setidaknya terjadi 19 aksi penggusuran terhadap 2.202 PKL dengan cara represif yang banyak diwarnai aksi kekerasan yang dilakukan Satpol PP,” katanya.

Saiful menyebut kekerasan sebagai antithesis dari supremasi hukum. Namun dalam beberapa hal, kekerasan dilegitimasi secara hukum untuk melaksanakan hukum itu sendiri. Pada akhirnya, lembaga penegak hukum menjadi institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan kekerasan atas nama hukum. “Artinya, bukan berarti atas nama hukum petugas dapat kapan saja melakukan kekerasan,” cetus Saiful didampingi Kabid Internal Ridjal Alifie SH, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum M Faiq Assidiqi SH, dan Kadiv Hukum dan Kebijakan Ansorul Huda SH.

Legitimasi tersebut sesungguhnya tidak menegaskan larangan untuk melakukan kekerasan. Seharusnya, kekerasan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum semata-mata hanya untuk menegakkan hukum bukan mencederai atau bahkan membunuh.

Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti ketika dikonfirmasi hasil riset LBH Surabaya melalui handphone (HP) secara langsung maupun SMS pun sama-sama tidak ada jawaban.

Terkait solusi untuk mengatasi kekerasan dalam penegakan hukum itu, Saiful Arif menegaskan sangat tergantung pada konsistensi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menerbitkan aturan hukum dan melaksanakan kebijakan hukum yang memihak kepada publik. "Selama ini, kebijakan lebih banyak berasal dari inisiatif eksekutif, sedangkan legislatif hanya tukang stempel. Celakanya, regulasi yang disahkan umumnya tidak ada yang berkaitan dengan kepentingan publik, tapi untuk kepentingan eksekutif dan legislatif sendiri. Kalau seperti itu, maka sampai kapan pun masyarakat akan dirugikan secara kebijakan dan hukum," katanya.

Agama dan gender

Selain kekerasan dalam penegakan hukum, LBH Surabaya juga mencatat dua model kekerasan selama tahun 2010, yakni kekerasan berbasis agama dan berbasis gender. "Kekerasan berbasis agama dialami para tokoh 25 kasus penyesatan agama. Padahal keyakinan itu tidak boleh diintervensi, sepanjang bersifat internal dan tidak diekspresikan untuk mengganggu masyarakat," katanya.

Untuk kekerasan berbasis gender, LBH mencatat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jatim menduduki peringkat ketiga se-Indonesia dengan 641 kasus KDRT. Menurut Saiful, 89 dari 641 kasus itu dilaporkan ke LBH Surabaya dan 60% korban adalah perempuan. Itu kasus pelanggaran HAM yang sebenarnya tidak perlu terjadi bila pemerintah daerah serius melakukan RAN HAM (Rencana Aksi Nasional HAM), katanya.sab,ant

(Sumber:http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=5204baddc6f0824345567e9778df1505&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c)

0 comments :

Posting Komentar