Surabaya - Putusan hukum rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya dinilai masih minim.

Koordinator "East Java Action" (EJA), Rudhy Wedhasmara, di Surabaya, Rabu mengatakan, dalam periode Juli-November 2010 putusan hukum rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba hanya 6,25 persen.

"Persentase ini berdasarkan survei kami di 15 kepolisian sektor di Surabaya yang menangani kasus narkoba dan sudah divonis pengadilan," paparnya.


Putusan rehabilitasi itu telah diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.

Dalam UU Nomor 35/2009 dan SEMA 04/2010 menyebutkan bahwa majelis hakim dapat memutus perkara narkoba dengan vonis rehabilitasi.

"Sebenarnya penyalahguna narkoba itu juga korban yang tidak bisa begitu saja dipenjara. Berbeda dengan produsen dan bandar," tutur Rudhy.

Sementara itu, dalam periode tersebut putusan majelis hakim yang memenjarakan pelaku penyalahgunaan narkoba sekitar 25 persen dan pemenjaraan terhadap bandar dan produsen 31 persen.

Ia menyadari tidak mudah memang menghukum pelaku dengan vonis rehabilitasi, apalagi bila dikaitkan dengan ketersediaan panti rehabilitasi.

"Namun, kami tetap mendorong aparat penegak hukum tidak mudah memutus perkara narkoba dengan vonis penjara tanpa mempertimbangkan unsur perbuatannya," katanya.

Menurut dia, untuk memerangi penyalahgunaan narkoba tidak bisa dilakukan dengan memutus mata rantai penawaran (supply reduction) dan permintaan (demand reduction).

"Tetapi ada juga faktor terpenting lainnya, yakni 'harm reduction' (mengurangi dampak buruk penyalahgunaan narkoba)," katanya.

"Harm reduction" itu, jelas Rudhy, harus dilakukan dengan mengirimkan penyalahguna narkoba ke panti rehabilitasi.

Ia juga menyayangkan penolakan pihak rumah sakit terhadap para penyalahguna narkoba yang ingin melakukan rehabilitasi.

"Biasanya rumah sakit jiwa menolak mereka, kecuali kalau memang kejiwaannya betul-betul terganggu. Padahal, pemerintah melalui rumah sakit jiwa berkewajiban memberikan layanan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba," ujarnya menegaskan.

(Sumber: http://www.antarajatim.com/lihat/berita/49540/putusan-rehabilitasi-penyalahguna-narkoba-minim)

12 comments :

Anonim mengatakan...

"Harm reduction" itu, jelas Rudhy, harus dilakukan dengan mengirimkan penyalahguna narkoba ke panti rehabilitasi.

serius nih ada yang mau masuk panti rehab, bukannya lebih banyak yang milih masuk penjara daripada masuk panti rehab
bro, cuma kasih saran aja ya, jika memang benar ada pemakai yang mau rehab, loe sebagai leader di komunitas tsb bisa memperjuangkan mereka
jangan cuma ditulis aja di artikel, gak ada yang peduli kayaknya dg berita kayak gitu karena semua org mikir kalo pecandu tuh emang pantas dapat hukuman, mati karena overdosis, kecelakaan dibawah pengaruh drugs n tertular penyakit mematikan

masih berani memberi klaim bahwa penyakit itu bukan penyakit mematikan yang gak ada obatnya
bukannya aku gak ngasih harapan
tapi coba kamu pikir deh, jika orang menganggap penyakit itu tidak mematikan maka orang2 tidak akan mau peduli dengan kesehatannya kan
trus kalo udah kena penyakit teriak2 menyalahkan orang lain yang telah melanggar HAM untuk mendapat pelayanan kesehatan, minta obat gratis
menyalahkan orang lain bahwa mengkonsumsi drugs bukan sepenuhnya kesalahan pecandu, trus mau nyalahkan siapa lagi?
gak malu ta selalu nyalahkan orang lain, nyalahkan keadaan, nyalahkan lingkungan
kapan sih pecandu tuh bisa bertanggung jawab pada diri sendiri
ato komunitasmu emang terdiri dari orang2 yang gak bertanggung jawab, jangankan bertanggung jawab pada orang lain, tanggung jawab ma diri sendiri aja loh gak mau

Rolis mengatakan...

Makanya ditulis oleh media untuk selalu dikampanyekan.

Anonim mengatakan...

emang bener harus terus dikampanyekan
namun apa pecandu yang dah ketagihan tetap dibiarkan seperti itu
bukankah Anda sendiri pernah mengatakan bahwa adiksi narkoba itu tidak bisa hilang seratus persen, bahkan meski ada virus HIV, mereka tetap tidak takut kan
mungkin Anda juga tahu bahwa saya pernah mencoba bergabung dengan komunitas Anda, namun nyatanya saya diusir dengan alasan saya hanya mempunyai masalah personal dengan salah satu dari komunitas
jadi saya memutuskan untuk menjadi pihak oposisi, rencana saya adalah mencoba menggalang dukungan masyarakat luar agar ada kebijakan bahwa pecandu harus mendapat rehabilitasi (tampaknya hal itu juga kan yang selalu disuarakan komunitas Anda)
karena ketika mengetahui fakta sebenarnya, sepertinya tidak ada pecandu yang mau melakukan rehabilitasi dengan sukarela, akibatnya pembangunan fasilitas rehabilitasi juga tidak terlalu baik, karena pihak yang bersangkutan berpikir bahwa buat apa membangun tempat rehabilitasi baru sedangkan banyak tempat rehabilitasi yang masih kosong

tujuan rencana saya adalah, dengan adanya paksaan dari masyarakat luar agar komunitas pecandu segera direhabilitasi, maka diharapkan fasilitas2 rehabilitasi akan mendapat perhatian yang lebih banyak lagi dari pihak terkait
semula saya berpikir bahwa saya bisa bekerjasama dengan komunitas Anda sehingga tidak akan membawa dampak yang buruk bagi komunitas, namun seperti yang telah dapat dilihat, saya tidak mendapat dukungan sedikitpun dari komunitas Anda, jadi saya memutuskan untuk melakukannya dengan cara saya sendiri dan nantinya mungkin ada dampak buruknya pada sebagian komunitas Anda
sebelumnya saya minta maaf jika nantinya akan merugikan sebagian pihak
di dalam setiap peperangan selalu ada korban dan pahlawan adalah pihak yang paling banyak menjadi korban

Anonim mengatakan...

bisa dilihat sendiri kan bahwa hukum di Indonesia masih dapat diperjual belikan
jadi silahkan Anda berjuang melalui jalur hukum, dan saya akan mencoba mencari celah melalui kebijakan publik dan kesehatan masyarakat

apakah pecandu yang membutuhkan rehabilitasi harus menunggu hingga hukum di Indonesia dapat dijalankan dengan benar
bukankah ntar keburu mati karena HIV atau karena overdosis
apakah saya sebagai seorang pecandu tidak pantas mempunyai rasa empati pada komunitas pecandu, khususnya komunitas yang tingkat perekonomiannya tidak terlalu tinggi
manakah yang lebih penting, narkoba atau hidup?

Boy mengatakan...

rencana kok disebar2kan buat apa coba, mau pamer rencana doang, kayak wakil rakyat aja yg lg kampanye, hiyah...

Anonim mengatakan...

cerewet, ntar kalo gak disebarkan dibilang tidak ada keterbukaan informasi
oke, aku tidak akan menyebarkan informasi apapun dan silahkan menjadi orang yang selalu ketinggalan informasi
aku turuti apa mau kalian, aku dah berjanji akan selalu menuruti koq, namun tentu saja dengan caraku

Anonim mengatakan...

pamer tuh harus, masa mau jadi hidden comunity terus sih

Anonim mengatakan...

oh ya
ini kan petinggi2nya SH semua kan
aku mau tanya apakah program HR nih dasar hukumnya kuat?
sebab aku pernah mendengar ada orang berkata bahwa Indonesia tuh gak menerima program HR
jadi apakah program HR nih bukannya suatu bentuk pelanggaran hukum ya?
kalo bisa dijawab ya
kalo ada yang tahu sih, apalagi pihak yang menyatakan sebagai pejuang HR, aku pikir dah benar2 paham dengan program yang mereka lakukan kan
masa cuma ikut2an doang sih

Anonim mengatakan...

tumben ya blog ini banyak pengunjungnya
kirain cuma aku doang yang mengunjungi
hihihihihihihihi

Yanti mengatakan...

Sotooe, sok teuuuuee....

Anonim mengatakan...

komentnya gak penting
bisa gak koment yang lebih penting dikit
atau memang kalian orang2 yang gak penting jadi bisanya juga koment yang gak penting2
jawab dong pertanyaanku
program HR tuh sebenarnya melanggar hukum apa gak sih, aku nih orang awam yang gak tau hukum, ya maaf kalo sok tau, hanya aja aku mengatakan apa yang pernah aku lihat dan aku baca
daripada bilang sok tau, sok tau, aku emang gak tau, bisa gak sih kamu kasih tahu biar aku gak sok tahu
buat admin blog ini, jika memang tidak menginginkan ada koment di blog ini, tolong silahkan bilang aja, dan aku gak akan pernah datang ke blog ini
namun setahuku ya, berita di blog itu kan memang dibuat agar bisa dibaca banyak orang dan bisa diberi komentar
namun jika ada yang keberatan dengan komentarku, silahkan berpendapat atau admin bisa menghapus koment2ku, silahkan aja, aku merasa tidak terlalu penting juga koq koment di blog ini

EJA mengatakan...

Untuk mengetahui tentang legalitas program Harm Reduction, silahkan anda membaca permenkes no 567 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan penggurangan dampak buruk Napza dan Permenkokesra no 2 tahun 2007 tentang kebijakan nasional tentang penggurangan dampak buruk Napza. Sebagai informasi penggurangan dampak buruk napza biasa dikenal dengan istilah Harm Reduction.

Posting Komentar