Dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang, Badan Narkotika Provinsi (BNP) masih kekurangan tenaga. Untuk itu, perlu penambahan tenaga untuk penyuluhan dan pencegahan.

Kalahar BNP Jatim, Roetji Roeshardjanto di Hotel Narita, Selasa (18/1) mengatakan, saat ini jumlah PNS di BNP mencapai 41 orang. Dimana 14 orang golongan IV, 8 orang golongan III, 17 orang golongan II. Sementara tenaga outsourching mencapai 13 orang. Meski tenaga di BNP secara keseluruhannya mencapai 54 orang, badan yang mengurusi narkotika ini membutuhkan tenaga penyuluhan dan pencegahan masing-masing antara 5-10 orang.

Roetji menegaskan, untuk 5-10 orang ini kriteria yang dibutuhkan berbeda dengan tenaga PNS. Kriterianya yakni orang psikolog, dan mantan pecandu narkorba. Tenaga ini untuk memberi pemaparan tentang bahaya narkoba untuk masa depan generasi muda. Mantan pecandu juga dapat menjelaskan tentang awal mula peredaran narkoba hingga mengkonsumsinya. “Memang, pecandu ini dapat berperan penting dalam pemaparan tentang narkoba, ketika ada seminar,” paparnya.



Untuk terapi dan rehabilitasi, BNP terus menggalang kerjasama dengan Dinsos. Seseorang menjadi pecandu akan di aftercare-kan. Artinya, pecandu yang telah menjalani terapi dan rehabilitasi selama beberapa bulan, tidak akan diperkenankan langsung pulang. Tetapi, begitu terapi selesai, pecandu tersebut langsung diberi pelatihan untuk membuat kerajinan, atau kegiatan lainnya yang bermanfaat.

“Jadi pecandu yang telah menjalani terapi tidak hanya sembuh dari ketergantungan narkoba. Tetapi pecandu tersebut minimal mempunyai bekal ketrampilan. Begitu lepas dari panti rehabilitasi, orang tersebut tidak terjerumus kembali ke narkoba, melainkan membuka usaha sendiri,” terangnya.

Wakil Gubernur Jatim, Drs H Saifullah Yusuf menegaskan, pihaknya merasa kaget dengan maraknya peredaran narkoba di Jatim. Hal ini terlihat dengan adanya 7.550 kasus narkoba di Jatim, sehingga tahun 2009, provinsi yang penduduknya berjumlah 37 juta lebih jiwa menempati peringkat pertama di Indonesia.

“Fenomena ini bagaikan gunung es, dimana dari tahun ke tahun terus meningkat. Kalau menempati peringkat pertama dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) tidak masalah. Ini narkoba, maka harus diberantas,” tegasnya.

Sejak dilantiknya Dr H Soekarwo menjadi Gubernur Jatim, pemprov langsung bekerjasama membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polda untuk memberantas peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. “Polda dan Polrestabes Surabaya sering melakukan operasi narkoba di berbagai tempat. Tapi narkoba ini masih beredar,” ujarnya.

Wagub Jatim yang akrab dipanggil Gus Ipul ini mengingatkan BNP, polisi, masyarakat agar terus mewaspadai peredaran. Sebab, pengedar kemungkinan tidak lagi menggunakan tempat keramaian atau sekolahan. Pengedar justru dapat menggunakan masjid sebagai tempat transaksi. “Pura-pura sholat di masjid. Begitu selesai sholat melakukan transaksi, kan masyarakat itdak akan tahu bahwa ada transaksi. Sebab, pengedar menilai masjid itu jarang diawasi oleh polisi, atau pihak yang terkait,” ujarnya.

Di Jatim, peredaran narkoba mayoritas terjadi di kota metropolitan dan kabupaten/kota yang mengalami perkembangan ekonomi. Seperti halnya, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jember, dan Banyuwangi. Kabupaten/kota inilah yang menjadi sasaran oleh mafia narkoba untuk mengedarkan barang haram tersebut. “Ini hal biasa, begitu ada kabupaten/kota yang berkembang selalu diikuti oleh problem sosial,” paparnya.

Menurut Gus Ipul, tidak terberantasnya pengedar, dan pengguna narkoba ini dikarenakan masyarakat merasa takut, sehingga tidak melaporkan adanya peredaran. Disisi lain, warga merasa malu, dan khawatir dikucilkan jika ada sanak keluarganya menjadi pengguna narkoba. “Kalau di Belanda, pengguna narkoba itu sudah dianggap tidak berproduktif lagi, meskipun dibenahi hidupnya. Kalau disini (di Indonesia, red) tidak seperti. Jadi pengguna, ya biasa saja,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada BNP dan polisi untuk terus melakukan pencegahan munculnya peredaran. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan sosialisasi di sekolah-sekolah, dan tempat keramaian. “Meski kemampuan terbatas, kita minta berantas. Berantas dulu hulunya (sumber/pengedar, red), baru hilirnya (pengguna, red),” tegasnya.(adi/jnr)

(Sumber:http://www.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8824&Itemid=1)

0 comments :

Posting Komentar