SURABAYA – Dugaan “perampokan” APBD Jatim tahun 2010 senilai Rp 14,9 miliar yang dilakukan Saifullah Yusuf lewat lembaga Badan Narkotika Propinsi (BNP) Jatim mulai ada titik terang. Pasalnya, lembaga dan instansi yang berkaitan dengan pemberantasan narkoba, mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan dari BNP Jatim. Selain itu, perencanaan anggaran BNP juga tidak jelas targetnya.

Peran BNP Jatim di bawah kepemimpinan Saifullah Yusuf dengan panggilan Gus Ipul mulai dipertanyakan oleh banyak kalangan. Hal ini karena program BNP sampai saat ini hasilnya belum tampak di mata publik. Sekalipun telah mengadakan kegiatan-kegiatan dan pelatihan semacam seminar namun itu hanya selesai di tataran seremonial saja, tidak ada tindak lanjut yang pasti.



Hal itu diakui Ari Putri Ketua DPC Granat (Gerakan Nasional Anti Narkotika) Surabaya, kemarin (11/1). Menurutnya, sejak BNP dipegang Gus Ipul, belum ada gebrakan apapun yang tampak hasilnya di masyarakat. “Padahal BNP itu anggarannya sudah jelas dari pemerintah dan sangat besar, tapi pada prakteknya program-program yang dicanangkan belum ada yang kelihatan,” jelas Putri.

Ditanya soal bantuan dan kerjasama, Putri mengaku hingga kini Granat belum pernah dilibatkan dalam program-program yang berorentasi pada pencegahan narkoba di masyarakat. “Jangankan bantuan, kerjasama saja tidak pernah diajak. Selama ini kita hanya pernah diundang dalam acara seremonial, tidak pernah diikutsertakan dalam pelaksanaan program. Di samping itu mereka juga tidak pernah melakukan sosialisasi,” imbuhnya.

Kepada Surabaya Pagi, Putri menyatakan kekecewaannya karena berkali-kali merasa dibohongi oleh BNP. “Saya sangat kecewa, karena selama ini mereka hanya menebar janji, tapi tiada bukti. Dulu kantor Granat dijanjikan mau diganti, padahal nyatanya itu nihil. Kita sama sekali belum pernah mendapat bantuan dari BNP, sekalipun sudah mengajukan proposal permohonan bantuan itu tidak pernah mendapatkan respon,” ucap Putri kecewa.

Ia melanjutkan, pihaknya dari Granat sampai saat ini bisa eksis semata-mata bukan berangkat dari bantuan pemerintah, melainkan dari upayanya sendiri yang terus diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. “Kita sudah malas mengharapkan bantuan dari BNP, karena mereka tidak pernah memberikan bantuan. Beruntung anggota Granat ini banyak terdiri dari para pengusaha, dan kita semua bantingan (sumbangan) untuk terus menghidupkan lembaga ini,” tandasnya.

Meski demikian, lanjut Putri, Granat masih bisa dan dapat menjalankan beragam kegiatan dengan efektif. “Dan tidak kalah dengan dengan BNP sekalipun pada hakikatnya kita bekerja secara mandiri, penuh semangat,” terangnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang dihimpun, kinerja BNP Jatim tidak maksimal, walaupun sudah menghabiskan banyak anggaran. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tolak ukur hasil kinerja yang pernah di laporkan ke DPRD Jatim akhir tahun 2010 lalu.

Kinerja Tak Maksimal
Dari Bahan Rapat Kerja Pelaksana Harian BNP Provinsi dengan Komisi A dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda) Pemprov Jatim tahun 2010, kinerja BNP bisa diukur. Sejumlah poin kinerja BNP yang belum menyerap anggaran cukup besar.

Contohnya pada bidang pencegahan misalnya pada 2010 pos ini mendapatkan tambahan PABD sebesar Rp 350 juta dari total penambahan anggaran sebesar Rp 3,1 miliar. Kemudian bidang penegakan hukum juga mendapatkan anggaran yang cukup besar, senilai Rp 350 juta, disusul kemudian bidang terapi dan rehabilitasi dengan tambahan anggarannya Rp 490 juta. Pun demikian dengan bidang data dan informasi mendapatkan tambahan anggaran Rp 210 juta.

Sayangnya dalam capaian kinerja tidak satupun yang tuntas hingga angka 90 persen. Semua kinerja dalam batasan 70 persen ke bawah. Semisal dalam pos program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pada sub peningkatan kualitas tentang bahaya narkoba capaian kinerja hanya 60,45 persen. Disusul kemudian dengan sub lainnya tentang peningkatan kualitas penegakan hukum yang tercapai 59,65 persen.

Hal yang sama juga terjadi pada pos program peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah daerah. Capaian kinerja pada pos ini juga hanya 65 persen. Satu yang lumayan terjadi pada pos pengembangan Sistem informasi tentang pencegahan dan pemberantasan Narkoba yang capaianya mencapai angka 75,43 persen.

Habis di Pos Sekretariat
Sementara itu yang cukup menarik, pada pos sekretariat di mana pada PAPBD 2010 mendapatkan tambahan anggaran paling besar senilai Rp 1,7 miliar. Namun dalam bidang capaian pos program pelayanan Administrasi perkantoran capaian kinerja hanya 60 persen.

Lebih menarik lagi dalam akhir laporan itu disebutkan hambatan yang dihadapi BNP malah disebut berupa keterbatasan anggaran. Meski BNP telah mendapatkan alokasi anggaran Rp 14,9 miliar dengan rincian Rp 11.801.425.000 dari APBD murni 2010 dan mendapatkan tambahan pada PAPBD Rp 3,1 miliar. Keterbatasan anggaran tersebut digunakan sebagai alasan akan keterbatasan kinerja yang belum maksimal. “Karena masih baru, kita perlu penyesuaian SDM dulu,” ujar Gus Ipul saat dikonformasi terkait hal ini. Namun wakil Gubernur Jatim ini enggan menyinggung masalah dana yang sudah diserap. n sy/arf/ma

(Sumber:http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962fc90b94c79ad76f13c360dd20e46f729)

0 comments :

Posting Komentar