SURABAYA - Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jatim, Saifullah Yusuf menolak bertanggung jawab soal habisnya anggaran BNP Jatim selama tahun 2010 dengan total Rp 14,9 miliar. Ia malah berkelit, habisnya anggaran itu karena dirinya baru pertama kali pegang instansi tersebut.

Gus Ipul, sapaan Saifullah, beralih penyerapan anggaran besar namun hasilnya tidak kelihatan nyata karena BNP masih banyak kekurangan. Ia beralasan badan ini sedang dalam masa transisi sehingga tidak bisa maksimal. "Undang-undang yang baru kan sekarang mengatur kalau ketua BNP bukan lagi di priorotaskan Wakil Gubernur atau Wakil kepala Daerah sehingga, masa transisi ini sangat bisa dipahami jika kemudian tidak bisa maksimal," ungkap Gus Ipul saat dihubungi Surabaya Pagi, semalam.



Masih kata mantan Menteri Pemeberdayaan Daerah Tertinggal (PDT) itu, transisi ini menjadi kendala karena di Jatim sendiri sudah dibuat Perda yang kemudian mengatur tentang kepemimpinan. Di sisi lain anggaran BNP sudah terlanjur dicairkan dalam APBD 2010. Sementara jabatan Kepala BNP saat ini ditunjuk langsung oleh pusat, dan di prioritaskan pada pihak kepolisian. "Ini sedang dilakukan saat ini," sebut Gus Ipul yang terkesan malu-malu saat ditanya apakah ia bersedia untuk ditunjuk lagi.
Lelaki yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur itu menambahkan, posisi DPRD Jatim sebagai legislatif yang mengontrol kebijakan ia rasa sangat faham akan persoalan ini. Sehingga ia menilai akan sangat maklum melihat kondisi BPN saat ini. Namun demikian Wakil Gubernur Jatim ini menampik jika BNP yang ia pimpin tidak berhasil. Ia berargumen di bawah kepemimpinannya BNP saat ini lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya. Ia menyebut, salah satunya adalah MoU yang dilakukan Gubernur Jatim dengan Kapolda Jatim terkait pemberantasan narkoba. "Kan sudah banyak penggerebekan terhadap para pelaku narkoba," jawab Gus Ipul sekenanya.

Selain itu perjalan badan yang dinilainya masih baru itu juga cukup bagus, salah satunya sudah diketuai oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar). "Kan ini bagus badan sudah ada Kalakharnya," sebutnya.

Terkait pergantian ketua BNP, Gus Ipul menyatakan akan dilakukan dalam tahun ini, hanya prosesnya akan dilakukan oleh pusat melalui penunjukkan langsung, "Undang-undang (UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang baru ketua langsung ditunjuk oleh pusat, dan mestinya tahun ini sudah dimulai," tandasnya tanpa menyebut undang-undang tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, APBD 2010 murni BNP Jatim mendapat jatah dana sebesar Rp 11,8 miliar. Lalu pada Perubahan APBD 2010 ditambah lagi Rp 3,1 miliar. Jumlah dana tersebut hingga kini tidak jelas digunakan untuk apa saja. Mengingat, dana sebesar itu melonjak hampir 1000% dari anggaran BNP tahun 2009 atau 2008. Di mana saat diketuai Soenarjo (mantan Wagub), BNP pernah mendapat alokasi dana Rp 800 juta hingga Rp 1,5 miliar saja. Itupun banyak dipakai untuk sosialisasi pencegahan bahaya narkoba melalui pembentukan Satgas Anti Narkoba.

Ironisnya lagi, instansi yang diketua Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ini tidak menunjukkan kinerja yang nyata. Pelayanan BNP untuk pencegahan peredaran Narkoba di Jatim dinilai tidak kelihatan. Salah satu buktinya adalah, masih tingginya pengedar dan pengguna narkoba di kota Surabaya dan Jawa Timur.

Atas hal tersebut DPRD Jatim akan menelusuri penggunaan anggaran di BNP dengan cermat. Untuk mencegah upaya menghambur-hamburkan uang Negara. “Kita akan pelototi angggaran yang sudah digunakan BNP,” kata Achmad Jabir, Anggota komisi A DPRD Jatim. n arf/rko

(Sumber:http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962cabf51fdcacc21c92c76185f1d8e8969)

0 comments :

Posting Komentar