Sebagai perwakilan dari 43 jaringan internasional dan regional dari Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Karibia dalam bidang HIV/AIDS, SRH (sexual and reproductive Health and rights), HAM, dan terutama hak-hak perempuan, ODHA, LGBT, pemuda, pekerja seks dan pengguna narkoba, bekerja sama sebagai “Strategies from the South: Building Synergies in HIV/AIDS and Sexual and Reproductive Health and Rights,” kami menganggap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (MDG 3) sebagai isu yang saling bersilangan yang perlu disuarakan untuk mencapai kemajuan dalam seluruh Millennium Development Goals (MDG), dan terlebih lagi, penting dalam meraih sasaran bidang kesehatan terkait MDG 5 dan 6.

Meningkatkan kesehatan ibu atau menghentikan epidemi HIV/AIDS tidak bisa diraih tanpa menjamin kondisi mendasar yang memungkinkan kaum perempuan untuk mempergunakan hak asasi mereka, termasuk hak serta kesehatan reproduksi dan seks.

Kami mendesak pemerintah untuk memperkuat dan mempercepat komitmennya terhadap MDG 3, 5, dan 6 dengan menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui tindakan-tindakan berikut ini:



1. Meningkatkan paritas gender dalam bidang pendidikan. Paritas (persamaan) gender belum diraih dalam pendidikan dasar di Afrika, Asia atau Amerika Latin dan Karibia (LAC), dan bahkan kondisinya lebih buruk lagi pada tingkat pendidikan menengah. Upaya yang berkesinambungan harus diimplementasikan untuk mencapai sasaran 2015 di wilayah-wilayah tersebut, dengan fokus utama peningkatan kualitas pendidikan. Di ketiga wilayah tersebut, pemerintah harus mengambil langkah efektif untuk menghilangkan biaya sekolah sehingga pendidikan dasar dan menengah bagi kaum perempuan dapat tercapai. Menjamin pendidikan dasar bagi perempuan merupakan faktor utama dalam pemberdayaan perempuan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap penularan HIV/AIDS.

2. Memberikan pendidikan seksualitas yang komprehensif (CSE) bagi remaja di seluruh sekolah
. CSE tidak diajarkan di negara-negara Asia, Afrika, dan LAC, bahkan di banyak wilayah yang justru CSE tersebut diwajibkan oleh hukum atau terdapat dalam kebijakan pemerintah. Beberapa hasil positif telah diraih dalam kasus di mana pemerintah bekerja sama dengan LSM untuk meningkatkan perkembangan dan penerapana kurikulum CSE. Kurangnya CSE tercermin dalam jumlah kalangan muda (15-24 tahun) yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai dan komprehensif mengenai HIV/AIDS. Di negara-negara berkembang di seluruh dunia, hanya 31% laki-laki muda dan 19% perempuan muda yang memiliki pengetahuan yang memadai. Afrika Utara memiliki tingkat yang paling rendah, dengan hanya 8% dari kalangan perempuan muda yang memiliki pengetahuan HIV/AIDS yang memadai., sementara Afrika Sub-Sahara juga masih di bawah rata-rata, dengan hanya 30% laki-laki muda dan 24% perempuan muda yang memiliki pengetahuan memadai. Di Asia Tenggara hanya 18% perempuan muda dan 17% laki-laki muda yang memiliki pengetahuan memadai, dan di Asia Selatan, kecuali India, hanya 3% perempuan saja yang memiliki pengetahuan tersebut. Di LAC, negara-negara yang perlu diperhatikan secara khusus antara lain Bolivia dan Peru. Di Peru, persentase kalangan perempuan muda yang memiliki pengetahuan HIV/AIDS yang memadai tidak mencapai 30%, dan di Bolivia angka tersebut berlaku untuk kalangan perempuan dan laki-laki muda.1

3. Mengurangi angka kemiskinan di kalangan perempuan dan anak-anak dengan menjamin lapangan pekerjaan yang layak bagi perempuan dan paritas gender dalam upah di sektor non-pertanian. Pengentasan kemiskinan merupakan utang yang ditanggung oleh seluruh negara dunia, terutama di Afrika, LAC, dan sebagian Asia-Pasifik. Banyak upaya yang dilakukan terutama untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, tetapi strategi pertumbuhan pembangunan dan kebijakan makroekonomi belum berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Bahkan di negara-negara dengan perekonomian yang sedang berkembang dengan pendapatan dan lapangan pekerjaan yang meningkat, paritas gender masih langka dalam pendistribusian upah. Ketidaksetaraan ini harus menjadi perhatian khusus dan dapat diatasi melalui kebijakan yang peka terhadap gender. Dalam hal upah di sektor non-pertanian, paritas gender belum diraih di ketiga wilayah rentan ini, dan bahkan di negara-negara di mana kaum perempuan banyak yang bekerja di “sektor padat-karya, sektor manufaktur dan jasa yang hanya memberikan sedikit nilai tambah.” Tren seperti ini harus dibalik. Perempuan miskin harus diberikan kesempatan yang lebih besar dalam sektor non-pertanian untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap laki-laki, risiko mereka tertular HIV, dan kehamilan yang tidak direncanakan.

4. Menangani norma-norma budaya yang menjadi penghalang bagi pemberdayaan perempuan, seperti usia minimum pernikahan yang diizinkan oleh hukum. Selama periode 1998-2004, 49% dari perempuan berusia 20-24 tahun dari Asia Selatan menikah sebelum mereka menginjak usia 18 tahun. Di Afrika bagian barat dan tengah, 44% dari perempuan berusia sama juga menikah di bawah usia 18 tahun. Di negara-negara Afrika Tengah seperti Republik Afrika Tengah, Chad, Guinea, Mali, Mozambik, dan NIger, setengah dari kaum perempuan telah menikah di usia 18 tahun dan telah menjadi ibu di usia tersebut. Pernikahan paksa di usia dini tidak sejalan dengan pemberdayaan perempuan, karena hal tersebut menghalangi kebebasan perempuan untuk menentukan pilihannya sendiri terkait dengan kesehatan organ seks dan reproduksi, dan meningkatkan angka kehamilan remaja dan risiko mereka tertular HIV. Perubahan produk hukum untuk mencegah pernikahan paksa di usia dini menjadi langkah maju untuk memberdayakan kaum perempuan.

5. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan untuk menjamin integritas dan pemenuhan hak mereka. Kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi di berbagai penjuru dunia, dan ini merupakan pelanggaran besar hak asasi perempuan dan menjadi penghalang utama dalam pemberdayaan perempuan. Di seluruh dunia, kekerasan fisik dan seksual-gender berasal dari pasangan intim atau menikah. Di wilayah LAC, tingkat kekerasan fisik tertinggi yang dilakukan oleh pasangan adalah Bolivia (52,3%, 2003), Kolombia (39%, 2005), dan Ekuador (31%, 2004), dan tingkat kekerasan seksual oleh pasangan di negara-negara tersebut juga menunjukkan persentase yang hampir serupa. Di Swaziland, perkosaan dilaporkan telah meningkat dua kali lipat sejak 2004 hingga 2009, dan di DRC masih terjadi kekerasan seksual terkait dengan konflik bersenjata. Perkosaan oleh pasangan menikah hanya diakui di beberapa negarasaja; contohnya China, yang mengakui kekerasan seksual pernikahan sebagai tindakan melanggar hukum dalam pasal pernikahan paksa.

6. Mengurangi Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Ration/MMR) terutama melalui akses tindakan perawatan kandungan yang rutin dan darurat dan aborsi yang aman. Kemajuan yang lambat dalam mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan kesehatan reproduksi tidak bisa diterima. Perbaikan layanan kesehatan harus dipercepat untuk mengurangi MMR terutama di wilayah Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan, karena 50% dari seluruh angka kematian ibu di seluruh dunia pada tahun 2008 terjadi di India, Nigeria, Pakistan, Afghanistan, Ethiopia, dan DRC.6 Kontributor utama lain dalam angka kematian ibu di negara-negara berkembang adalah aborsi yang tidak aman. Pada tahun 2004, 20 juta aborsi yang tidak aman terjadi di seluruh dunia—98% terjadi di negara-negara berkembang—sehingga mencakup sekitar 13% dari seluruh kematian ibu di dunia. Di wilayah LAC saja, aborsi yang tidak aman menjadi penyumbang utama dalam kematian ibu di Argentina dan Jamaika.

7. Menjamin kalangan muda (15-24 tahun) akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan seksual (termasuk HIV/AIDS) yang sensitif gender dan dijamin kerahasiaannya. Layanan ini menjadi hal penting untuk memungkinkan generasi muda membuat keputusan yang bijak terkait kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Angka kehamilan remaja masih menampilkan persentase yang tinggi di seluruh dunia. Meskipun Asia telah mengurangi angka kehamilan remaja secara signifikan sejak 1990, persentase ini hanya sedikit menurun di wilayah Sub-Sahara Afrika dan LAC. Di negara-negara Afrika, angka kehamilan remaja bertambah sepuluh persen, dan kehamilan dini masih banyak ditemui, sering kali akibat pernikahan di usia dini. Di wilayah LAC, angka kehamilan remaja telah menurun dari 77 hingga 72 per 1000 perempuan berusia 15-19 tahun. Akses akan metode kontrasepsi, termasuk kondom laki-laki, belum bisa terjamin ketersediaannya bagi remaja-remaja di Afrika, Asia, dan LAC.

8. Memperkuat dan memperluas program keluarga berencana dan berkomitmen dalam mendanai pasokan yang terjamin. Tingkat penggunaan kontrasepsi masih rendah dan masih banyak tugas dalam memenuhi kebutuhan keluarga berencana yang belum terlaksana di seluruh wilayah. Meskipun LAC, wilayah dengan rata-rata tingkat penggunaan kontrasepsi yang tinggi, kisarannya berada di angka 45% dan 75% pada tahun 2005, tiga negara di wilayah ini (Bolivia, Guatemala, dan Haiti) angkanya masih di bawah rata-rata.8 Di Sub-Sahara Afrika, meskipun penggunaan kontrasepsi telah meningkat dua kali lipat sejak 1990, angkanya baru sekitar 22% (2005), dan “di antara 17 negara miskin dengan persentase penggunaan kontrasepsi modern yang rendah, semua kecuali satu negara berada di wilayah Sub-Sahara Afrika.2 Kebutuhan keluarga berencana yang belum terlaksana masih tinggi di banyak negara di dunia. Di LAC, persentasenya turun dari 12,5% ke 10,5% antara periode tahun 1995 dan 2005, meskipun beberapa negara di wilayah ini angkanya masih lebih tinggi. Wilayah Asia-Pasifik datanya kurang memadai, tetapi informasi yang ada menunjukkan angka yang hampir mirip dengan wilayah LAC. Namun demikian, kemajuan yang pesat harus dilakukan di wilayah Sub-Sahara Afrika, yang menunjukkan angka tertinggi di dunia: “Satu dari empat perempuan yang menikah atau berpasangan memiliki kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi, angka ini tidak berubah sejak tahun 1995.”9

9. Perlunya memasukkan “Operational Plan for the UNAIDS Action Framework: Addressing on Women, Girls, Gender Equality and HIV (2010-2014)” ke dalam Program AIDS Nasional. Hal ini penting agar menjamin sistem layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan seluruh perempuan dan remaja perempuan dalam epidemi HIV/AIDS, termasuk pengintegrasian layanan kesehatan seksual dan reproduksi dalam layanan HIV/AIDS dan menjamin hak reproduktif perempuan, terutama bagi perempuan ODHA. Agar penerapan Operational Plan ini berhasil, mitra negara, terutama organisasi perempuan dan jaringan perempuan ODHA, harus aktif bergerak dalam segala tahapan dan tingkatan.

10. Meningkatkan sumber daya untuk memperkuat sistem layanan kesehatan dalam rangka menjamin Universal Access terhadap pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan, terutama akses terhadap obat-obatan ARV bagi ODHA. Menjamin bahwa layanan kesehatan memberikan voluntary counselling and testing (VCT), terutama bagi kalangan muda. Memfasilitasi akses bagi perempuan dan pasangannya untuk melakukan tes dan mendapatkan pengobatan, apabila didiagnosis positif, untuk penularan HIV vertikal yang sejalan dengan MTCT-Plus Initiative. Di seantero dunia, jumlah orang yang memerlukan pengobatan terapi ARV telah meningkat tetapi angkanya masih rendah: 62% di LAC, 42% di Asia Tenggara, 30% di Afrika dan terutama angkanya sangat rendah di Asia Timur dan Selatan: masing-masing berkisar 16% dan 18%.2 Kalangan perempuan harus diprioritaskan, karena kurangnya pasokan dan pendanaan obat ARV sering kali menyebabkan kaum laki-laki mendapatkan obat tersebut terlebih dahulu ketimbang perempuan. Akses perempuan terhadap obat-obatan ARV menjadi hal penting dalam rangka menjamin kehidupan dan kesejahteraan ibu, bukan saja demi keselamatan anak.

Informasi lebih lanjut hubungi Hartoyo : 081376192516


Indonesia AAIDS Coalition – PKBI Jogja – Bali+
On behalf Strategies from the South
.


0 comments :

Posting Komentar