East Java Action (EJA) menyelenggarakan pelatihan paralegal sebagai upaya memperoleh keadilan bagi korban Napza. Acara ini diselenggarakan di Kantor Badan Narkotika Provinsi, Surabaya, pada 24-26 Januari 2011.

Surabaya - Penyalahguna Napza atau korban napza seringkali menjadi objek penindasan hukum yang rawan akan pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari penangkapan, penyidikan hingga proses peradilan penyalahguna ini sering mengalami kekerasan yang dinilai tidak adil. Bahkan perlakuan aparat penegak hukum seringkali tidak manusiawi.


Yang lebih ironis lagi penyalah guna Napza tidak bisa berkutik mendapat perlakuan tidak adil dari aparat penegak hukum ini. "Mungkin ini karena penyalah guna ini tidak memahami hukum dan HAM. Sehingga perlakuan aparat penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia menjadi dibiarkan," kata Koordinator East Java Action (EJA), Rudhy Wedhasmara.

Saat ini, kata Rudhy, sangat sedikit warga negara yang mengerti dan sadar akan hukum. Ini karena upaya pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan hukum yang sangat minim. Dalam praktek banyak sekali masyarakat yang menjadi korban kesalahan proses hukum tersebut.

Seperti penangkapan atau penggeledahan yang tidak disertai surat surat resmi dari kepolisian, terjadi tindak kekerasan dalam penangkapan, terjadi pelecehan sexual, korban NAPZA tidak mendapatkan hak haknya sebagai tersangka sampai dengan pelanggaran terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).

Karena inilah, lanjut Rudhy, perlunya penyadaran akan hukum dan HAM kepada para penyalahguna Napza. Hal ini dinilai penting selain untuk melek hukum, juga untuk menumbuhkan sikap kritis terhadap rasa keadilan. "Di dalam UUD 45 setiap warga negara berhak mendapakan keadilan. Dan juga dalam Pancasila pun tecantum nilai keadilan yang terdapat dalam sila kelima," katanya.

Untuk menumbuhkan sikap kritisme dan melek hukum ini, EJA bekerjasama dengan Badan Narkotika Provinsi Daerah Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan Paralegal dengan tujuan untuk melatih dan membantu masyarakat atau komunitas korban Napza agar paham terhadap hukum di Indonesia.

Lanjut Rudhy, pelatihan ini bukan merupakan kepentingan pribadi satu kelompok semata, melainkan bermanfaat bagi masyarakat terlebih bagi komunitas korban NAPZA. Dengan pengetahuan di bidang hukum yang cukup ini dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman aparat penegak hukum terhadap para korban NAPZA yang menjadi objeknya.

"Oleh karena itu kesalahpahaman ini tidak bisa dibiarkan dan harus dicegah, salah satu caranya adalah menumbuhkan sikap kritis kepada objek hukum itu," katanya.

(Sumber:http://www.satuportal.net/content/eja-selenggarakan-pelatihan-paralegal)

0 comments :

Posting Komentar