SURABAYA – Pemprov Jatim menawarkan pembentukan badan baru yang membidangi soal narkotika. Usulan ini menyusul adanya keputusan pemerintah pusat untuk menarik Badan Narkotika Provinsi (BNP) yang ada saat menjadi instansi vertikal.

Asisten IV Setdaprov Jatim, Achmad Sukardi mengatakan, usulan pembentukan badan narkotika yang di bawah kendali langsung Pemprov Jatim sangat penting. Ini mengingat Jatim merupakan provinsi kedua terbesar kasus narkoba. “Jadi demi membela penanganan narkoba di Jatim maka gubernur (Soekarwo) menginginkan adanya BNP yang jadi milik pemprov,” kata Achmad dalam dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Jatim, Kamis (23/12).


Sesuai dengan amanat dalam UU No. 35/2009 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), per 1 Januari 2011 badan narkotika yang ada di daerah menjadi instansi vertikal. Seluruh aset yang dimiliki oleh BNP maupun badan narkotika di kabupaten/kota diambil alih dan menjadi milik BNN. Yang merepotkan, komisi A sudah menganggarkan anggaran sebesar Rp 9 miliar pada APBD 2011.

Sukardi menjelaskan, pembentukan badan baru ini memungkinkan dengan menggunakan kewenangan otonomi daerah. Anggaran Rp 9 miliar yang sudah digedok juga tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Selain itu, banyak kasus juga memungkinkan adanya dua lembaga yang sama seperti Komisi Pelayanan Publik bentukan Pemprov Jatim dengan Ombudsman yang dibentuk pemerintah pusat.

Mendukung

Ketua Pelaksana Harian BNP Jatim, AKBP Ruci Harjanto mengatakan dukungan pembentukan badan baru sangat besar terutama dari badan narkotika kota dan kabupaten. BNP yang dikendalikan langsung Pemprov Jatim mungkin saja terjadi dengan merujuk ke Provinsi Jabar yang membentuk badan narkotika baru dengan anggaran besar sehingga pusat pun tak berani untuk menolak. “Permintaan kami, BNP di provinsi jangan sampai terhapus,” harapnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Akmal Boedianto juga mengingatkan perubahan status BNP menjadi instansi vertikal membawa dampak pada status para pegawai yang ada di lembaga ini. Dari diskusi dengan sejumlah pegawai, sebagian besar tetap menginginkan menjadi PNS Provinsi Jatim. “Kalau BNP jadi instansi vertikal namun pegawainya tetap jadi PNS Jatim kan artinya harus ada distribusi. Ini tak mudah karena setidaknya ada 11 orang eselon 3 dan 4,” katanya.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Nizar Zahro mengungkap meski UU baru menyebut adanya perubahan status BNP namun anggaran tetap dialokasikan sebesar Rp 9 miliar. Yang membuat aneh ternyata evaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait Perda APBD 2011 tidak menyinggung sama sekali kesalahan anggaran ini. “Jadi sebenarnya kalau digunakan anggaran itu sah dan tidak dipermasalahkan karena Kemendagri pun tidak menyinggung sama sekali dalam evaluasinya,” tuturnya.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu menambahkan, pihaknya akan berangkat ke Jakarta untuk mempertanyakan kelanjutan anggaran yang sudah kadung digedok, Senin (27/12) mendatang. Jatim harus memiliki pegangan kuat sebelum menggunakan anggaran tersebut. “Kita akan tanya langkah apa yang dilakukan dengan perubahan status BNP dengan anggaran Rp 9 miliar yang sudah disetujui. Bisa dipakai atau tidak,” katanya. sit

(Sumber:http://m.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=87dbd146a8f244cc7c6cf8f0a879b8fb&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c)

0 comments :

Posting Komentar