Akses masyarakat terhadap keadilan merupakan salah satu hak-hak sipil dasar manusia, jaminan konstitusional dan tanggung jawab Negara dalam memfasilitasi terwujudnya akses masyarakat terhadap keadilan tersebut telah jelas diatur dalam perundang-undangan. Akses masyarakat terutama masyarakat marjinal terhadap keadilan terutama melalui bantuan hukum penting untuk difasilitasi dan disediakan oleh pemerintah.

Pada saat ini sangat sedikit sekali warga negara yang mengerti dan sadar akan hukum, begitu pula yang terjadi pada komunitas pecandu dan penyalahguna Napza termasuk lingkungan di sekitarnya. Sehingga hal ini memerlukan peningkatan kesadaran dan akses masyarakat terhadap sistem peradilan dan keadilan. Selain itu, komitmen dan konsistensi aparat penegak hukum serta niat baik dari pemerintah dan legislatif sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik dalam sistem pemerintahan dan sistem hukum.

Penindakan secara hukum terhadap para pecandu dan penyalahguna Napza saat ini telah sangat marak dan dalam proses hukumnya sering tejadi kesalahan prosedur. Dengan demikian, menyebabkan banyak sekali masyarakat termasuk komunitas pecandu dan penyalahguna Napza menjadi korban kesalahan proses hukum tersebut, seperti penangkapan dan penggeledahan yang tidak disertai surat resmi dari kepolisian, terjadi tindak kekerasan dalam penangkapan, terjadi pelecehan sexual, tidak memperoleh hak haknya sebagai tersangka dan terdakwa sampai dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Permasalahan yang terjadi pada pecandu dan penyalahguna Napza ini bukan saja sekedar masalah pelanggaran hukum, melainkan telah terkategori permasalahan sosial yang telah memprihatinkan dan krusial yang harus ditangani secara terpadu dan lintas sektoral. Penindakan hukum yang kerap terjadi ini tidak hanya pada saat proses hukum, melainkan masyarakat dan pemangku kepentingan turut ambil bagian dalam penegakan hukum yang terhegemoni oleh kebijakan kriminalisasi terhadap penanganan Napza yang kemudian mengakibatkan melekatnya stigma dan diskriminasi oleh penyedia layanan-layanan publik kepada pecandu dan penyalahguna Napza. Hal ini dapat terjadi dikarenakan perhatian, penghargaan, penyediaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk keadilan hukum oleh pemerintah yang di tujukan ke mereka sangat terbatas dan belum menjadi prioritas.

Penanganan Hukum oleh Komunitas

Kurang lebih 3 tahun yang lalu, komunitas pecandu di kota Surabaya melihat pentingnya keadilan hukum dan hak asasi manusia yang masih dirasa belum didapatkan oleh mereka. Komunitas ini kemudian mengagas sebuah kelompok sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam upaya perubahan yang lebih berpihak pada komunitas mereka.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini yaitu dengan menjalankan kerja-kerja pendampingan bagi pecandu dan penyalahguna Napza yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan ini terkonsentrasi pada wilayah kekerasan dan pengawalan prosedur hukum untuk lebih berpihak kepada pecandu dan penyalahguna Napza.

Dalam perjalanannya untuk meningkatkan pendampingan hukum yang tepat sasaran, sebelumnya telah dilakukan sebuah penjajakan terbatas di komunitas untuk memperoleh gambaran akan situasi dan kondisi yang kerap dihadapi oleh mereka saat di tempatkan berhadapan dengan proses hukum. Penjajakan ini juga ditekankan untuk mengetahui lebih dalam terhadap masalah dan kebutuhan untuk mengatasi persoalan hukum tersebut.

Untuk mendukung kerja-kerja pendampingan hukum yang dilakukan dalam mensikapi persoalan yang terjadi di komunitas, maka dibentuklah paralegal komunitas dan paralegal advokasi di tingkatan sentra-sentra komunitas pecandu dan penyalahguna Napza yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan paralegal. Pelatihan ini memiliki tujuan khusus yakni dalam meningkatkan bidang pengetahuan dan keterampilan hukum. Sehingga, diharapkan setelah mendapatkan pelatihan, paralegal dapat memberikan informasi dan bantuan guna menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat atau di komunitas mereka.

Pembentukan paralegal ini salah satunya berdasarkan kebutuhan akan penanganan untuk pertolongan pertama pada kasus hukum, mengingat salah satu kunci keberhasilan dari penanganan kasus adalah kecepatan respon serta didukung oleh kekuatan dari komunitas pecandu dan penyalahguna Napza itu sendiri. Bentuk kekuatan komunitas ini dapat di peroleh ketika pengetahuan serta pemahaman terkait hukum dan hak asasi manusia telah tersebar merata yang dilakukan oleh paralegal komunitas, sehingga hal ini akan berkonstribusi dalam meningkatkan keberanian dan kesadaran kritis pecandu dan penyalahguna Napza ketika berhadapan dengan hukum.

Disamping itu, terdapatnya paralegal advokasi di komunitas adalah untuk menunjang kerja-kerja advokasi dalam penanganan proses awal kasus yang dapat di lakukan oleh komunitas mereka sendiri, sebelum kemudian di komunikasikan dengan wadah kelompok pecandu dan/ atau bantuan hukum yang berasal dari jejaring mitra kerja mereka. Bantuan hukum ini dapat memberikan assitensi ataupun menyusun perencanaan langkah dan strategi bersama yang akan dilakukan dalam penanganan kasus secara litigasi.

Dengan demikian terdapatnya sumber daya pendampingan hukum yang berupa paralegal komunitas dan paralegal advokasi ini di harapkan dapat mengoptimalkan peran komunitas pecandu dan penyalahguna Napza dalam mencapai keadilan hukum dan hak asasi manusia. Sehingga hal ini dapat memperjelas proses pemberdayaan dengan dasar “dari” komunitas mereka, “oleh” komunitas mereka dan “untuk” komunitas mereka.

Penulis: Rudhy Sinyo



0 comments :

Posting Komentar