Oleh Edy M Ya'kub

Surabaya - Sejujurnya, kepolisian sebagai "gawang pertama" penegakan keadilan agaknya sudah mengalami banyak perubahan, termasuk jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

Nilai plus agaknya dapat ditujukan pada pengurusan SIM, STNK, balik nama kendaraan, atau sejenisnya di seluruh Jatim yang sangat memuaskan, baik transparansi pembiayaan maupun pelayanan aparatnya.

"Cepat dan lancar, saya datang langsung ditanya petugas keperluannya, lalu saya diarahkan ke petugas yang bersangkutan," ucap warga Margorejo, Surabaya, Majid, yang mengurus SIM.


Setelah itu, ia diminta cek kesehatan dan akhirnya menunggu untuk dipanggil guna melengkapi formulir yang perlu dilengkapi.

"Saya juga diminta menuju loket pembiayaan untuk membayar sesuai jenis SIM. Terakhir, saya menunggu foto dan sidik jari, lalu menunggu beberapa menit pun sudah jadi," paparnya.

Tidak hanya itu, penanganan polisi terhadap pelanggar lalu lintas di jalan raya pun bernilai plus, meski ada 1-2 polisi yang masih bersikap tidak bersahabat dalam melayani masyarakat di jalanan.

"Pernah ada razia kendaraan pada malam hari, saya sempat ditanya surat kelengkapan kendaraan yakni SIM dan STNK. Semuanya lengkap, tapi saya tidak tahu bila SIM sudah mati pada 4-5 bulan lalu," ujar warga Kedungdoro, Surabaya, Saiful.

Namun, perwira yang memimpin razia itu meminta kesanggupannya untuk mengurus perpanjangan SIM yang mati itu. "Saya minta maaf dan saya katakan kalau lupa, tapi saya sanggup untuk mengurus secepatnya," ucapnya.

Perwira polisi itu pun menerima permintaan maaf dan kesanggupan. "Saya senang sekali, saya pun berkali-kali mengucapkan terima kasih dan mengulangi janji untuk mengurus SIM yang mati itu secepatnya," tuturnya.

Nilai plus yang lain juga terlihat pada proses rekrutmen polisi yang pendaftarannya dibuka di Polda Jatim pada 7-14 Januari 2011.

"Tidak, kami tidak dipersulit, karena semuanya lancar. Kalau agak lama, karena persyaratan administrasi memang banyak mulai KTP, ijazah, surat kesehatan, dan banyak lagi," ujar seorang pendaftar, Sugeng.

Bahkan, Kapolda Jatim Irjen Pol Badrodin Haiti sempat menantang masyarakat. "Saya berikan hadiah Rp10 juta bagi masyarakat yang berhasil menangkap calo," katanya di Surabaya (28/12/2010).

Minus di dalam
Apa yang tampak bernilai plus "di permukaan" itu agaknya tidak betul-betul identik dengan apa yang sebenarnya terjadi "di dalam" dan bernilai minus.

Misalnya, pecandu narkoba yang sempat beberapa disidik di Polda Jatim, membuktikan pameo di masyarakat bahwa laporan kehilangan kambing ke polisi itu sama dengan kehilangan sapi.

"Saya pernah ditangkap dan diminta Rp75 juta bila mau lepas, lalu saya ditangkap lagi dan diminta Rp150 juta untuk bebas," ujar seorang pengguna narkoba yang sudah tiga kali ditangkap.

Yang terakhir, kata bapak dari lima anak asal Surabaya Selatan itu, dirinya diminta uang lebih besar lagi yakni Rp250 juta.

"Saya terpaksa menjual dua mobil keluarga," ungkapnya.

Pengakuan pengguna narkoba itu agaknya menunjukkan polisi hanya menjerat bandar atau pengedar narkoba, namun polisi "memperdagangkan" kasus narkoba yang menyangkut pengguna/pemakai narkoba.

Dalam UU 35/2009 tentang Narkotika, sanksi hukum untuk pengedar atau bandar memang diatur, namun sanksi hukum untuk pengguna adalah sanksi rehabilitasi dengan biaya rehabilitasi ditanggung negara.

UU Narkotika yang baru itu tidak merinci "negara" yang dimaksud, apakah Dinas Kesehatan atau siapa, sehingga polisi juga kesulitan, sebab biaya rehabilitasi juga mahal.

Hal itulah yang agaknya mendorong polisi "mempermainkan" kasus narkoba bila menyangkut pengguna atau pemakai, apalagi polisi juga mengalami kesulitan biaya dalam penanganan perkara narkoba.

Misalnya, untuk "memancing" tersangka narkoba seringkali harus menyediakan uang terlebih dulu untuk membeli narkoba yang nilainya puluhan juta.

Tentu, polisi yang sudah mengeluarkan biaya "memancing" perkara itu akan kesulitan lagi bila harus mengeluarkan biaya untuk rehabilitasi, sehingga mereka pun dilepas dengan "tarif" tertentu yang sebagian mungkin untuk biaya "memancing" itu.

Agaknya, pelayanan publik di jajaran kepolisian yang masih bernilai minus menuntut peran negara melalui "budgeting" (anggaran khusus) yang sifatnya pembiayaan perkara sesuai dengan ongkos yang dibutuhkan untuk itu.

(Sumber:http://www.antarajatim.com/lihat/berita/53163/plus-minus-pelayanan-publik-kepolisian)

0 comments :

Posting Komentar