Minggu, 27 Februari 2011 penabuh drum kelompok musik Padi, Yoyo, digrebek polisi atas kepemilikan zat psikoaktif (lebih dikenal sebagai napza atau narkoba) yang dilarang melalui UU 35/2009 tentang Narkotika. Peristiwa ini tentu menjadi liputan menarik dan menghiasi banyak media massa sebagaimana kasus-kasus serupa sebelumnya. Saat ini setidaknya terdapat 126,000 hasil di Mesin Pencari Google dengan mengetik kata “Yoyo Narkoba”, merujuk pada peristiwa tersebut.

Penghukuman terhadap si pelaku sekaligus korban, yang menjadi semangat kebijakan narkoba di banyak negara, dan untuk meningkatkan oplah atau tiras merupakan dua motif yang saling melengkapi dalam liputan-liputan itu. Maka menjadi logis ketika terdapat ratusan ribu hasil pencarian kata “Yoyo Narkoba”, sementara untuk kata “Yoyo Cerai”, misalnya, hasilnya tidak kurang dari 100,000 – apalagi “Yoyo Prestasi”, kurang dari 40,000.


Sejak 1976 hukuman untuk kepemilikan narkoba di Indonesia terus ditingkatkan dari maksimum pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 15 juta; menjadi penjara 10 tahun dan denda Rp 500 juta (1997); lalu menjadi penjara 12 tahun dan denda Rp 8 miliar untuk kepemilikan kurang dari 5 gram narkotika golongan satu (2009). Ancaman hukuman yang berlebih ini (istilah sekarangnya “lebay”, karena mana mungkin kebanyakan pemakai narkoba di Indonesia mampu membayar denda hingga 8 miliar rupiah) dicantumkan oleh para pembuat UU untuk satu maksud: agar orang Indonesia takut berhubungan dengan narkoba. Untuk mensukseskannya, banyak yang dilibatkan serta melibatkan diri dalam menyebarluaskan informasi tentang ancaman tersebut. Strategi ini dikenal sebagai Scare Tactics: menakut-nakuti publik untuk tujuan tertentu. Niatnya mulia, namun propaganda anti narkoba ini justru mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi sindikat kejahatan.

Zat-zat psikoaktif, termasuk tembakau, telah digunakan manusia berabad-abad lamanya. Ketika secara internasional dilarang, praktis jalur-jalur resmi dari produksi hingga konsumsinya tertutup, namun tidak otomatis menghilangkan permintaan terhadap komoditas ini. Tertutupnya jalur-jalur resmi pasokan (supply) mengalihkan pemenuhan permintaan (demand) sejumlah zat ini secara gelap yang dikuasai oleh sindikat atau kelompok-kelompok kejahatan terorganisir. Struktur pasar gelap memungkinkan satu komoditas dapat dikonsumsi siapapun dan berada dimanapun. Melalui infrastruktur ini, jangankan Yoyo yang adalah seorang berusia dewasa dan mapan secara keuangan, anak-anak yang tidak kayapun saat ini bisa memperoleh narkoba yang tersedia di jalanan-jalanan pemukiman kita.

Pemakaian napza dikatakan bermasalah jika membuat pengguna tidak bahagia sehingga mencari perawatan untuk berhenti mengkonsumsi, atau terjerat hukum seperti Yoyo. Pemakaian bermasalah merupakan hal yang menjadi perhatian profesional dan orang-orang yang peduli. Namun jika membandingkan jumlah pemakaian napza bermasalah dengan seluruh jumlah pemakaiannya, masalah yang dipublikasikan adalah berlebihan. Kualitas informasinya setara dengan sinetron dan reality show religius-mistik yang banyak tayang di TV akhir-akhir ini, menakut-nakuti bahkan mengada-ada.

Pada tahun 2004 sekitar 3,2 juta orang Indonesia menyalahgunakan napza; 3,873 orang mencari perawatan ketergantungan napza; dan 8,409 orang tercatat sebagai kasus tindak pidana. Jumlah dua angka yang disebut terakhir dibandingkan 3,200,000 penyalahguna napza adalah 0.38%; atau berarti 99.62% penggunaan napza di Indonesia pada 2004 tidak bermasalah. Rendahnya proporsi ini konsisten dengan laporan UNODC 2006, yaitu 1.86% dari jumlah pemakaian napza di seluruh dunia adalah bermasalah.
Bagaimana proporsi yang kecil ini bisa memunculkan begitu banyak cap buruk tentang napza, sementara informasi untuk hal yang prosentasenya jauh lebih besar tidak dimasyarakatkan? Apakah napza memang begitu buruk? Mana yang lebih buruk, napzanya atau kebijakan yang membuatnya beredar di pasar gelap? Lalu, apakah layak niat mulia mencegah orang berhubungan dengan narkoba dimanifestasikan banyak pihak, termasuk media massa, melalui scare tactics?

Masifnya liputan kasus narkoba seorang pesohor seharusnya bisa mensukseskan scare tactics sekaligus membuatnya jera. Namun formulasi antara pesohor (yang adalah panutan banyak orang), apa yang dilakukannya (dalam hal ini konsumsi napza ilegal), dan liputan media yang sangat masif justru menjadi iklan gratisan bagi napza ilegal itu sendiri. Sumber daya pemasaran tersebut melengkapi infrastruktur ekonomi pasar gelap napza. Alhasil, peningkatan realisasi anggaran Badan Narkotika Nasional sejak 2004, juga berarti peningkatan anggaran scare tactics, justru berbanding lurus dengan peningkatan jumlah WNI tersangka kasus narkoba. Kemudian, apa kabarnya Indonesia Bebas Narkoba tahun 2015 yang tinggal beberapa tahun lagi?

Patri Handoyo, Rudhy Wedhasmara
Koalisi untuk Pembaruan Kebijakan Napza

------------------------------------------------------------------------------

Hasil penelitian Puslitbang Info BNN menyebutkan jumlah penyalahguna narkoba yang teratur pakai dan pecandu di Indonesia tahun 2004 sekitar 3,2 juta orang dengan kisaran 2,9 sampai 3,6 juta orang – Penelitian Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia tahun 2003 dan 2004.

2006 World Drug Report, United Nations Office on Drugs and Crime

Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia tahun 2001-2005, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Total jumlah pengguna yang mencari perawatan di lima benua sebanyak 3,729,195 orang sementara estimasi pengguna napza ilegal sebanyak 200 juta orang – 2006 World Drug Report, United Nations Office on Drugs and Crime

Laporan Realisasi Anggaran BNN dan WNI Tersangka Kasus Narkoba: Rp 152.42 miliar dan 11,242 tersangka (2004); Rp 219.46 miliar dan 22,695 tersangka (2005); Rp 285.74 miliar dan 31,568 tersangka (2006); Rp 234.46 miliar dan 36,101 tersangka (2007); Rp 264.88 miliar dan 44,599 tersangka (2008)

0 comments :

Posting Komentar