Banyak kaum intelektual yang mencoba memberikan definisi – definisi Community Development, Community Organizing , dan Community Empowerment. Tidak jarang istilah yang satu tidak bisa dipisahkan atau dibedakan dengan yang lain. Sebagaimana istilah Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) yang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat, pembangunan masyarakat (community development), ataupun pengorganisasian masyarakat (community organizing). Karena dalam prakteknya saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa.

Kadang orang menyatakan bahwa CD (community Development) lebih baik dibandingkan dengan CO (Community Organizing) atau jauh lebih baik dibanding dengan CE (Community Empowerment), atau pun sebaliknya. Ini sangatlah wajar. Karena munculnya istilah-istilah tersebut tidak terlepas dari kurun waktu dan setting social tertentu. Kemunculan istilah-istilah tersebut juga dipengaruhi dan membawa seperangkat cara pandang, pendekatan, dan framework yang “kemungkinan” berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan paradigm berfikir.

Paradigma adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu nilai dan tema pemikiran. Konstelasi ini dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan keadaan sosial, untuk memberikan kerangka konsepsi dalam memberi makna realitas sosial[1]. Paradigma merupakan tempat kita berpijak dalam melihat suatu realitas. Kekuatan sebuah paradigma terletak pada kemampuan membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat sesuatu, apa yang kita anggap masalah, apa masalah yang kita rasakan bermanfaat untuk dipecahkan serta apa metode yang kita gunakan dalam melakukan riset dan berbuat. Paradigma sebaliknya mempengaruhi apa yang kita pilih, tidak ingin kita lihat dan tidak ingin kita ketahui[2]. Oleh karena itu, jika ada dua orang melihat suatu realitas sosial yang sama atau membaca ayat dari sebuah kitab suci yang sama, akan menghasilkan pandangan yang berbeda, menjatuhkan penilaian dan sikap yang berbeda pula. Paradigma pulalah yang akan mempengaruhi pandangan seseorang tentang apa yang adil dan yang tidak adil atau baik buruknya suatu tindakan.

Ritzer (1975) mengungkapkan bahwa kemenangan satu paradigma atas paradigma yang lain, lebih banyak disebabkan karena para pendukung dari paradigma yang menang itu memiliki kekuatan dan kekuasan (power) dibandingkan pengikut paradigma yang dikalahkan. Bukan karena paradigma mereka (yang menang) lebih baik dari yang dikalahkan. Bagi para activist perubahan sosial (baik itu NGO ataupun perguruan tinggi) pilihan terhadap paradigma harus diletakkan bukan hanya sekedar untuk memahami, tetapi lebih jauh dari itu. Teori harus diletakkan dalam kerangka proses emansipasi dan transformasi. Pilihan terhadap paradigma dan teori adalah selalu dikaitkan teori mana yang berakibat pada terciptanya emansipasi dan penciptaan relasi sosial yang secara mendasar lebih baik dan lebih adil.

Pilihan terhadap paradigma ini, menurut Marcuse dibutuhkan untuk mengembalikan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya dapat mendukung kebebasan dan non-alienasi manusia. Ilmu pengetahuan harus dipandang sebagai sebuah upaya, bukan tujuan. Pilihan ini harus di dipakai sebagai sebuah alat untuk kebebasan sebagai pengganti alat untuk dehumanisasi. Supaya hal ini dapat terwujud, “mereka harus merekonstruksi sesuai dengan kesadaran baru-kebutuhan dari naluri hidup.”[3] Marcuse mengingatkan kita, bahwa Cara Pandang (paradigm) ini akan memberikan pengaruh terhadap prinsip-prinsip, dan selanjutnya akan mempengaruhi terhadap teknik dan strategi.

Selayang Pandang Community Development (CD)

Sebuah konsep pengembangan atau pembangunan komunitas yang disebut Community Development (selanjutnya disebut ComDev) sudah lahir sejak tahun 1960-an. Pada saat ini, banyak pihak kemudian mengatakan inilah pemberdayaan masyarakat. Apakah Community Development? ComDev adalah sebuah proses pembangunan jejaring interaksi dalam rangka meningkatkan kapasitas dari sebuah komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas hidup masyarakat (United States Departement of Agriculture, 2005). ComDev tidak bertujuan untuk mencari dan menetapkan solusi, struktur penyelesaian masalah atau menghadirkan pelayanan bagi masyarakat. CD atau Com Dev adalah bekerja bersama masyarakat sehingga mereka dapat mendefinisikan dan menangani masalah, serta terbuka untuk menyatakan kepentingan-kepentingannya sendiri dalam proses pengambilan keputusan (StandingConference for Community Development, 2001). PBB (1955) mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai berikut : ”Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri”.

Dalam pengertian Com Dev seperti tersebut terlihat bahwa persoalan utama adalah soal social dan ekonomi. Comdev memandang bahwa persoalan yang muncul di masyarakat bersumber pada kapasitas komunitas itu sendiri. Adam Curle (1970) ahli pengembangan masyarakat berpendapat bahwa : Sumber – sumber keterbelakangan masyarakat bukan terletak pada kurangnya pendayagunaan sumber – sumber ekonomi, tetapi pada penggunaan yang salah dari sumber daya manusiawi ( …… the wrong use of people…….).

Cara pandang ini melihat, seolah-olah masyarakat suatu komunitas local itu bergerak dinamis atas kemauan sendiri tanpa pengaruh dari luar. Cara memandang seperti ini akan melahirkan pendekatan seperti yang disampaikan Tropman, dkk (1993) bahwa penerapan ComDev lebih ditekankan kepada upaya untuk mengembangkan kapasitas warga masyarakat (client-centered) daripada pemecahan masalah demi masalah (problem-centered). Bagi para perancang program pengembangan masyarakat, Community development berarti program pendidikan bagi masyarakat untuk mampu mengaktualisasikan dirinya sendiri dalam program-program pembangunan.

Secara umum, dapat ditarik suatu benang merah bahwa community development dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Program Community Development memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (community based), berbasis sumber daya setempat (local resource based) dan berkelanjutan (sustainable). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu: sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (empowerment) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (equity) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (security), keberlanjutan (sustainability) dan kerjasama (cooperation), kesemuanya berjalan secara simultan.

Selayang Pandang Community Organizing (CO)

Di Indonesia, aktifitas CO sudah dilakukan sejak lama. Pada jaman pergerakan nasional muncul tokoh-tokoh utama yang melakukan proses pengorganisasian masyarakat untuk tujuan membangun perjuangan rakyat. Sebut saja Haji Misbach di Surakarta, yang mampu melancarkan aksi-aksi pemogokan sebagai bentuk penentangan terhadap kedzaliman penjajahan Belanda. Pada saat itu, proses Community Organizing berujung pada pembentukan organisasi kerakyatan sebagai symbol perlawanan dan symbol perjuangan kaum kecil. Namun, proses CO ini mengalami kemunduran setelah Indonesia Merdeka.

Pada saat ini, konsep dari pemikiran dan pola kerja Pengorganisasian Masyarakat tersebut menjadi populer kembali. Kemunculan konsep CO ini merupakan sebuah reaksi atas praktek-praktek pembangunan atau “modernisasi” yang ternyata berujung pada terinjak-injaknya martabat kemanusiaan dan pengurasan secara dahsyat berbagai sumber daya alam untuk kepentingan sekelompok kecil manusia di bumi ini. Saul Alinsky dan Paulo Freire adalah sebagian dari tokoh-tokoh yang mengangkat kembali, dan mempraktekkan pemikiran dan pola kerja pengorganisasian masyarakat.

Intisari dalam Community Organizing dapat dilihat pada penggalan kalimat yang cukup popular seperti ini: “Perhatikan sungguh-sungguh gagasan yang datang dari rakyat, yang masih terpenggal dan belum sistematis. Pelajari gagasan tersebut bersama mereka, sehingga menjadi Gagasan yang lebih sistematis. Menyatulah dengan rakyat. Kaji dan jelaskan kembali gagasan yang datang dari mereka itu, sehingga mereka benar-benar paham bahwa gagasan itu milik mereka. Terjemahkan gagasan tersebut menjadi aksi, dan uji kebenaran gagasan tadi melalui aksi. Begitu seterusnya di ulang-ulang secara ajeg, agar gagasan tersebut menjadi lebih benar, lebih penting dan lebih bernilai sepanjang masa.Demikian itulah membangun ILMU PENGETAHUAN RAKYAT” . Kalimat ini merupakan intisari pemikiran utama dalam CO, yakni: pertama, Masyarakat memiliki daya dan upaya untuk membangun kehidupannya sendiri. Kedua, Masyarakat memiliki pengetahuan dan kearifan tersendiri dalam menjalani kehidupannya secara alami. Ketiga, Upaya pembangunan masyarakat akan efektif apabila melibatkan secara aktif seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku sekaligus penikmat pembangunan, serta Masyarakat memiliki kemampuan membagi diri sedemikian rupa dalam peran peran pembangunan mereka.

strategi dasar dalam Community Organizing adalah dengan jalan: pertama, Menempatkan masyarakat sebagai SUBYEK utama pembangunan, baik dalam proses maupun pencapaian hasil pembangunan. Kedua, Gagasan suatu pembangunan masyarakat harus mengacu pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri; ketiga, Pembangunan harus bertumpu pada potensi dan kemampuan masyarakat.

Belajar dari kesejarahan baik yang berkembang di Indonesia pada zaman pergerakan maupun mengaca pada sejarah kenabian Muhammad SAW, Pengorganisasian Masyarakat dimulai dan focus pada lingkungan masyarakat marjinal. Lihat bagaimana Haji Misbach mulai dengan mengorganisir petani tebu dan buruh kereta api. Pengorganisasian masyarakat saat itu, bekerja dengan mengajak komunitas atau masyarakat untuk membongkar bungkus alienasi (keterasingan) dan marjinalisasi (penyisihan) dengan jalan memerdekakan, melepaskan diri dari proses pembodohan dan pemiskinan yang sudah terjadi secara sistematis dan terstruktur. Kegiatan Community Organizing haruslah mampu memberikan pencerahan (enlighment) dan penyadaran kepada komunitas bahwa kehidupan adalah milik bersama. Coba perhatikan surah Al Maun, apa kira-kira inti pengajaran yang termaktub dalam ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Berangkat dari penafsiran atas ayat-ayat seperti inilah dulu Haji Misbach melakukan pergerakan social, seperti juga Haji Ahmad Dahlan yang menggunakan Surah Al Maun sebagai dasar gerakan dalam persyarikatan Muhammadiyah.

Selain hal tersebut, yang tidak kalah pentingnya, Pengorganisasian Masyarakat (CO)haruslah melahirkan sebuah kesadaran kritis (critical conciusness) sekaligus mampu mengingatkan orang terhadap kecenderungan konsumtif, selalu mencari kemudahan dan pragmatis. Sehingga tidak lagi memiliki daya kreasi dan kemandirian dalam menjalani dan mensikapi kehidupan ini. Berangkat dari hal semacam inilah Dave Beckwith & Cristina Lopez (1997) memberikan definisi tentang Community Organizing sebagai “Proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemukenali ancaman yang ada secara bersama-sama, menemukenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman yang ada; menemu-kenali orang dan struktur, birokrasi, perangkat yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai; dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada”

Jadi pengorganisasian masyarakat bukan sekedar memobilisasi massa untuk suatu kepentingan, tetapi suatu proses pergaulan/pertemanan/persahabatan dengan suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menitik-beratkan pada inisiatif massa kritis untuk mengambil tindakan-tindakan secara sadar dalam mencapai perubahan yang lebih baik.

Prinsip utama dalam Community Organizing, menurut beberapa tokoh yang merumuskan tentang metodologi CO sepakat menggunakan ajaran Lao Tze (700 sm) yang lebih kurang berbunyi sebagai berikut :

“Datanglah kepada rakyat, hiduplah bersama mereka,belajarlah dari mereka, cintailah mereka, mulailah dari apa yang mereka tahu; bangunlah dari apa yang mereka punya; tetapi Pemimpin yang baik adalah, ketika pekerjaan selesai dan tugas dirampungkan, rakyat berkata, “Kami sendirilah yang mengerjakannya”.

Berdasarkan pada ajaran Lao Tze tersebut, maka prinsip yang harus dipegang dan dijadikan pedoman dalam berpikir dan berbuat bagi seorang aktifis yang menjalankan kerja-kerja CO adalah : pertama, Membangun pertemanan/persahabatan dengan komunitas atau masyarakat. Kedua, Bersedia belajar dari kehidupan komunitas bersangkutan. Ketiga, Membangun komunitas atau masyarakat dengan berangkat dari apa yang ada atau dimiliki oleh komunitas tersebut. Keempat, Tidak berpretensi untuk menjadi pemimpin dan “tetua” dari komunitas tersebut. Kelima, Mempercayai bahwa komunitas memiliki potensi dan kemampuan untuk membangun dirinya sendiri hingga tuntas.

Dari sini menjadi cukup jelas, apa bentuk-bentuk perbedaan antara Community Development dan Community Organizing. Meskipun ada bentuk-bentuk perbedaan, sebenarnya bukanlah suatu pertentang dan bukan persoalan “Benar-Salah”.

Dari CD – CO menuju Community Empowerment

Istilah Community Empowerment lahir sebagai sebuah gerakan perlawanan pembangunan alternatif terhadap hegemoni developmentalisme (teori modernisasi). Sejak tiga dekade silam, para ahli pembangunan berhaluan kritis telah melontarkan pertanyaan besar, mengapa terjadi kemiskinan di tengah-tengah gencarnya proyek-proyek pembangunan? Dudley Seers (1969), misalnya, menilai pertanyaan kritis itu telah mengundang upaya serius memikirkan kembali doktrin-doktrin pembangunan. Konon tumbuh ortodoksi yang kuat bahwa merajalelanya kemiskinan di Dunia Ketiga disebabkan karena gagalnya model pembangunan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh teori modernisasi atau doktrin developmentalisme. Pada tahun 1976, Andre Gunder Frank menulis kritik terhadap teori Rostow (developmentalisme) yang kemudian dikenal dengan dependency Theory. Frank (1984:68) mengatakan bahwa kesejahteraan Amerika dan Eropa bukan dikarenakan kerja keras, melainkan karena akumulasi modal dari era kolonialisme. Selanjutnya ia mengatakan “maka rakyat di negara-negara terbelakang itu sendiri harus membangun”.

Tentu masih segar dalam ingatan kita, frase-frase awal-awal pembangunan Orde Baru, yakni trickle down effect atau efek tetesan ke bawah. Frase ini merupakan model pembangunan yang mengidealkan terjadinya “cipratan” atau “tetesan” secara otomatis dari proses akumulasi capital. Orang-orang di bawah akan "kecipratan" kekayaan dari segelintir orang, misalnya dalam bentuk lapangan kerja yang diciptakan. Macam-macam konsumsi orang kaya juga akan memberikan penghasilan bagi orang-orang di lapisan bawah. Karena itu lewat mekanisme semacam itu pula perbaikan hidup rakyat pedesaan, yang mayoritas miskin, diharapkan dapat terwujud. Peter Hagul misalnya mencatat: "Perbaikan taraf hidup rakyat di pedesaan, seperti halnya perbaikan hidup rakyat pada umumnya mula-mula diharapkan dari pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan.

Namun sejarah menunjukkan bahwa "trickle down effect" tidak mampu mengangkat kesejahteraan penduduk miskin. Suatu studi komprehensif antar bangsa yang meliputi 74 negara yang dilakukan oleh Adelman dan Morris (1978), menunjukkan bahwa kenaikan GNP cenderung diikuti oleh suatu penurunan dalam proporsi relatif pendapatan nasional yang diterima penduduk termiskin. Dengan demikian efek tetesan ke bawah tidak terjadi. Sebaliknya, yang terjadi justru penyedotan ke atas (trickle-up ef-fect) atau malahan akan terjadi penyedotan produksi (production squeeze). Hal ini terjadi karena program-program pembangunan direncanakan secara terpusat (top down), yang seringkali tidak sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi dan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat bawah yang menjadi tujuan pembangunan. Selain itu para perencana dan penentu kebijakan yang menggariskan sasaran pembangunan dan mengalokasikan sumber dana sering berada di bawah tekanan situasi untuk memprodusir kebijakan yang keliru.[4]

Berangkat dari persoalan seperti inilah muncul istilah Community Empowerment yang sebenarnya merupakan langkah sama dengan Community Organizing. Mengapa pilihan istilahnya menggunakan Empowerment? Pemberdayaan ini berasal dari kata dasar “daya”. Keberdayaan atau Berdaya dalam berbagai pustaka teori sosial disebut juga “power” atau “kuasa”. Maka, bagi golongan tidak berdaya biasa juga disebut dengan “powerless”. Begitupun sebaliknya.

Mendasarkan pada istilah tersebut, maka bagi siapapun yang akan melakukan bentuk-bentuk pemberdayaan atau pemberdayaan masyarakat (community empowerment) haruslah memahami konteks pola hubungan sosial dalam masyarakat. Ada tiga jenis keberdayaan/power/kuasa yang benar-benar harus dicermati dan digali dengan saksama bagi penggiat pemberdayaan masyarakat, yaitu:
  • pertama, Keberdayaan/power/kuasa atas milik (power of ownership system). Pada aras ini seorang penggiat atau activist harus memulai mempertanyakan: siapa yang menguasai?, siapa yang menentukan?, bagaimana aturan mainnya?, dan bagimana ciri-ciri & Nilai penguasaan? Dsb.
  • Kedua, Keberdayaan/power/kuasa atas kelola (power of management system). Pada aras ini, activist transformasi social diharuskan mulai mempertanyakan dan menggugat tentang: bagaimana pengelola utama, siapa memperoleh keuntungan, bagaimana cirri-ciri pengelolaannya, bagaimana system dikelola, dsb.
  • Ketiga, Keberdayaan/power/kuasa atas manfaat (power of utility system). Pada aras ini, activist transformasi social haruslah mempertanyakan secara kritis tentang: apakah ada manfaat bagi orang banyak, bagaimana pemanfaatannya, siapa diuntungkan, siapa dirugikan dan sebagainya.
Tiga aras keberdayaan/power/kuasa tersebut dapat dijadikan sebagai pisau dalam menganalisis kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu kuat atau lemah. Masyarakat dapat dikatakan “LEMAH” (kurang/tidak berdaya), bila masyarakat tersebut tidak memiliki tiga power/kuasa sama sekali atau kuasanya semakin hilang karena diambil/dirampas/dirampok oleh kelompok sosial atau individu yang lain. Inilah yang umum disebut dengan “Masalah sosial”.

Untuk dapat mengenali bentuk Keberdayaan/power/kuasa dalam kehidupan sosial sehari-hari, yang paling mudah adalah dengan mengenali bentuk “aset masyarakat”. Asset masyarakat ini dapat berupa aset ekonomi, aset sosial, aset lingkungan atau sumberdaya alam, aset budaya (ilmu pengetahuan dan teknologi), aset politik, aset sumberdaya manusia dan spiritual lain-lain. Aset-aset masyarakat tersebut dapat dipastikan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari seperti masalah pangan, energi, air bersih, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, moral dan etik, serta aspek kehidupan lainnya.

Oleh karena itu, bagi seorang activist yang memiliki keinginan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat haruslah memiliki “MODAL AWAL” sebuah perangkat kerja yang memadai untuk mengenali dan mengkaji bentuk-bentuk ketidakberdayaan masyarakat, bagaimana proses ketidakberdayaan terjadi atau pola hubungan seperti apa yang menyebabkan masyarakat tidak berdaya. Dengan demikian, sebuah program dapat disebut program pemberdayaan, bila didasarkan analisa yang kuat tentang adanya ketidakberdayaan dan sebab-sebabnya.


Ingat….!!!!

· Tidak mudah untuk melihat pola hubungan yang melemahkan dalam realitas social. Karena, Seringkali pola hubungan yang melemahkan rakyat tersebut tidak kasat mata dan tidak mudah dilihat atau dikenali.

· Seringkali pola hubungan tidak terbatas dilingkup komunitas lokal, tetapi melihatkan pihak-pihak diluar komunitas bahkan sampai pada kekuatan global baik langsung maupun tidak langsung.

· Bahkan pola-pola hubungan budaya, ekonomi, politik saat ini begitu halus/lunak dikemas dalam berbagai kemasan ideologi dan manajemen modern.

UNTUK ITULAH DIPERLUKAN SEBUAH PERANGKAT ANALISIS YANG BENAR-BENAR TAJAM DALAM MEMBEDAH REALITAS SOSIAL


Prasyarat Bagi Aktifis Atau Agen Community Empowerment

Bagi siapapun yang berniat untuk menjalankan kerja Pemberdayaan Masyarakat membutuhkan seperangkat pengetahuan dan ketrampilan. Kemampuan dan ketrampilan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Tidak diperkenankan menggunakan analisis Blamming the Victim (menyalahkan korban atau masyarakat). Kalaupun ada kekeliruan dalam masyarakat, haruslah dikaji darimana sumber pokok sehingga terjadi hal tersebut.
  2. Membangun Kerja team. Karena CE membutuhkan kemampuan multidisiplin, maka siapapun yang bekerja dalam CE haruslah mampu bekerja dengan beragam individu, kelompok, dan organisasi. Selain, seorang pekerja CE juga dituntut untuk mampu bekerja dengan kelompok pemecah masalah maupun kelompok-kelompok kepentingan lainnya.
  3. Berkomunikasi dengan berbagai pihak dan lembaga, serta memiliki kemampuan dalam menggunakan media popular. Kemampuan berkomunikasi ini termasuk juga kemampuan melakukan negosiasi dalam situasi-situasi kedaruratan (konflik).
  4. Riset Aksi Partisipatif (PAR). Kemampuan riset ini harus bisa ditunjukkan ketika melakukan Assessment (termasuk assessment kebutuhan dan profile wilayah), perencanaan, monitoring dan evaluasi. Selain itu, seorang penggiat Pemberdayaan Masyarakat haruslah memiliki kemampuan dalam pencatatan dan pelaporan.
  5. Manajemen Sumber daya, dalam hal ini termasuk manajemen mobilisasi sumber daya.
  6. Memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam menggunakan perangkat kerja: advokasi, Community strategic planning, Pengorganisasian komunitas, Pendidikan pembebasan.
Darimana proses Community Empowerment dimulai?

Mengenali masalah

Memang tidak mudah untuk menentukan apakah “sesuatu” dapat dikatakan sebagai masalah atau bukan. Kesulitan yang dialami oleh banyak aktifis atau penggiat pemberdayaan adalah ketidakmampuan dalam membedakan antara “fenomena” “fakta” “Gejala masalah” “inti masalah” “masalah utama” “factor-faktor penyebab” dan “dampak dari suatu masalah”. Yang penting untuk diingat adalah kesalahan dalam menentukan “inti masalah” akan berdampak pada aksi-aksi dalam pemecahan termasuk strategi dalam menjalankan aksi-aksi tersebut. Untuk itulah diperlukan sebuah tahapan dan perangkat yang baik (baca= tools) dalam merumuskan dan menentukan masalah social.

Tahapan yang bisa dilakukan untuk merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Riset pendahuluan

Pada tahap ini, dimaksudkan untuk menemukan thema-thema besar yang akan dikaji dari situasi masyarakat yang ada. Pada riset pendahuluan ini, kita bisa menggunakan tool Rapid Rural Apraisal (RRA), yakni sebuah alat untuk mengkaji desa secara cepat.

2. Persiapan Sosial

Persiapan social adalah sebuah tahapan agar seorang fasilitator (sebagai orang luar) dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Syarat diterima baik oleh masyarakat adalah terjadinya “meeting of mind” (bertemunya pikiran, gagasan, atau dalam bahasa jawa “karep”) antara seorang fasilitator dengan masyarakat. Pada tahap ini yang penting dilakukan adalah: pertama, mengenali tradisi, pola hidup, bahasa yang digunakan, kepekaan-kepekaan khusus (hal-hal yang tidak boleh disentuh), dan perilaku-perilaku komunitas lainnya. Kedua, memahami peran dan fungsi lembaga, tokoh masyarakatkunci (termasuk tradisi-tradisi dan pola komunikasi yang biasa digunakan). Ketiga, Pahami kelompok-kelompok tidak terorganisir yang berfungsi dalam pergerakan masyarakat.

3. Identifikasi data dan fakta sosial

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah mengamati dan mengidentifikasi realitas social atau dalam istilah Paulo Freire disebut dengan Kodifikasi. Biasanya realitas social akan muncul sebagai keluhan-keluhan masyarakat. Harus diingat bahwa keluhan masyarakat bukanlah masalah social, namun hanyalah sebuah symptom (gejala social). Pada tahapan ini, alat-alat yang bisa digunakan adalah Participatory Rural Apraisal (PRA). Untuk lebih jelasnya Lihat bahan bacaan Pemetaan Sosial.

4. Analisis sosial

Analisis Sosial (Social Analysis) merupakan upaya untuk memperoleh gambaran yang utuh menyangkut situasi sosial. Caranya adalah dengan mengurai realitas sosial, atau dalam istilah Freire disebut dengan “Dekodifikasi”. Analisis social dilakukan untuk menemukan isu sentral atau kata kunci atau fokus masalah. Caranya adalah dengan mempertanyakan secara terus menerus, mengapa masalah itu terjadi, bagaimana hubungan- hubungan antar kelompok sosial yang ada, serta Menilai posisi masyarakat dalam peta hubungan-hubungan antar kelompok masyarakat tersebut. Untuk lebih jelasnya, lihat bahan bacaan tentang ”analisis sosial”.

Pada tahap akhir sebuah proses analisis sosial, akan ditemukan sebuah rumusan masalah sosial. Ini hanyalah sebuah contoh sebuah hasil analisis sosial:

Ada beberapa karakteristik sebuah rumusan masalah yang baik: pertama, Fakta dipisahkan dari opini atau spekulasi. Data harus dipisahkan dari persepsi. Kedua, Semua pihak yang terlibat diperlakukan sebagai sumber informasi. Ketiga, Masalah harus dinyatakan secara eksplisit/tegas. Hal ini seringkali dapat menghindarkan kita dari pembuatan definisi yang tidak jelas. Keempat, Definisi yang dibuat harus menyatakan dengan jelas adanya ketidak-sesuaian antara standar atau harapan yang telah ditetapkan sebelumnya dan kenyataan yang terjadi. Kelima, Definisi yang dibuat harus menyatakan dengan jelas, pihak-pihak yang terkait atau berkepentingan dengan terjadinya masalah.

Selain itu, sebuah masalah dapat dikatakan strategis jika memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • Kalau Masalah tersebut dibiarkan, situasinya akan semakin memburuk. Sedangkan Kalau digarap akan berdampak positif yang sangat luas.
  • Memiliki tingkat Urgensi yang tinggi.
  • Tepat Momentumnya.
  • Kalo mulai digarap, akan menjadi landasan untuk pengembangkan yang lebih luas ke depan.
  • Dapat dilakukan dan akan berhasil baik.
Merancang Gagasan Alternatif

Pada tahap ini, dalam proses pemberdayaan masyarakat biasa juga disebut dengan community strategic planning. Community Strategic Planning merupakan sebuah proses mengorganisir gagasan-gagasan yang muncul dalam mencari peluang-peluang yang mungkin bisa dilakukan bersama guna memecahkan masalah. Dalam melakukan Community strategic planning, hal yang sangat penting adalah dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman masyarakat dimasa lalu (keberhasilan dan kegagalannya).

Langkah-langkah utama yang dilakukan dalam menyusun gagasan alternative pemecahan masalah adalah:

1. Visioning

Yang dimaksudkan visioning disini adalah arah perubahan masyarakat. Setelah masyarakat mengetahui masalah social yang dihadapi, Pertanyaan dasarnya: apa bentuk-bentuk perubahan yang dicita-citakan pada waktu mendatang dari situasi yang sekarang ada.

Dalam merumuskan visioning ini, penting untuk didiskusikan dengan masyarakat adalah:

  • Cita-cita yang akan dijadikan arah perubahan tersebut bukanlah sebuah mimpi atau fantasi kosong. Namun sebuah cita-cita yang riel dan bisa dicapai dalam kurun waktu tertentu.
  • Merumuskan gambaran sebuah keberhasilan ideal bagaimana masyarakat akan bergerak untuk tahun-tahun mendatang. Rumusan ini menjadi sangat penting, karena dapat juga dijadikan sebuah indicator bahwa cita-cita perubahan tersebut sudah tercapai.
  • Menilai apakah cita-cita keberhasilan atau arah perubahan tersebut sudah sesuai dan didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini masyarakat. Serta sebuah pertanyaan penting yang harus didiskusikan: apakah cita-cita dan arah perubahan tersebut dilandasi kesejatian, kejujuran, kesungguhan dan keikhlasan?
Rumusan atau criteria visi perubahan masyarakat yang baik adalah sebagai berikut:

  • Visi tersebut dapat Mengilhami kerja-kerja masyarakat;
  • Menjadi titik dasar masyarakat bergerak kedepan
  • Membantu mengarahkan kemana arah masyarakat bekerja;
  • Membantu mengambil keputusan tantang apa yang akan dan tidak akan dilakukan oleh masyarakat;
  • Memungkin masyarakat menyusun petunjuk kerja yang benar;
  • Membantu masyarakat dalam menilai dan mengukur perkembangan dalam waktu yang panjang.
  • Rumusan visi haruslah singkat, tegas, dan lugas, serta Mudah dipahami oleh siapapun.

2. Melakukan analisis SWOT

Analisis ini digunakan untuk menilai situasi internal dan situasi eksternal. Yang dimasud dengan situasi internal adalah kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh masyarakat.

langkah-langkah utama dalam menilai situasi internal dalam masyarakat. Ahli seni perang Cina – Zun Tsu pernah berkata: “kenali dirimu, kenali musuhmu, maka dalam seribu perang, kemenangan ada pada pihakmu”.

Sedangkan untuk mengenali situasi luar, ada beberapa pertanyaan arahan yang bisa digunakan. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:
  • Siapa yang menjadi perhatian utama terkait dengan cita-cita atau visi perubahan yang dimiliki masyarakat?
  • Apa kecenderungan umum situasi dan kondisi masalah yang mereka hadapi?
  • Apakah akar penyebabnya termasuk kebijakan-kebijakan yang baik ditingkat lokal, nasional, dan internasional yang mempengaruhinya?
  • Siapakah pelaku-pelaku yang turut mempengaruhi masalah tersebut?
  • Apakah ancaman-ancaman (dampak negatif) yang ditimbulkan waktu lalu, sekarang dan masa mendatang?
  • Apakah peluang-peluang (dampak positif) yang ditimbulkan pada waktu lalu, sekarang dan masa mendatang?
  • Hal mendasar apa yang harus dilakukan agar ancaman (dampak negatif) dapat diatasi?
3. Merumuskan strategi alternative pemecahan masalah

alternative pemecahan masalah haruslah memiliki akar analisis yang jelas. alternative pemecahan masalah tidak bisa dating tiba-tiba dan tanpa alas an. Dan yang penting harus diingat, dalam mencari alternative solusi atas situasi atau masalah social tidak boleh tunggal. Mengapa? Karena masalah social juga tidak pernah disebabkan oleh factor tunggal. Dalam merumuskan alternative pemecahan masalah, secara skematis dapat dilihat sebagai berikut:

Ada beberapa karakteristik dalam pembuatan alternatif strategi pemecahan masalah yang baik:
  • Semua alternatif yang ada sebaiknya diusulkan dan dikemukakan terlebih dahulu sebelum kemudian dilakukannya evaluasi terhadap mereka.
  • Alternatif-alternatif yang ada, diusulkan oleh semua orang yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Semakin banyaknya orang yang mengusulkan alternatif, dapat meningkatkan kualitas solusi dan penerimaaan kelompok.
  • Alternatif-alternatif yang diusulkan harus sejalan dengan Visi perubahan masyarakat.
  • Strategi alternatif pemecahan masalah harus mempertimbangkan konsekuensi yang muncul dalam jangka pendek, maupun jangka panjang.
  • Strategi alternative pemecahan masalah yang ada harus saling melengkapi satu dengan lainnya, bukannya justru saling menegasikan.
  • Strategi alternative pemecahan masalah harus dapat menyelesaikan masalah yang telah didefinisikan dengan baik. Masalah lainnya yang muncul, mungkin juga penting. Namun dapat diabaikan bila, tidak secara langsung mempengaruhi pemecahan masalah utama yang sedang terjadi.
  • Strategi pemecahan masalah haruslah memiliki indicator-indikator. Indicator tersebut berupa suatu kondisi yang harus ada dan penting setelah strategi dijalankan. Indicator ini dalam banyak literature juga disebut dengan out come.
4. Rencana Aksi

Rencana aksi merupakan turunan dari strategi-strategi yang sudah dirumuskan dalam bentuk kegiatan atau aksi. Kegiatan (Activities) menetapkan tentang BAGAIMANA cara masyarakat melaksanakan strategi alternative pemecahan masalah. Pada umumnya untuk menurukan strategi menjadi kegiatan hendaknya fokus untuk memberikan uraian singkat tentang tiga sampai tujuh kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan setiap outcome. Sediakan rincian yang cukup untuk memberikan gambaran umum mengenai pendekatan (approach) yang akan dilaksanakan guna menyelesaikan tiap kegiatan.

Bagaimana sebuah kegiatan dapat dikatakan efektif? Menurut saya, ada beberapa tanda sebuah kegiatan yang dikatakan efektif dalam menjalankan strategi pemecahan masalah, yakni:

  • Kagiatan atau aksi harus dilakukan pada saat yang tepat dan dalam urutan yang benar. Penerapan tidak mengabaikan faktor-faktor yang membatasi dan tidak akan terjadi sebelum tahap 1, 2, dan 3 dalam proses pemecahan masalah dilakukan. Maka, teknik PRA menggunakan kalender musin menjadi penting untuk dilaksanakan.
  • Aksi dilakukan dengan menggunakan pendekatan "step by step" dengan tujuan untuk meminimalkan terjadinya resistensi dan meningkatkan dukungan.
  • Aksi atau kegiatan yang dilakukan haruslah juga menjadi proses pemberian umpan balik. Berhasil tidaknya kegiatan, harus dikomunikasikan , sehingga terjadi proses pertukaran informasi
  • Keterlibatan dari orang-orang yang akan terkena dampak dari kegiatan atau aksi dianjurkan dengan tujuan untuk membangun dukungan dan komitmen
  • Adanya sistim monitoring yang dapat memantau kegiatan secara berkesinambungan. Dampak jangka pendek, maupun jangka panjang diukur.
  • Evaluasi dan refleksi terhadap keberhasilan penerapan solusi didasarkan atas terselesaikannya masalah yang dihadapi, bukan karena adanya manfaat lain yang diperoleh dengan adanya penerapan solusi ini. Sebuah gagasan pemecahan masalah tidak dapat dianggap berhasil bila masalah yang menjadi pertimbangan yang utama tidak terselesaikan dengan baik, walaupun mungkin muncul dampak positif lainnya.
Ingat: PRINSIP Pemberdayaan Masyarakat

kerja-kerja Pemberdayaan Masyarakat harus didasarkan atas prinsip[5] menata kembali kehidupan sosial dan lingkungan yang lebih adil, aman, dan damai, dengan keyakinan penuh bahwa “masyarakat mau dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri”. Dalam menjalankan prinsip tersebut, maka hal utama yang sangat penting untuk dipegang adalah:
  • Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia secara individu dan sosial.
  • Peran serta murni masyarakat setempat, khususnya yang memiliki potensi risiko bencana. Mereka harus benar-benar terlibat secara sadar dan terwakili secara murni dalam keseluruhan proses program dan pemanfaatan hasil yang dicapai.
  • Menjaga terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat untuk mempertahankan hidupnya.
  • Transparan dan bertanggungjawab. Artinya bahwa pertanggungjawaban yang pertama dan utama adalah kepada masyarakat.
  • Kesetiakawanan warga. Mendorong semangat tolong-menolong dan gotong royong antar warga, serta menempatkan bantuan dari luar hanyalah sebagai pendukung.
  • Perlakuan khusus. Memberikan prioritas kepada kelompok-kelompok rentan, seperti anak-anak, kaum perempuan, kaun difabel, dan buruh tani.
  • Otonomi lokal (subsidiarity). Memperkuat kemampuan dan otonomi kelembagaan lokal untuk menentukan pilihan dan keputusan atas kehidupan mereka.
  • Keberlangsungan (sustainability). Membangun landasan untuk inisiatif lokal dalam jangka panjang, dan bukan pada proyek jangka pendek. Kegiatan harus dimasukkan ke dalam agenda kerja desa untuk orientasi jangka panjang.

dikutip dan diadopsi dari berbagai sumber

Wassalam

Rahadi

08179468420

rahadi@lptp.or.id

-------------------------------------------------------------

[1] Definisi ini meminjam uraian Popkewitz. Lihat Popkewitz, Thomas. Paradigm and Ideology in Educational Research, New York: Palmer Press, 1984.

[2] Thomas Khun (1970) dikenal orang pertama yang membuat terkenal istilah paradigma. Ia tertarik pada perkembangan dan revolusi ilmu pengetahuan dengan menganalisa hubungan antara berbagai paradigma dari penelitian ilmiah. Untuk uraian mengenai paradigma lihat: Thomas Khun. The structure of scientific Revolution. Chicago: the University of Chicago Press, 1970.

[3] Lebih lanjut baca Jurnal Wacana, edisi 15. tahun IV 2003

[4] www.ireyogya.org/sutoro/pemberdayaan_dan_transformasi_politik.pdf, Sutoro eko, Pembangunan Politik,Pemberdayaan Politik dan Transformasi Politik,

[5] Prinsip ini merupakan adaptasi dari prinsip kerja yang menjadi pedoman bagi aksi-aksi menuju sustainable village yang digagas oleh INSIST dan Perhimpunan SUSDEC member of INSIST.

(Sumber:http://lumutsolo.multiply.com/journal/item/26)

0 comments :

Posting Komentar