ANTARA - Para pemangku kepentingan di Jawa Timur sepakat untuk membentuk badan narkotika untuk menandingi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang akan dibentuk secara vertikal dari pusat.

Kesepakatan itu merupakan hasil lokakarya Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jatim yang dihadiri 50-an peserta dari DPRD Jatim, LSM, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, Kementerian Hukum dan HAM, dan staf BNP Jatim di Surabaya, Selasa.

"Badan narkotika itu akan dibentuk di Jatim setingkat SKPD (satuan kerja perangkat daerah), tapi BNNP bisa saja tetap ada di Jatim sesuai UU 35/2009," kata Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu.

Menurut dia, Jatim tidak mau berspekulasi dengan BNNP, karena BNNP itu secara sumberdaya manusia dan anggaran dari APBN belum jelas, padahal pemberantasan narkotika harus tetap berjalan terus.


"Apalagi, BNNP yang memiliki kewenangan eksekusi itu dapat berbenturan dengan aparat kepolisian, karena itu Jatim akan tetap berjalan dengan badan narkotika yang sudah ada, apalagi anggarannya sudah ditetapkan melalui APBD 2010," katanya.

Senada dengan itu, Koordinator LSM "East Java Action" (EJA), Rudhy Wedhasmara, menyatakan BNP yang fokus pada program pencegahan dan penyuluhan itu lebih penting bagi pengguna narkoba dibandingkan dengan BNNP yang memiliki kewenangan eksekusi.

"BNNP sesuai UU 35/2009 memiliki kewenangan menangkap, menyadap, dan bahkan memeriksa prekusor (bahan baku pembuatan narkoba), tapi kewenangan itu juga berbahaya, karena polisi saja punya Irwasum, Propam, dan Kompolnas, tapi kalau BNNP menyalahgunaan kewenangan tanpa pengawasan tentu rawan," katanya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Kesejahteraan Masyarakat Pemprov Jatim Dr Edi Purwinarto mengatakan badan narkotika di Jatim akan diubah namanya atau tidak untuk menyesuaikan dengan UU 35/2009 itu tidak terlalu penting.

"Apapun namanya tidak terlalu penting, karena yang terpenting adalah badan milik Pemprov Jatim itu harus bisa menjadi jaringan yang lebih kuat dibandingan dengan jaringan pengedar narkotika itu sendiri," katanya.

Pernyataan itu dibenarkan Sekretaris Umum BNP Jatim AKBP Drs Soubar Isman SH MH MBA MSc. "Para pengguna narkoba itu butuh ditangani segera tanpa memperhatikan lembaga yang menangani," katanya.

Dalam lokakarya itu juga sempat didiskusikan pentingnya pusat rehabilitasi diperbanyak untuk Jatim dan juga perlunya pusat rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan negara (rutan).

Hal itu merujuk banyaknya pengguna narkoba di penjara seperti di Rutan Medaeng yang berisi 1.700 narapidana dan tahanan itu tercatat 584 napi narkoba atau 34 persen dari napi yang ada. (T.E011/B/E001/E001) h

(Sumber:http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=41260)

0 comments :

Posting Komentar