Surabaya - Media memiliki peranan penting untuk mendorong keterbukaan informasi publik di sejumlah badan publik di Indonesia.

Hal tersebut terungkap dalam pelatihan jurnalis dan LSM yang diselenggarakan AJI Indonesia dan Centre for Law and Democracy (CLD) dengan tema "Bagaimana Pemohon Bisa Memanfaatkan Hak atas Informasi Publik" di salah satu hotel di Surabaya, Minggu.

"Peran media sangat penting karena fungsi utama media adalah menyebarkan informasi kepada masyarakat," kata pengurus AJI Indonesia, Sunudyantoro.

Menurut dia, media juga memiliki peranan sebagai kontrol atas kebijakan pemerintah dan pengawasan kepada masyarakat yang menyangkut kepentingan publik.


"Media juga harus memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, sehingga keterbukaan informasi publik bagian dari proses demokrasi," tutur jurnalis Tempo itu.

Ia menjelaskan, pemberitaan media yang kritis atas sebuah kasus korupsi yang melibatkan badan publik seperti kasus Bank Century dan rekening "gendut" di tubuh Polri akan memberikan efek yang cukup besar atas keterbukaan informasi publik di aparat penegak hukum dan mempersempit ruang gerak para koruptor.

"Manfaat yang bisa diambil atas hak keterbukaan informasi antara lain memerangi korupsi, demokrasi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," paparnya.

Sunu menuturkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah ditetapkan pada pada tanggal 30 April 2008, namun undang-undang tersebut baru diberlakukan pada bulan Mei 2010.

"Masyarakat juga harus berperan aktif untuk memanfaatkan hak atas informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena hak mendapatkan informasi itu merupakan hak asasi manusia," katanya menambahkan.

Sementara itu Direktur Eksekutif Centre for Law and Democracy, Tobby Mendel, mengatakan, media memiliki peran penting untuk mendorong pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat yang menyangkut kepentingan publik karena hal itu sudah diatur dengan jelas.

"Sebuah negara yang menjalankan demokrasi harus memberikan ruang keterbukaan informasi kepada publik karena Indonesia sudah memiliki UU Keterbukaan Informasi Publik. Media harus mengawal hal itu," tutur pria asal Kanada itu.

(Sumber:http://www.antarajatim.com/lihat/berita/65311/media-berperan-dorong-keterbukaan-informasi-publik)

0 comments :

Posting Komentar