Surabaya | Senin, 27 Jun 2011
Witanto

Puluhan massa dari jaringan pengguna narkoba Surabaya yang tergabung dalam East Java Action (EJA), Minggu (26/6), menggelar aksi di depan gedung negara Grahadi Surabaya. Dalam aksi ini selain memperingati hari anti narkoba, mereka juga menuntut pemerintah segera menerapkan undang-undang wajib lapor bagi para pecandu.

Pasalnya undang-undang wajib lapor ini sebagai penjajakan untuk melihat kebutuhan rehabilitasi bagi setiap tahanan kasus narkotika dan wajib dijalankan oleh Kepolisian dan BNN sebagai penyidik.

"Rehabilitasi, baik secara medis maupun psikososial, yang mudah diakses oleh setiap pengguna narkotika yang membutuhkan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan narkotika di Indonesia. Proses melihat kebutuhan akan rehabilitasi bagi pengguna narkotika di setiap tingkatan pengadilan akan membuat sebuah terobosan baru di dalam upaya negara menanggulangai permasalahan narkotika," kata Koordinator EJA Surabaya, Abdul Aziz.


Ditambahkan Aziz, selama ini perang terhadap narkoba dalam upaya memberantas peredaran narkoba di Indonesia, dinilai telah gagal. Upaya ini hanyalah sebuah lib service saja.

Padahal kenyataannya masih banyak peredaran narkoba, baik di masyarakat maupun di penjara. "Perang terhadap narkoba itu gagal, karena sosialisasi yang dilakukan hanya menakut-nakuti korban dan mendorong pihak lain untuk memenjarakan korban, padahal korban lebih membutuhkan pusat-pusat rehabilitasi," katanya.

Di sela-sela aksi yang diwarnai teatrikal aktivis EJA yang membawa pintu penjara atau terali penjara itu, ia menegaskan bahwa perang narkoba yang digaungkan Komite Global Perang Narkoba di bawah pimpinan mantan Sekjen PBB Kofi Annan itu hanya menghabiskan uang, karena terbukti gagal.

Dikatakannya, BNN (badan narkotika nasional) juga menyediakan dana hingga Rp 700 miliar, BNP (provinsi) menyiapkan Rp 25 miliar, dan BNK (kabupaten/kota) menyediakan ratusan juta, bahkan BNK Surabaya mencapai Rp 900 juta atau hampir Rp1 miliar. "Namun, hasilnya nihil, karena pengguna narkoba semakin banyak dan hal itu terjadi karena perang narkoba hanya menakut-nakuti masyarakat dan mendesak pemenjaraan korban, sehingga korban tidak akan sembuh, kecuali hanya keluar-masuk penjara atau hanya takut sesaat," kata Aziz.

Menurut Aziz, penjara bukan solusi. Pemenjaraan itu justru tidak membuat jera, bahkan yang terjadi di penjara adalah kekerasan, pemerasan, dan pelanggaran HAM lainnya. Buktinya, satu kasus saja perlu biaya Rp 20 juta, sehingga korban tidak akan sembuh. Selain itu, katanya, korban yang ingin sembuh juga dipersulit untuk akses kesehatan, karena besarnya biaya, padahal UU Narkotika menyebutkan biaya negara untuk rehabilitasi.

"Karena itu, badan-badan narkotika itu sebaiknya membangun pusat rehabilitasi. Di Jatim hanya ada tiga pusat rehabilitasi di RS Jiwa Menur Surabaya, RS Jiwa Lawang Malang, dan satu lagi milik Dinsos Jatim. "Tapi itu semua tidaklah mencukupi, padahal pengguna narkoba itu ada di berbagai daerah seperti Bojonegoro sampai Banyuwangi," katanya.

Ia menambahkan pembangunan pusat-pusat rehabilitasi akan lebih efektif untuk kesembuhan pecandu narkoba, sehingga dana yang ada akan lebih efektif daripada untuk kampanye yang menakut-nakuti pengguna narkoba yang tidak membuat jera hanya dengan penjara. "Apalagi saat iini Jawa Timur masuk dalam peringkat kedua nasional pengguna narkoba. Oleh karena itu Jawa Timur sudah layak untuk dibangun pusat rehabilitasi," katanya.

Dalam aksi itu, para aktivis/pegiat antinarkoba dari EJA Surabaya juga mengedarkan selebaran kepada masyarakat yang berisi lima tuntutan mereka, di antaranya mendesak Presiden RI untuk memberlakukan wajib rehabilitasi untuk dijalankan penyidik Polri dan BNN. Selain itu, mereka juga mendesak Komisi III dan IX DPR RI untuk merevisi pasal-pasal UU Narkotika yang hanya memutuskan penahanan dan pemenjaraan bagi pengguna narkoba, sehingga hal itu justru meningkatkan jumlah pengguna narkoba, karena pengguna narkoba itu tidak akan sembuh di penjara. Mereka juga mendesak Komisi III dan IX DPR RI untuk mengefektifkan anggaran untuk rehabilitasi yang akan mendorong kesembuhan pengguna narkoba.

Sementara itu Sekretaris Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Jawa Timur,
Otto Bambang Wahyudi mengungkapkan bahwa pemerintah Jawa Timur bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Timur akan membangun rehabilitasi di Surabaya. Pusat rehab ini akan ditempatkan di Surabaya, karena Surabaya merupakan penyumbang paling besar pengguna narkobanya.

"BNNP dan Pemerintah Jatim akan mengembangkan pusat rehab khusus pecandu di Surabaya. Selama ini rehab yang ada tidak khusus menangani pecandu narkoba. Dan banyak rehab yang tidak tahu harus kemana setelah rehab. Sehingga yang terjadi banyak pasien rehab setelah keluar jatuh lagi," katanya

(Sumber:http://nasional.jurnas.com/halaman/16/2011-06-27/174495)

0 comments :

Posting Komentar