Yogyakarta - Kebijakan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini menjadi salah satu bahasan dalam Pertemuan Nasional (Pernas) AIDS IV yang berlangsung di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Senin (3/10).

Dalam diskusi panel bertema “Ketika Hukum Dilupakan: Penasun Butuh Hukum Sehat” ini, hadir lima pembicara membawakan beragam presentasi yang terkait dengan hukum dan kebijakan.

Dua orang pembicara yaitu Herru Pribadi dari Yayasan Stigma, Jakarta, dan Abdul Azis dari East Java Action (EJA), Surabaya, memaparkan pengalaman organisasi mereka dalam menangani kasus hukum pengguna NAPZA.


“Selama ini, sangat sulit mencari pengacara atau advokat yang mau menangani kasus narkotika,” ujar Abdul Azis dalam paparan presentasinya.

Dua pembicara ini juga menyoroti tentang pelanggaran prosedur dalam upaya paksa polisi melakukan penangkapan terhadap pengguna NAPZA. Hal ini melatarbelakangi upaya pendampingan hukum bagi pengguna NAPZA meskipun mereka bukan berlatar belakang pendidikan hukum.

“Di Surabaya, kami membuka posko bantuan hukum bagi pengguna NAPZA, yang juga melayani konsultasi hukum bagi para pengguna yang tertangkap. Dalam hal ini, kami berjejaring dengan Lembaga Bantuan Hukum setempat,” imbuhnya.

Keduanya menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang hukum, masih bisa memberikan bantuan hukum sebagai paralegal dan tempat konsultasi. (IH/Gen)

(Sumber:http://napzaindonesia.com/di-surabaya-komunitas-pengguna-napza-bentuk-posko-bantuan-hukum.html)

0 comments :

Posting Komentar