SURABAYA - Minimnya penanganan intensif bagi korban pencandu narkotika, memunculkan gagasan dari LSM East Java Action (EJA) untuk membuat pusat rehabilitasi Narkoba.

Gagasan ini untuk mendukung pengguna atau pecandu narkotika benar sembuh dari ketergantungan narkotika

Koordinator Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 'East Java Action' (EJA), Rudhy Wedhasmara, mengatakan pemerintah dan yudikatif di Jawa Timur perlu meniru Australia dalam penanganan kasus narkoba dengan program diversi (pengalihan) dari yuridis ke rehabilitasi

"Australia memiliki program diversi yang terbukti mampu menurunkan kecanduan narkoba dan dampaknya seperti HIV/AIDS," ujar Rudhy Wedhasmara, saat dijumpai usai acara Diskusi Publik soal Napza di Hotel Fortune, Jumat (14/10) Sore.


Mantan narapidana kasus narkoba itu mengemukakan hal itu dalam diskusi publik bertajuk Program Diversi dalam Penanganan Kasus Narkoba yang dihadiri puluhan peserta dari kalangan aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman, rumah sakit, dinas sosial, dinas kesehatan, komisi penanggulangan AIDS, LSM, dan sebagainya.

"Kita bisa belajar kepada Australia, karena kita sudah memiliki UU yang memerintahkan rehabilitasi untuk pecandu narkoba, tapi UU itu tidak bisa jalan di lapangan, karena koordinasi antar-instasi tidak jalan," katanya

Program diversi itu, lanjut Rudhy membutuhkan koordinasi instansi yudikatif-eksekutif yang sudah tidak menjadi masalah di Australia, karena itu pihaknya mengusulkan perlunya forum bersama di Indonesia yang mengurusi rehabilitasi secara lintas sektoral.

"Forum Bersama itu akan menjadi 'jembatan' bagi koordinasi antara kalangan yudikatif seperti polisi, jaksa, hakim, dan KemkumHAM serta kalangan eksekutif seperti Dinsos, Dinkes, Badan Narkotika, KPA, dan sebagainya. Bisa saja, forum itu di bawah Badan Narkotika Provinsi (BNP)," katanya.

Pihaknya sudah merintis forum bersama itu dengan Badan Narkotika Kota (BNK) Surabaya, sehingga forum itu berhasil melakukan pembantaran napi narkoba dari Polrestabes ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, termasuk mengurus biaya rehabilitasi melalui Jamkesda.

"Saya kira forum itu juga akan menjadi strategis dalam implementasi PP 25/2010 tentang Institusi Pelaksana Wajib Lapor (IPWL) untuk membantu dalam masalah teknis kewajiban semua pecanduj narkoba melapor ke Puskesmas guna mendapatkan rekomendasi agar terhindar pidana," katanya.

Hal senada ditambahkan oleh Komisi Penanggulangan Aids Provinsi Jatim (KPAP), Otto Bambang Wahyudi.

Menurut Otto, program diversi di Australia tidak menghilangkan proses penegakan hukum, karena bandar dan pengedar juga perlu dijerat secara hukum.

"Proses hukum untuk pecandu atau pengguna narkoba itu diarahkan pada pengalihan ke program rehabilitasi, sehingga penangkapan pelaku narkoba juga tetap ada, tapi arahnya bukan ke penjara, melainkan ke lembaga rehabilitasi," pungkas Otto (aca)

(Sumber:http://wartapedia.com/kesehatan/medis/5611-lsm-eja-dorong-pemprov-buat-pusat-rehabilitasi-narkoba.html)


0 comments :

Posting Komentar